DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I Ketentuan; Bab II Pembentukan Perangkat Daerah; Bab III Susunan Perangkat Daerah; Bab IV Pembentukan UPT; Bab V Staf Ahli; Bab VI Jabatan Perangkat Daerah; Bab VII Pembiayaan; Bab VIII Pembinaan dan Monitoring Perangkat Daerah; Bab IX Ketentuan Lain-Lain; Bab X Ketentuan Peralihan; Bab XI Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Kabupaten adalah Kabupaten Kediri. Menetapkan : 4 Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kediri. Bupati adalah Bupati Kediri. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Kediri. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kediri.
9.Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Kediri. 1O. Badan adalah Badan Daerah Kabupaten Kediri. l1.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT, adalah unsur pelaksana teknis Dinas/ Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;
f.Kecamatan. 2. 3. 4. 5. 6. I 5

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.Sekretariat Daerah tipe A;
b.Sekretariat DPRD tipe A;
c.Inspektorat tipe A;
d.Dinas Daerah yang terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan urrsan pemerintahan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
2. 2.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan urusan pemerintahan bidang KebudaYaan;
3. 3.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
4. 4.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tipe A menyelenggarakan urus€ut pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
6. 6.Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
7. 7.Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
8. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal; 6
9. 9.Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi dan urusan pemerintahan bidang Usaha Mikro;
10. 10.Dinas Perdagangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perdagangan dan urusan pemerintahan bidang Perindustrian;
11. 11.Dinas Tenaga Kerja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tenaga Kerja dan urusan pemerintahan bidang Transmigrasi;
12. 12.Dinas Komunikasi dan Informatika tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Persandian dan urusan pemerintahan bidang Statistik;
13. 13.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan bidang Pertanahan;
14. 14.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
15. 15.Dinas Perhubungan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;
16. 16.Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan un:san pemerintahan bidang Lingkungan Hidup;
17. 17.Dinas Ketahanan Pangal dan Peternakan dan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan dan bidang Pertanian;
18. 18.Dinas Pertanian dan Perkebunan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian;
19. 19.Dinas Perikanan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan;
20. 20.Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan; 7
21. 21.Satuan Polisi Pamong Prqia tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan sub urusan Kebakaran);
e.Badan Daerah yang terdiri dari :
l.Badan Kepegawaian Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan;
1. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tipe B melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. 3.Badan Pendapatan Daerah tipe B dengan melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
3. 4.Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan;
4. 5.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tipe A dengan melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan.

Pasal 4

(1)Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan ditetapkan sebagai Kecamatan tipe A.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Semen;:
2. b.Kecamatan Mojo; >-
3. c.Kecamatan Kras;
4. d.Kecamatan Ngadiluwih;
5. e.Kecamatan Kandat;
6. f.Kecamatan Wates;
7. g.Kecamatan Ngancar;
8. h.Kecamatan Puncu;
9. i.Kecamatan Plosoklaten;
10. j.Kecamatan Gurah;
11. k.Kecamatan Pagu;
12. l.Kecamatan Gampengrejo; -_
13. m.Kecamatan Grogol; .-
14. n.Kecamatan Papar;
15. o.Kecamatan Purwoasri;
16. p.Kecamatan Plemahan;
17. q.Kecamatan Pare;
18. r.Kecamatan Kepung;
19. s.Kecamatan Kandangan;
20. t.Kecamatan Tarokan; --.-
21. u.Kecamatan Kunjang;
22. v.Kecamatan Banyakan;
23. w.Kecamatan Ringinrejo;
24. x.Kecamata-n Kayen Kidul;
25. y.Kecamatan Ngasem; ---
26. z.Kecamatan Badas.
(3)Kelurahan Pare ditetapkan sebagai perangkat Kecamatan Pare.

BAB IV

PEMBENTUKAN UPT

Pasal 5

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis (JPT).
(2)UPf dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan telods operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 6

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdapat unit pelaksana teknis dinas dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah.
(2)Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.

Pasal 7

(1)Selain unit pelaksana teknis dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdapat unit pelaksana teknis dinas dibidang kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan Puskesmas sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang beke{a secara profesional. 8 9
(2)Rumah sakit dan h.rskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 9

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Perangkat Daerah dan unit ke{a di bawahnya serta penyebutan nama jabatan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan organisasi perangkat daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2020