2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a6);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1O9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444\;
12.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72Ol;
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undalg-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomogr-afi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a928);
15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Kepariwisataan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tamba,han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sos9);
2O. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063);
21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Talun 2079 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O11 tentang Penangalan Fakir Miskin (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
24.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O14 tentang Kesehatan Jiwa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnba}:an kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 31771;
28.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42421;
5
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 20O6 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6241;
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O06 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46ss);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O10 tentang Ketentraman, Ketertibal dan perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manuasia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1l tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7O5);
35.Peraturan Menteri Sosia1 Nomor 08 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan polisi pamong Praja;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2Ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
4 1 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2O 19 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor I seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 seri D, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun l97Z;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 20OO tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Seri D);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O1l Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 89);
-7
46.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O1l Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O11 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 162);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20ll Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
49.Peratural Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Pengendalian Penebangan Pohon diluar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol2 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 140) ;
5O. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 137);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O17 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI