DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 ) diubah

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kediri telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
b.bahwa ketentuan kewenangan penyidikan dan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O17 dimaksudkan agar dapat berlaku secara e{isien, efektif dan memiliki kepastian hukum, masih perlu penyempurnaan sehingga ketentuan kewenangan penyidikan dan sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya perubahan;
c.bahwa berdasarkan perLimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peihturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2Ol7 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30a6);
6.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
8.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 1O9, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak (lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 1O. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444\;
12.Undang-Undang Nomor 2l Tahun 2OO7 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72Ol;
13.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14.Undalg-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pomogr-afi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a928);
15.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OOg tentang Kepariwisataan (lrembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang Kesejahteraan Sosial (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor L2, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
17.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang l,alu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
18.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (kmbaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tamba,han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor l4O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor sos9); 2O. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063);
21.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Talun 2079 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
23.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2O11 tentang Penangalan Fakir Miskin (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1l Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
24.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2O14 tentang Kesehatan Jiwa (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
25.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnba}:an kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
26.Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
27.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 31771;
28.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O2 Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42421; 5
29.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30.Peraturan Pemerintah Nomor 2O Tahun 20O6 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor a6241;
31.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2O06 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O06 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46ss);
32.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL8 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
33.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2O10 tentang Ketentraman, Ketertibal dan perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manuasia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 436);
34.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2O1l tentang Standar Operasional Prosedur Satuan polisi pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7O5);
35.Peraturan Menteri Sosia1 Nomor 08 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
36.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4l Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan pedagang Kaki Lima;
37.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Satuan polisi pamong Praja;
38.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2Ol4 tentang Penyelenggaraan Perlindungan masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1837);
39.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 2Ol8 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
40.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2Ol9 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166); 4 1 . Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2O 19 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor I seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2O20 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 seri D, Tambahan kmbaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 101);
42.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras di Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 tahun l97Z;
43.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 20OO tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Seri D);
44.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penanggulangan dan Pencegahan HIV dan AIDS di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O1l Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 90);
45.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 89); -7
46.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011 tentang Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2O1l Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 106);
47.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O11 tentang Bangunan Gedung (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 162);
48.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20ll Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
49.Peratural Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11 Tahun 2Ol2 tentang Pengendalian Penebangan Pohon diluar Kawasan Hutan dalam Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2Ol2 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 140) ; 5O. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 137);
51.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
52.Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2O17 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum (l,embaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: MenetapKan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 6 TAHUN 20 17 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 ) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal I diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri.
3.Bupati adalah Bupati Kediri.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri.
5.Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat SATPOL pp, adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kediri yang memiliki kewenangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Kepala Daerah untuk menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-Undangan yang berlaku.
6.satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desar/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penangErnan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Iirma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, dan teratur.
9.Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang menyebabkan baik orang maupun badan dapat melakukan tindakan tanpa meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk melakukan pencegahan, penanganan dan penyelamatan atas bahaya yang mengancam keselamatan jiwa manusia.
10.Kepentingan dinas adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. ll.Hiburan adalah segala macam atau jenis keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
12.Jalan adaLah prasar€rna transportasi darat yang meliputi segala bagran jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
13.Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana Kabupaten yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
14.Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagran dari ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan m€rmpu menjadi areal penyerapan air. -l0-
15.Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagr masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Kediri, gedung perkantoran umum dan pusat perbelanjaan.
16.Saluran air adala}, semua saruran, selokan-selokan, got-got serta parit- parit tempat mengalirkan air.
17.Sungai adalah alur atau wadah air arami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
18.Pencemaran adalah akibat-akibat pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa pengolahan dari pabrik, sampah, minyak, atau asap, akibat dari pembakaral segala macarn bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan umum dan kehidupan hewani/nabati.
19.Tuna susila adalah seseorang yang melakukanhubungan seksual dengan sesarna jenis atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang dengan tduat mendapatkan imbalan uang, materi, atau jasa.
20.Mucikari atau dengan sebutan lain yang sejenis adatah seseorang yang yang menjadi induk semang yang mengorganisasikan orang lain untuk melal<ukan perbuatan cabul.
21.Perbuatan asusila adalah segala perbuatan yang tidak senonoh atau perbuatan yang melanggar kesusilaan, termasuk persetubuhan.
22.Pelacuran adalah serangkaian tindakan yang dilakukan setiap orang atau badan hukum meliputi ajakan, membujuk, mengorganisasi, memberikan kesempatan, melakukan tindakan, atau memikat orang lain dengan perkataan, isyarat, tanda atau perbuatan lain untuk merakukan perbuatan cabul.
23.Pornograli adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norna kesusilaan dalam masyarakat.
24.Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat pKL, adalah pelalu usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasar€rna, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. - ll -
25.Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang diterapkan oleh pemeritah daerah.
26.Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta dimuka (ditempat) umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum.
27.Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norrna kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum.
28.Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nalkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.
29.Orang dengal gangguan jiwa adalah setiap orang yang membutuhkan konsultasi masalah kejiwaan sehingga memerlukan pelayanan kejiwaan yang diperlukan secara langsung maupun tidak langsung. 3O. Penghuni Bangunan adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung berdasarkan kesepakatan dengan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.
31.Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
32.Di muka umum adalah dihadapan orang banyak, atau oralg lain termasuk juga di tempat yang dapat didatangi dan atau dilihat setiap orang.
33.Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
34.Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
35.Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
36.Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
37.Pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/ kerokhanian, kejasmanian dan bidang kebudayaan.
38.Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.
39.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ppNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. 4O. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengg€rnggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik olehf alrtor alam dan/atau faktor non alam maupun manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
41.Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, likuifaksi tanah, dan tanah longsor.
42.Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa/ rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
43.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
2.Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.tertib lingkungan kemasyarakatan;
b.tertib jalan dan angkutan jalan;
c.tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
d.tertib sungai dan saluran air;
e.tertib pemilik dan penghuni bangunan;
f.tertib pedagang kaki lima;
g.tertib usaha tertentu;
h.tertib sosial;
i.tertib penggalangan sumbangan;
j.tertib menyampaikan pendapat dimuka umum;
k.tertib kesehatan;
1. 1.tertib tempat hiburan dan keramaian;
m.tertib perizinan; da-n
n.tertib keadaan bencana.
1. 3.diantara Pasal 9 dan Pasal 1O disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

(1)Gangguan Ketertiban lingkungan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) termasuk kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum.
(2)Kegiatan yang dapat mengganggu sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain menerbangkan permainan layang-layang, balon udara dan kegiatan lain diarea sekitar Saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), jaringan kabel listrik dan sekitar area bandar udara.

4.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pada setiap aliran sungai dan saluran air setiap orang dan/atau badan dilarang untuk:
1. a.menggunakannya sebagai tempat tinggal;
2. b.menggunakannya sebagai tempat berjualan;
3. c.membuang atau menumpuk dan membongkar sampah;
4. d.memasang dan/ atau menempatkan keramba yang mengganggu aliran air;
5. e.menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak atau bahan/ alat lainnya yang dapat merusak kelestarian lingkungan;
6. f.mengubah fungsi dan/atau peruntukannya tanpa izin dari Pejabat yang berwenang;
7. g.memanfaatkan air sungai, saluran air dan sumber air untuk kepentingan usaha tanpa izin Pejabat yang berwenang;
8. h.menebang pohon di area sumber air;
9. i.mengambil pasir dan/atau benda lainnya ;
10. j.membangun jembatan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang; dan
11. k.mengambil, memindahkan atau merusak jaringan irigasi, tutup got, selokan atau saluran air lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan, kecuali dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf k diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 2O diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Setiap orang danf atau badan dilarang:
1. a.mendirikan bangunan pada daerah garis sempadan jalan, sempadan sungai dan/atau sempadan danau;
2. b.mendirikan bangunan atau sejenisnya di atas tanah milik negara atau pemerintah, fasilitas sosial atau fasilitas umum milik pemerintah; dan
3. c.membangun menara dan/ atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(2)Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/ tower komunikasi tersebut.

6.Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan yang dapat mengganggu kepentingan umum wajib mendap at izin dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Penyelenggaraan kegiatan keramaian diluar gedung dan/atau memanfaatkan jalur jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk arak-arakan kendaraan (mobil/truk/mobil miniatur truk) yang menggunakan sound sgstem (pengeras suara).
(3)Arak-arakan kendaraan (mobil/truk/mobil miniatur truk) yang menggunakan sound sgstem (pengeras suara) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) volume suaranya dilarang melebihi ambang batas baku tingkat kebisingan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor : Kep-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.

7.Diantara BAB XVII darr BAB XIX disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XVIIIA dan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 44A, Pasal 44B, Pasal 44C dan Pasal 44D yang berbunyi sebagai berikut : BAB XVIIIA TERTIB KEADAAN BENCANA

Pasal 44A

(1)Setiap orang wajib menaati perintah dan/ atau larangal yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan bencana.
(2)Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kondisi bencana dengan tujuan untuk mencegah, menangani, dan menghentikan bencana serta memulihkal kondisi akibat bencana, baik yang ditetapkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan/ atau kebijakan.

Pasal 44B

( I ) Dalam menyelenggarakan perlindung€rn masyarakat karena teq'adinya bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial yang mengakibatkan timbulnya kurban jiwa, harta benda dan/ atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/at-au kerusuhan sosial, Bupati berwenang melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.

(2)Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana.

Pasal 44D

Setiap orang wajib mematuhi protokol kesehatan dan dilarang melanggar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44C.

8.Judui BAB XXI diubah menjadi SANKSI ADMINISTRATIF.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 43

Pasal 44A

Pasal 44B

Pasal 44D

Dasar hukum (37)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1980

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2002

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2013

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 1962

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 8

Pasal 9A

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 43

Pasal 44A

Pasal 44B

Pasal 44D

Dasar hukum (37)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1961

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1998

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2009