DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 23 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

-Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang retribusi izin mendirikan bangunan. Beberapa ketentuan yang diubah antara lain Ketentuan Pasal 8 ayat (1) mengenai struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp. 12.000,00 / M2 (dua belas ribu rupiah per meter persegi) dan diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 24A mengenai sanksi administrasi pencabutan IMB dikenakan dalam hal pemilik dan/atau pengguna bagunan gedung menlanggar ketentuan peraturan yang berlaku. Ketentuan dalam lampiran I dan Lampiran II diubah dan Pasal 27 dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurrf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 | ; 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209]. ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Ircmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725 ) ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523a1 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarrrba}ran lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45321 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. 3 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593) ; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 119, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol2 tentang lzin Lingkungan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahur: 2012 Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2OO6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 1; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor O5/PRT/M12016 tentang Izin Mendirikan Baagunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Ralryat Nomor o6lPRtlMl2ot7 ; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9010 Tahun 2O16 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 20OO tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 20OO Nomor lO/D Seri D); t2. 13. t4. 15. 19. 16. 17. 18. 20. 2t. oo 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11O); Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunal Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lrmbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147); Dengan Pereetujuan Bersama DEWA.IT PERWAXILAN RAI(YAT DA.ERAII KABUPATEN IIIDIRI dan BUPATI KEDIRI

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DA.ERAII TEIITANG PERUBAHAJT ATAS PERATI'RA.IT DAERAII NOilOR 4 TAHUIf 2012 TENTAITG RETRIBUSI IAI{ MEI|DIRII(AI| BAITGUNAIT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahwn 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 11O) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp12.O00,- / Mz (dua belas ribu rupiah per meter persegi). Besaran pokok retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimalsud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat

(1).

2.Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(1)(2\ 5

3.Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Sanksi administrasi pencabutan IMB dikenakan dalam hal Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.Pasal 27 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah Kabupaten Kediri. Ditetapkan di Kediri padatanggal 23-2- 2Ol8 BUPATI KEDIRI, ttd HARYANTI SUTRISNO Diundangkan di Kediri padatanggal 23-2-2018 SEXRBTARIS DA"ERAII XABT'PATEI| XEDIRI ttd SUFOYO LEMBARAN DAERAH IIABUPATEI{ XEDIRI TAIIUN 2O1A ilOMOR 1 NO RDG PERATURAN DAERAH TABUPATEIT KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR: 30-1/2018 Salinan sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI KEDIRI SE S DAERAH H. SUPOYO. SH. MSi. P.-bi"" Ut"-" M"dya NIP. 19580717 1986031018 PENJELI\SAN ATAS PERATURAIT DA"ERAII KABUPATEI{ XEDIRI IIOMOR 1 TAIIUI{ 2018 TElITANG PERUBAIIA.IT ATAS PERATURAJT DA.ERAII I|OMOR 4 TAHT'IT 2012 TEIVTANG RETRIBUSI Izffi UEI{DIRII{AI| BA,ITGUI{AI5 I. t uuu Perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. - Bahwa perubahan Peraturan Daerah Kediri Nomor 4 Tahun 2Ol2 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka peninjauan tarif retribusi yang disesuaiakan dengan perkembangan harga dan kondisi perekonomian daerah. II. PASALDTUIPASAL Pasal I Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas. Angl<a2 n Cukup jelas. Angka 3

Pasal 24A

Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TA"DIBAIIAN LE}IBARAJT DA"ER.AII IIABUPATEIY XEDIRI ITOMOR 161 LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR :lTAHUN2O18 TANGGAL :23 -2-2OlA INDEKS KEGIATAN DAIT INDEKS TERIITTEGRASI ATAU TERPAI'U A. PEITYELEI{GGARAAIT BAITGUITAN GEDUITG : B. INDEKS PENGHITUNGAN : NO KBGIA'TAN INDEKS 1. 2. Bangunan Gedung

a.Pembangunan bangunan gedung baru
b.Rehabilitasi/renovasi :

(1)rusak sedang
(2)rusak berat
1. c.Pelestarian/ Pemugaran :
(1)pratama
(2)madya
(3)utama Prasarana bangunan gedung
1. a.pembangunan baru
2. b.rehabilitasi / renovasi
(1)rusak sedang
(2)rusak berat 1,O0 0,45 0,65 0,65 0,45 0,30 1,00 0,45 0,65 NO BANGUNAN BOBOT INDEKS A. Bangunan gedung di atas permukaan tanah Indeks parameter fungsi bangunan gedung
1. a.fungsi hunian :
(1)rumah tinggal tunggal sederhana
(2)selain rumah linggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana
1. b.fungsi keagamaan
2. c.fungsi usaha
3. d.fungsi sosial dan budaya - bangunan gedung kantor milik Negara - bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara
4. e.fungsi khusus
5. f.fungsi ganda/ campuran Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung
6. a.Kompleksitas :
(1)sederhana (21 ndak sederhana
(3)khusus
1. b.Permanensi :
(1)perrn€ulen
(2)semi permanen
(3)darurat o,25 o,20 0,05 0,50 o,oo 3,00 0,00 1,00 2,OO 4,O0 0,40 o,70 1,00 1,OO o,70 0,40 2 NO BANGUNAN BOBOT INDEKS B.
1. c.Risiko Kebakaran - rendah - sedang - tinggr
2. d.Zonasi Gempa - 7-ona I / minor - 7-ona 11 / minor - 7-onalll / sedang - ZonaIY / sedang - Tnna Y / latat - 7.ona Y7 / l<tat
3. e.Ketinggian bangunan gedung : - tinggr - sedang - rendah
4. f.Lokasi : - tepi jalan nasional - tepi jalan provinsi - tepijalan kabupaten - tepi jalan desa
5. g.Kepemilikan : - Negara - Yayasan - badal usaha - perorangan Indeks waktu penggunaan bangunan gedung: a.bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan b.bangunan gedung dengan masa pemanfaatarl sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun
6. c.bangunan gedung dengan masa pemanfaatan tetap Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/ bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi. 0,15 0,r5 0,10 0,10 0,05 0,40 o,70 r,00 0,10 o,20 0,40 0,50 o,7o 1,00 1,O0 o,70 0,40 1,OO o,70 0,50 o,40 0,O0 0,40 1,00 o,70 0,40 O,7O 1,OO Salinan sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI KEDIRI Pembina Utama Madya NrP. 19580717 19860310 18 BT'PATI KEDIRI, ttd HARYAI{TI SUTRISI{O LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR :1TAHUN2018 TANGGAL :23- 2 - 2018 BT'PATI KEDIRI, ttd HARYAIT,TI SUTRISilO SATUAN TARIF RETRIBUSI BANGUNAN KOIISTRUKSI LAIIT Salinan sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI KEDIRI SE S DAERAH H. SUPOYO. SH. MSi. Pembina Utama Madya NIP. 195807 17 198603 1018 ilo JENIS KONSTRUKSI BANGUNAN RET./SATUAN 3. 4. 2. 1. 5. 6. 7. 8. 9. Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman Konstruksi perkerasan Konstruksi penghubung Konstmksi kolam Konstruksi menara/ tower Konstruksi monumen Kontruksi Reklame Konstruksi instalasi/ gardu Konstruksi electrical Papan mecanical Pagar
7. a.Lapangan upacara
8. b.Lapangan Olah Raga Terbuka
9. c.Lantai Jemur
10. a.Jembatan antar bangunan
11. b.Jembatan penyeberangan
12. a.Kolam renang b.Kolam pemancingan
13. c.Pengolahan limbah cair dan/atau padat
14. a.Menara antenna b.Menara reservoir
15. c.Cerobong a.Tugu b.Patung c.Gapura
16. a.Bando Jalan
17. b.papan bertiang (t+1)
18. a.Instalasi listrik
19. b.Instalasi telepon/ komunikasi
20. c.Instalasi pengolahan
21. a.lift
22. b.escalator/ tangga berjalan
23. c.travelator/ ban berjalan 4.000/M', 2.OOO/M2 2.OOOlM2 2.OOOlM2 10.0oo/M2 4.OOOlM2 3.OOO/M2 2.OOOlM2 6.000/ M2 100.O00/M', so.0oo/M' s0.0oo/M' 20.OOOlM2 1O.0O0/ M2 4.OOOlM2 s0.000/M' 40.000/M' 4.000/M 4.O0O/M 4.OOOlM2 5O.00O/unit 50.000/unit 50.0OO/unit

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 24A

Pasal 8

Pasal 24A

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 8

Pasal 24A

Pasal 8

Pasal 24A

Dasar hukum (14)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kediri No. 5 Tahun 2016