DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 12 Tahun 2014

Nomor: 12
Tahun: 2014
Ditetapkan: 4 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kendal

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Akbid Pemkab Kendal

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 07/XII/SKB/2010, Nomor : 1962/MENKES/PB/XII/2010, dan Nomor : 420-1072 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Institusi Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan Milik Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 354/E/0/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Akademi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut;
c.bahwa untuk menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 061/117/SJ tanggal 6 Januari 2014 Hal Rekomendasi Pengelolaan Akademi Kebidanan, Pemerintah Kabupaten Kendal perlu menata kembali kelembagaan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal menjadi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 2 Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
7.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah– daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundangan-undangan;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011 tentang Sistem Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 23 Seri E No. 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 87);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 97); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL dan BUPATI KENDAL,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG AKADEMI KEBIDANAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kendal. 4
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kendal.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal.
6.Akademi Kebidanan Pemerintah Kabupaten Kendal yang selanjutnya disebut Akbid Pemkab Kendal adalah lembaga pendidikan tinggi kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Kendal.
7.Direktur Akbid Pemkab Kendal yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan Akbid Pemkab Kendal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Akbid Pemkab Kendal.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

(1)Akbid Pemkab Kendal merupakan unsur pendukung tugas Bupati di bidang pendidikan tinggi kesehatan yang kedudukannya sebagai SKPD.
(2)Akbid Pemkab Kendal dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Direktur yang secara teknis pelaksana civitas akademika dibina oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan secara teknis operasional dan administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
(3)Akbid Pemkab Kendal mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam program diploma bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(4)Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Akbid Pemkab Kendal mempunyai fungsi :
1. a.pelaksanaan pengembangan pendidikan vokasi dalam bidang pendidikan tinggi kesehatan;
2. b.pelaksanaan penelitian di bidang pendidikan tinggi kesehatan; 5
3. c.pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya;
4. d.pelaksanaan pembinaan civitas akademika dalam hubungannya dengan lingkungan; dan
5. e.pelaksanaan kegiatan pelayanan administratif.
(5)Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh tiga Pembantu Direktur yang menangani bidang akademik, bidang kemahasiswaan, dan bidang kerja sama.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Akbid Pemkab Kendal terdiri atas :
1. a.Direktur;
2. b.Pembantu Direktur Bidang Akademik;
3. c.Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan;
4. d.Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama;
5. e.Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
6. f.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Bagan struktur organisasi Akbid Pemkab Kendal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
(2)Pembantu Direktur merupakan jabatan struktural eselon IIIb.
(3)Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IVa.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 6

Pengelolaan dan penyelenggaraan Akbid Pemkab Kendal di dukung oleh unsur pendukung yang terdiri dari :

a.Staf administrasi;
b.Senat akademik;
c.Lembaga Penjaminan Mutu Internal; dan
d.Unit Penunjang. 6

Pasal 7

Direktur, Pembantu Direktur Bidang Akademik, Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan, Pembantu Direktur Bidang Kerja Sama, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kelompok Jabatan Fungsional dan unsur pendukung wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal baik di lingkungan masing- masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokoknya.

Pasal 8

Setiap pejabat struktural pada Akbid Pemkab Kendal wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Setiap pejabat struktural pada Akbid Pemkab Kendal bertanggung jawab dan mengoordinasikan bawahan dalam lingkungan Akbid Pemkab Kendal.
(2)Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberikan bimbingan dan petunjuk untuk pelaksanaan tugas bawahan.
(3)Bimbingan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan secara berkala dan tepat waktu.
(4)Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan Akbid Pemkab Kendal.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (18)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1965

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2012

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1950

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1976

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2013

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 23 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2012