DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 6 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Perda Kab.Kep. Talaud No. 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah, yaitu Pasal 3 dan diantra Pasal 18 dan 19 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 18A.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah • Mengingat Kabupaten Kepulauan Talaud tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud; 1 . Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4183);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); • •
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara ten tang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 1 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 140 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD dan BUPATIKEPULAUANTALAUD

Menetapkan

MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUS UN AN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN • • KEPULAUAN TALAUD. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2016 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A;
d.Dinas Daerah terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan pertanian;
4. 4.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa;
5. 5.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
6. 6.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan Tipe B pemerintahan bidangurusanmenyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
7. 7.Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
9. 9.Dinas Pariwisata dan • • pariwisata dan kebudayaan;
10. 10.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 1 1 . Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
11. 12.Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian;
12. 13.Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 14.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil menengah, tenaga kerja dan transmigrasi;
14. 15.Dinas Perikanan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
15. 16.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan polisi pamong praja dan sub urusan kebakaran;
16. 17.Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Tipe C bidangpemerintahanmenyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
17. 19.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C menyelenggarakan perumahan dan kawasan permukiman;
18. 18.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan • • urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
e.Sadan Daerah terdiri dari :
1. 1.Sadan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
3. 3.Sadan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe S melaksanakan fungsi penunjang urusan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
4. 4.Sadan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Tipe C melaksanakan fungsi penunjang urusan keuangan;
5. 5.Sadan Pengelola Perbatasan di Daerah Tipe S melaksanakan fungsi penunjang lainnya di bidang pengelolaan kawasan perbatasan Negara.
6. 2.Di antara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 18A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan mulai bulan Januari Tahun 2020. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. PARAF KOORDINASI Wakil Bupati Sekretaris Daerah Asisten Administrasi Umum Kepala Bagian Hukum & HAM Kepala Bagian Organisasi Kasubbag Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Antao • Ditetapkan di Melonguane pada tanggal {:, yYI01n-+ 2020 BUPATI KEPULAUAN TALAUD, t ELLY ENGELBERT LASUT __ _J

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 18A

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 18A

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 3 Tahun 2016