DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017

Nomor: 140
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4.Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5.Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Pasal 2

(1)Di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD Provinsi.
(2)Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD kabupaten/kota.
(2)Pembentukan BPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 6

(1)BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.BPPD Provinsi Tipe A;
2. b.BPPD Provinsi Tipe B; dan
3. c.BPPD Provinsi Tipe C.
(2)BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Pasal 7

(1)BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
1. a.BPPD Kabupaten/Kota Tipe A;
2. b.BPPD Kabupaten/Kota Tipe B; dan
3. c.BPPD Kabupaten/Kota Tipe C.
(2)BPPD Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Pasal 8

BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
c.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
d.melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.menjaga dan memelihara tanda batas;
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
d.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Pasal 10

BPPD Provinsi dan BPPD Kabupaten/Kota mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengoordinasikan pelaksanaan, dan melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan di Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu ganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925); SALINAN
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
2.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu gubernur dan dewan perwakilan rakyat daerah provinsi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
3.Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu bupati/wali kota dan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
4.Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang selanjutnya disingkat BNPP adalah badan pengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.
5.Badan Pengelola Perbatasan di Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota, yang mempunyai tugas dalam bidang pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
6.Kawasan Perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di kecamatan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TIPOLOGI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Pasal 2

(1)Di setiap daerah provinsi yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD Provinsi.
(2)Pembentukan BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

(1)Di setiap daerah kabupaten/kota yang berbatasan dengan antarnegara dibentuk BPPD kabupaten/kota.
(2)Pembentukan BPPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah.

Pasal 5

BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.

Pasal 6

(1)BPPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.BPPD Provinsi Tipe A;
2. b.BPPD Provinsi Tipe B; dan
3. c.BPPD Provinsi Tipe C.
(2)BPPD Provinsi tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki lebih dari 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Provinsi tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Provinsi tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah provinsi yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

Pasal 7

(1)BPPD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:
1. a.BPPD Kabupaten/Kota Tipe A;
2. b.BPPD Kabupaten/Kota Tipe B; dan
3. c.BPPD Kabupaten/Kota Tipe C.
(2)BPPD Kabupaten/Kota tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki lebih dari 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(3)BPPD Kabupaten/Kota tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.
(4)BPPD Kabupaten/Kota tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibentuk di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kurang dari 2 (dua) kecamatan lokasi prioritas di kawasan perbatasan.

BAB III

WEWENANG, TUGAS, DAN FUNGSI BADAN PENGELOLA PERBATASAN DI DAERAH

Pasal 8

BPPD Provinsi dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya untuk otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.melakukan koordinasi pembangunan di Kawasan Perbatasan;
c.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga; dan
d.melakukan pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Perbatasan yang dilaksanakan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 9

BPPD Kabupaten/Kota dalam pengelolaan wilayah negara dan kawasan perbatasan mempunyai wewenang:

a.melaksanakan kebijakan Pemerintah dan menetapkan kebijakan lainnya dalam rangka otonomi daerah dan tugas pembantuan;
b.menjaga dan memelihara tanda batas;
c.melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas pembangunan di Kawasan Perbatasan di wilayahnya; dan
d.melakukan pembangunan Kawasan Perbatasan antarpemerintah daerah dan/atau antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2025