DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 1 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Kerinci

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hun.zf b dan hun.zf c, perlu membentuk Pcraturan Da.crah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Damm Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2016;

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat Il daJam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang- Und.ang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Mengingat \

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pa ·11 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent._ x Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik lndonesw Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa ka1i diubalrterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tainbahan Lembaran Neg~ Republik Indonesia. Nomor 5679), Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan . APBD sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 316 ayat (1) disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya kepada DPRD untulc untuk memperoleh J>Cr&etujuan beraama;
c.bahwa Pera.turan · Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagairnana dimaksud dalarn huruf a, merupakan perwajudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubaban Tahun 2016 yang dijabarkan ke daJarn Kebijakan Umum APBD Pernbahan serta. Prioritas dan Plafon Angpran Perubahan yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD;
a.bahwa sehubungan dengan perkembanga 1 . .ang tidak se~~ dengan asumsi Kcbij~ }.Jmum Allgga1 an APBD, kcada~ yang menyebab~ J>Cl°Faeran antar'<u ii" organisaai, ant.at: kegia.tan dan ant$" jenia·belanja, keadaan ~ ang mcnyebabkan - sisa lebih tahun anggaran bcrjalan, perlu dile '-ukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2016; Menimbang BUPATI KERINCI PROVINS! JAMBI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI NOMOR b TAHUN 2016 TENTANO PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDAN BEi.AN AL I\ERAH TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KERIN'CI.
1. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuanga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4886);
2. 4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbcndaharaa Negara (Lembaran Negara Republik Indonc.ia Tahun 200 Nomor 5, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesi Nomor 4355);
3. 5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemerikaaa: Pengelolaan clan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembara: Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambaha: Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
4. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinta: Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201· Nomor 244, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 5587) eebagalmana t.elah bebcrapakali diubah terakhi dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentan Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 201· tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lcmbaran Negar. Nomor 4578);
5. 7.Pcraturan Pcmerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentan Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembara: Negara Republic Indonesia Nomor 4578);
6. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporai Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negar. Republic Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambaha: Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SisteI: Infotmasi Keuangan Dacrah (Lcmbaran Negara Republi Indonesia Tahun 2005 Nomor 134, Tambahan Lembare, Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana tela diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 20 r tentang Perubahan Ataa · Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Siatem Infon:nasi Keuangan Daera: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor llC Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
8. 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah sebagaimana tela bebcrapa kali diubah terakhir dengan Pcraturan Menteri Dalar Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tcntang Perubahan Kedua Ata Pera.tu.ran Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. 11.Peraturan Menteri Dalam NeFrl Nomor 52 Tahun 2015 tentan Pedoman Penyusunan Anggaran Pcndapatan dan Bclanj Daerah Tahuh Anggaran 2016;
10. 12.Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentarig Pokok-Poko Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembara Dacrah Kabupaten Kerinci Tahμn 2007 Nomor 15, Tambaha Lembaran Dacrah Kabupaten Kerinci Nomor 8), sebagaiman telah diubah dengan Peraturari Dacrah Nomor 6 Tahun 200 tentang Perubahan Ata.s Peraturan Daerah Nomor 15 Tahu 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daera Kabupaten Kcrinci (Lcmbaran Dacrah Kabupaten Kerin Tahun 2008 Nomor 6); 65.000.000.000,00,- 5.116.816.200.00,- ~ Rp : Rp Pasal 2

(1)Pendapaten Daerah aebagaimana dimaksud daJam Paaal 1 terdiri darl:
1. a.Pendapaten Asli Dacrah sejumJeb 1) Scmula 2) Bertambah/ (berkurang) Jurn]ah Pendapatan Asli daerah setelah perubahan. Rp 70.116.816.200,00,-
  1. 3.Pembiayaan Daerah :
2. a.Penerimaan 1} Semula : Rp 56.383.959.499,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : ~BPac.-__..::51Q18i:.&.,.9,:;,.;:i8=0~. 7~8=6..:....4:...;:::;3......4.__.2~7 ..... - Jnm]eh Penerimeen setelah pernbahan Rp 115.364.745.933,27,- .... b. Pengeluaran 1) Semula : Rp 00;00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : ..:iB1Kn_....2~0-,oK.:ls_9.a..i,6...,6.....Z .....,Q...o._.o.... o_o_,- JurnJab Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp 20.059.667 .000,00,- Pembiayaan netto setelah perubahan Rp 95.305.078.933,27,- : Rp 1.188.983.229.604,00,- : Rp (523.174.370,73) Rp l.188.460.055.233,27 ,- Rp (38.921.119.434,27) : Rp 1.132.S99.210.1os,oo,- : Rp (39,444.293.805,00) Rp 1.093.154. 976.300,00,- Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, Pcndapatan semula berjumlah Rp.1.132.599.270.105,00,- berkurang sejurn]ab Rp.(39.444.293.805,00) sehingga menjadi Rp.1.093.154.976.300,00,- Belanja semula. berjnm]ah Rp.1.188.983.229.604,00,- berkurang sejumlah Rp.(523.174.370,73) sehingga menjadi Rp.1.188.460.055.233,27,- Pembiayaan netto semula berjnmJah Rp.56.383.959.499,00,- bertambah sejumlah Rp.58.980.786.434,27,-sebingga menjadi Rp.115.364.745.933,27 dengan rincian aebagai berikut:~ -,
  1. 1.Pendapatan a: Scmula
3. b.Bertambah/ (berkurang) Jnrn]ab Pcndapatan setelah perubahan
  1. 2.Belanja
4. a.Semula
5. b.Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja setelah perubahan Surplus/(defisit) aeteJah perubaban Pasal 1 PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGOARAN PENDAPATAN DAN BEi.ANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI T.AHUN ANGGARAN 2016.

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN : Dengan Persetujuan Bcraama. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI dan BUPATI KERINCI xv. x c1a:cwax1 oaeran Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201€ (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2015 Nomor 11); Rp 167.528.438.700,00,- : Rp 231.334.824.000,00,- : Rp (63.806.385.300,00} Rp 594.747.481.000,00,- Jnm]ah Aloko.si Umum setelah perubahan

c.Dana .AlokasiKhusus sejuroJah 1) Semula . 2) Bertambah/ (bcrkurartg) Jnm]ah .AlokasiKhusus setelah peruba.han : Rp 594.747.481.000,00,- : Rp 00,00.- 32.611.057 .000,00,-Jurn]ah Dana Bagi Hasil setelah perubahan Rp
b.Dana Alokasi Umum sej11mJah 1} Semula 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp 35.305.830.000,00,- (2.694.773.000,00): Rp (3} Dana Perimbangan sebagaimana dirnsksud pada ayat (1) hurnfb terdiri darljenis pendapatan :
a.Dana Bagi Hasil sejurnJah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang)
d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejnmJah 1) Semula : Rp 40.443.197.535,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Ro 9,873,428.302.00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan Rp 50.316.625.837,00,- 6.687 .090.363,00,- sejurnlah 1) Semula : Rp 7.542.202.465,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) __:· R~p:;..._____.f.:..;85=5;.:.:.1~12=·.:.;:10=2..a.::,O~O) Jnmlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubaban Rp Jnmlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp 3.753.100.000,00,-
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisabkan
a.Pajak Daerah sejnmlah 1) Semula : Rp 11.957.500.000,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) ,_,: R=p-__,(=2=.5-9~7,=5=0=0.=0=0=0,..:::0~0) Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp 9.360.000.000,00,-
b.Retribusi Daerah scjum1ah 1) Semula : Rp 5.057.100.000,00,- 2) Bertambah/ (bcrkurang} .....: R .....P--(,;;;,;;1.~304~.0.;:;..;0=0~.0=0:..:0J.:,O:..:O._) : Rp 861.388.135.000,00,- : BP (66.501,158,300.00) ---i-, ~emma 2) Bcrtambah/~~kurang) Jnrn]ah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 794.886.976. 700,00,-
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah scjuro]ah 1) Semula : Rp 206.211.135.105,00,- 2} Bertambah/(berkurang) ; Rp 21,940.048,295.00.- Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setclah perubaban Rp 228.151.183.400,00,-

(2):~dapatan Asli Daerah scbagairoana diroaksud pada ayat (1) huruf a tcrdiri dar; jems pendapatan : 500.000.000,00,-Rp 2.000.000.000,00,- ( 1.500.000.000.00) : Rp : Rp. Rp 250.000.000,00,- 250.000.000,00,- oo,oo.~ : Rp : Rp Rp 496.330.686. 758,00,- Jurn]ab Belanja Pega.wai setelah perubahan
1. b.Belanja Subsidi sejnmJah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jnm]ah Belmtja Subsidi setelah perubahan
2. c.Belanja Hibah scjurolah 1) Semula : Rp 7.183.000.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) .:...: B~os....-_s~.S~Q~Q,1.111,,0o.....o..... o.....o._.o....... o.....o_.- Jurntah Belanja Hibah setelah perubahan ~p 12.683.000.000,00,-
3. d.Belanja Bantuan Sosial sejnrnJah 1) Scmula 2) Bertambah/(berkurang) JnmJah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah ,.--.. 1) Scmula : Rp 526.884.569.554,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : Rp (30,553.882,796,00) 441.674.209.031,32,-Rp : Rp 416.697.823.983,00,- i Rp 24,976,385,048,32.- 33.576.857.105,00,- 1.880.381.295.00.- 20.059.667 .000,00,- 00,00,- 20.059.667.000,00.- c I• : Rp ; Rp : Rp : Rp

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 tercliri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejum)ah 1) Semula : Rp 772.285.405.621,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) ; Rp (25.499,559.419,05) Jumlah Belaaja tidak langsung setelah «: : perubahan Rp 746.785.846.201,95,-
2. b.Belanja Langsung sejnmJah 1) Scmula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Bclanja Iangsung setelah perubahan umw (C./ tcIWll UWIJelllS penaapafan: a Pendapatan Hibah 1) Semula 2)Bertambah/(berkurang} JumJah Pendapatan Hibah
3. b.Dana Bagi Hasil Pajak sejumJah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jnm)ah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan Rp 35.457.238.400,00,-
4. c.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejnmJah 1) SemuJa : Rp 172.634.278.000,00,- 2) Bertambah/(berkurang) ; Rp 00,00,- Jnm]ah Dana Penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan Rp 172.634.278.000,00,- 0,00,-
5. b.Pengeluaran sejnmJah Rp.20.059.667 .000,00,- 1) Semula : Rp 00,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 20.059.667.000,00,- Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp 20.059.667.000,00,-.
(2)Penerimaan sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiridarijenis pembiayaan :
1. a.Sisa Lebih Pcrhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejnmleh Rp.115.364.745.933,27 1) Semula : Rp 56.383.959.499,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 58.980.786,434.27.- JurnJah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran · Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) Rp 115.364.745.933,27
2. b.Pencairan dana cadangan sejnmlah Rp.0,00,- 1) Scmula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) ~:~RpK-~~~~~--0~,0~0:.e....,- Jnm]ah Pencairan dana cadangan setelah pcrubahan Rp
3. a.Penerimaan sejurnJah Rp.115.364.745.933,27,- 1) Semula : Rp 56.383.959.499,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) .;:..;: R=p s__s__.9__s__o__. 7;..;:8:;.;;;6..;..,.4:;.;;;3~4.a:::,2.....7..._.- Jumlah Penerimaansetelah perubahan Rp 115.364.745.933,27,-

Pasal 4

( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana diroaksud dalarn Pasal 1 terdiri dari :

c.Belanja Modal sejumlah 1) Semula : Rp 189.294.276.084,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 14,408.322.574,00.- Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp 203.702.598.658,00,- Rp 194.349.785.123,32,- 43.621.825.250,00,-Rp 42.505.372.450,00,- 1.116.452.800,00,- : Rp : Rp 2.soo.000.000,00,- 1 .635,869.493.00.- : ~p : Rn • owa111a oancuan KeUangan seJnrotah 1) Semula : Rp 233.467.836.067,00,- 2) Bertambah/{berkurang) ; Rp (331,546,116.05.-) Jumlah Belaaja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp 233.136.289.950,95,-
f.Belanja Tidak Terduga sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jum]ah Belanja Tidak terduga setelah perubahan Rp 4.135.869.493,00,- (3} Belanja Langsung sebagaimana dirnaksud pa.da ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a.Belanja Pegawai sejumlah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan
b.Belanja Barang dan Jasa sejurnlab 1) Semula : Rp 184.898.175.449,00,- 2) Bertambah/(berkurang) : Rp 9.451.609,674,32.- Jumlah Belartja Barang dan jasa aetelah perubahan
c.Pembayaran Pokok Utang sejumlab 1) SemuJa : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (bcrkurang) ; Rn o.oo.- JumJah Pembayaran Pokok Utang setelah perubahan Rp 0,00,-
d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/ (berkurang) : RR 0.001- JnrnJah Pemberian Pinjarnan Daerah setelah perubahan Rp 0,00,-
e.Penerimaan kembali pemberian pinjaman 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bcrtambah/ (berkurang) : R:e 01001- .Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah sctelah pcrubahan Rp 0,00,- JnmJah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp 0,00,-
b.Pcnycrtaan Modal {invcatasi)Pcmcrintah Daerah sejuro]ah Rp.20.059.667.000,00,- 1) Semula : Rp 00,00,- 2) Bertambah/(berkurang) ; Rp 20.059.667,000.00.- JurnJah Penyertaan Modal (investaai) Pcmerintah Daerah actclah perubahan Rp 20.059.667 .000,00,- 0,00,- 0,00.- : Rp : Rp

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pcmbentukan Dana Ca.dangansejurn]ah 1) Semula 2) Bertambah/ (berkurang) 0,00,-Rp Jumlah Pcnerimaan Piutang Daerah . setelah perubahan 0,00, 0,00,- 0,00,-
2. c.nasn rClljUaian Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejnmlah Rp.0,00,- 1} Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) _: Rt> ____;O~,O~O~,- JumJah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp
3. d.P~nerirnaan Piajaman Daerah sejurnJah Rp.0,00,- 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) ......: R_..p .o~,o~o~,- JuroJah Pencairan dana cadangan setelah perubahan Rp
4. e.Penerimaan kembali pemberian piajaman sejurnlah Rp.0,00,- 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) _,; Rp......._ o:K..I..0~0'-1...,- Jnmlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp
5. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp.0,00,- 1) Semula : Rp 0,00,- 2) Bertambah/(berkurang) i, R..,p .....,.0......,.0_,,0..__.- NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI, PROVINSI JAMBI: /2016 LEMBARANDAERAH KABUPATEN KERINCI TAHON 2016 NOMOR ADIR~ -~KERINCI, Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 01-\V~eER· 2016 AFRIZAL. HS. Diundsngkan di Sungai Penuh pada tanggal 01· tvt,Q~ ~ .. 2016 SEigm:l_ARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI,

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintabkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dsJsm Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci. I' \ • I' • I

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956

Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1958

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2004

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007