DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang meliputi Ruang Lingkup, Sistematika, Pengendalian Dan Evaluasi, Perubahan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem pembangunan nasional, Pemerintah Kabupaten wajib menyusun dokumen rencana pembangunan jangka panjang;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; SALINAN Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I

Pendahuluan, memuat secara ringkas isi dokumen yang meliputi: latar belakang; dasar hukum penyusunan; hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya seperti RPJPN, RPJPD Provinsi, RTRW Nasional, RTRW Provinsi maupun RTRW Kabupatan/ Kota; maksud dan tujuan dan sistematika penulisan dokumen RPJPD.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Klaten.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
10.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RTRW adalah perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran Strategi dan arah Kebijakan pemanfaatan ruang wilayah ke dalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
11.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
13.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan Kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
14.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program- program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH Demografi GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-2 Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 Gambar 2.1 Peta Wilayah Kabupaten Klaten

Pasal 2

RPJPD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 dalam bentuk Visi, Misi dan arah Pembangunan.

Pasal 3

RPJPD berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah, dan RTRW.

Pasal 4

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman penyusunan RPJMD yang memuat Visi, Misi dan program Bupati.
(2)Penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS III-2 pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Rendahnya kualitas dan daya saing SDM, dipengaruhi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat; rendahnya literasi digital masyarakat; rendahnya derajat kesehatan masyarakat; serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

Pasal 5

(1)Sistematika RPJPD meliputi:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

VISI DAN MISI VISI DAN MISI IV-2 Berdasarkan pola berpikir tersebut, serta mempertimbangkan pencapaian pembangunan daerah periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, maka pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2025-2045 diarahkan pada cita- cita “Kabupaten Klaten Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan”, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Provinsi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam logframe pembangunan Kabuapaten Klaten tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD.
(2)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebijakan perencanaan RPJPD;
2. b.pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.Hasil RPJPD.
(3)Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK Tahap, Tahun 2025-2029 Penyiapan Fondasi Daya Saing Daerah Tahap2 Tahun 2030-2034 Percepatan Transformasi Tahap3 Tahap4 Tahun 2040-2045 Perwujudan Kabupaten Klaten Maju, Sejahteradan Berkelanjutan ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK V-2

Pasal 7

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan sasaran pokok tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran Daerah maka penetapan perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2O2l tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2O2l Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 219), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten K1aten Nomor 7 Tahun 2OO9 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2OO5-2O25 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2OO9 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten. Ditetapkan di Klaten pada tanggal 13 September 2024 BUPATI KLATEN, Cap. ttd. SRI MULYANI Diundangkan di Klaten pada tanggal 13 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN, Cap. ttd. JAJANG PRIHONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2024 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (14-303 /2024) Mengesahkan Salinan Sesuai dengan Aslinya a.n SEKRETARIS DAERAH ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT u.b KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd SRI RAHAYU PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional dan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kondisi daerah yang masih dalam koridor pembangungan nasional. Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki tujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Rencana pembangunan daerah tersebut disusun dalam sebuah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Salah satu dokumen rencana pembangunan daerah yang harus disusun adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD. RPJPD merupakan dokumen perencanaan daerah yang memuat penjabaran Visi, Misi, arah Kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), RPJPD Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Mengingat akan pentingnya rencana Pembangunan dalam dimensi jangka Panjang, serta memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana SALINAN Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Kabupaten Klaten wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. RPJPD Kabupaten Klaten digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Klaten pada masing-masing tahapan dan periode RPJMD sesuai dengan Visi, Misi dan program Bupati Klaten yang dipilih secara langsung oleh rakyat. RPJMD tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah Kebijakan fiskal, serta program dan kegiatan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025-2045 adalah untuk:

1.mendukung koordinasi antar pelaku Pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah;
2.menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu antar fungsi pemerintah maupun Pusat dan Daerah;
3.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
5.mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2025- 2045. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (4)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2025