DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 11 Juli 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Tugas dan Wewenang Bab III Perencanaan PUG Bab IV Pelaksanaan PUG Bab V Pelaporan Bab VI Pemantauan dan Evaluasi Bab VII Peran Serta Masyarakat Bab VIII Pembinaan Bab IX Penghargaan Bab X Pembiayaan Bab XI Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender;
c.bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Klaten, serta guna menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SALINAN 2 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, maka perlu pengaturan terkait dengan Pengarusutamaan Gender;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN 3 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
6.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
7.Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8.Keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki- laki dan perempuan dalam pembangunan.
9.Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 4
10.Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan.
11.Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
12.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
13.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
14.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
16.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19.Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD PUG adalah pedoman untuk menyusun kerangka pelaksanaan pengarusutamaan gender. 5

Pasal 2

Pelaksanaan PUG berdasarkan asas:

a.non diskriminasi;
b.persamaan substantif;
c.pemberdayaan;
d.kemanusiaan;
e.kebangsaan;
f.partisipatif;
g.keadilan;
h.ketertiban dan kepastian hukum;
i.keseimbangan, keserasian dan keselarasan.
j.Inklusi; dan
k.Sinergitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

a.memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
b.mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c.mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
d.mewujudkan pengelolaan anggaran Daerah yang responsif gender;
e.meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
f.meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan 6
g.mewujudkan kesetaraan gender dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, politik, hukum, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.Tugas dan Wewenang;
b.Perencanaan PUG;
c.Pelaksanaan PUG;
d.Pemberdayaan PUG;
e.Pelaporan;
f.Pemantauan dan Evaluasi;
g.Peran Serta Masyarakat;
h.Pembinaan; dan
i.Penghargaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1)Dalam pelaksanaan PUG di Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah;
2. b.memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga non pemerintah;
3. c.memberikan bantuan teknis, analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG;
4. d.melaksanakan PUG yang terkait dengan urusan pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan sosial, koperasi dan usaha mikro kecil menengah, ketahanan pangan, pertanian, otonomi daerah dan pemerintahan umum, 7 kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, hukum, pekerjaan umum, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana;
5. e.memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;
6. f.membentuk kelembagaan dan mekanisme kerja PUG paling rendah sampai dengan tingkat desa atau kelurahan;
7. g.memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;
8. h.melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG di semua tingkatan; dan
9. i.melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

a.penetapan, koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG;
b.fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, lembaga penelitian dan pengembangan gender, serta lembaga non pemerintah;
c.koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender;
d.pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG;
e.pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi PUG);
f.pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan politik; dan
g.fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin dan berdasarkan manfaat. 8

BAB III

PERENCANAAN PUG

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 9

(1)Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui analisis gender.
(2)Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(3)Analisis gender terhadap Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.
(4)Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran dan DPA SKPD dapat bekerjasama dengan Lembaga Perguruan Tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 10

Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah dilakukan oleh masing masing Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011