DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5, dan penambahan angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19, angka 20 dan angka 21; perubahan Pasal 2; penyisipan dua BAB diantara BAB II dan BAB III yaitu BAB IIA dan IIB; penyisipan satu Pasal baru diantara Pasal 2 dan Pasal 3 yaitu Pasal 2C; perubahan Pasal 3, 4, dan 5; perubahan Pasal 6 dan penambahan dua ayat baru yaitu ayat (2a) dan (2b); perubahan Pasal 7 dan penyisipan satu ayat baru yaitu ayat (1a); penyisipan dua BAB diantara BAB V dan BAB VI yaitu BAB VA dan VB; perubahan Pasal 9 ayat (3); perubahan BAB VII; dan penghapusan Pasal 11.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu kepada bayinya merupakan kewajiban bagi ibu;
c.bahwa guna memberikan landasan hukum perlindungan dan jaminan pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini dan pemberian Air Susu Ibu bagi bayi telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif;
d.bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif maka perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d,perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN dan BUPATI KLATEN

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6) diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 angka 2, angka 4 dan angka 5 diubah, dan ditambahkan angka 14, angka 15, angka 16, angka 17, angka 18, angka 19 angka 20 dan angka 21sehingga keseluruhan berbunyi:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Klaten.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
6.Tenaga kesehatan adalah seorang profesional yang bekerja di bidang kesehatan yang mempunyai kompetensi untuk menolong persalinan dan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meliputi perawat, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan dan kandungan dan dokter spesialis anak.
7.Tenaga kesehatan lainnya adalah setiap tenaga kesehatan selain tenaga kesehatan sebagaimana tersebut pada nomor 6, seperti ahli gizi, sanitarian dan penyuluh kesehatan masyarakat.
8.Sarana pelayanan kesehatan adalah institusi kesehatan baik negeri maupun swasta yang memberikan pelayanan persalinan, pengobatan, rawat inap, kesehatan ibu dan anak meliputi Pondok Bersalin Desa (Polindes), Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Puskesmas Pembantu (Pustu), Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), Rumah Bersalin, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Laboratorium Klinik.
9.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah air susu ibu yang diberikan kepada bayi tanpa tambahan cairan lain.
10.Inisiasi Menyusu Dini (early initiation) yang selanjutnya disingkat IMD atau permulaan menyusu dini adalah proses bayi menyusu dimulai segera setelah bayi lahir dengan cara bayi ditengkurapkan di dada ibu sehingga terjadi kontak kulit dengan kulit antara antara bayi dan ibu yang berlangsung selama minimal 1 (satu) jam.
11.Segera setelah lahir dalam Inisiasi Menyusu Dini adalah bahwa bayi begitu lahir setelah dipotong tali pusatnya, sampai selama 1 (satu) jam, tidak dipisahkan dari ibunya untuk ditimbang dan dimandikan, melainkan diletakkan di dada ibu yang melahirkan untuk dapat menyusu sendiri tanpa bantuan.
12.Ruang Laktasi adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah dengan penanggungjawab seorang konselor laktasi.
13.Ruang menyusui adalah ruangan yang digunakan untuk kegiatan menyusui, memerah, dan menyimpan ASI, yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana, minimal meliputi meja dan kursi, tempat cuci tangan dan tempat menyimpan ASI perah.
14.Tempat-tempat umum adalah tempat-tempat yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas, meliputi tempat ibadah, pasar tradisional maupun swalayan, mal, terminal, stasiun kereta api, hotel, tempat wisata, dan lain sebagainya.
15.Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada balita akibat kekurangan gizi kronis, ditandai dengan panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari minus 2 (dua) standar deviasi (pendek) dan minus 3 (tiga) standar deviasi (sangat pendek) berdasarkan tabel standar WHO 2005.
16.Tempat kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
17.Pengurus tempat kerja adalah orang yang mempunyai tugas memimpin langsung suatu tempat kerja atau bagiannya yang berdiri sendiri.
18.Konseling Air Susu Ibu Eksklusif adalah cara bekerja sama dengan orang, dimana konselor berusaha memahami perasaan ibu tentang menyusui serta membantu ibu memutuskan apa yang akan dilakukannya.
19.Waktu menyusui adalah waktu yang diberikan kepada ibu pekerja untuk memberikan Air Susu Ibu Eksklusif, memerah dan/atau menyimpan ASI.
20.Konselor laktasi adalah seseorang (baik dalam kalangan medis maupun non medis) yang telah mengikuti pelatihan konselor laktasi berdasarkan modul 40 (empat puluh) jam WHO.
21.Makanan Pendamping ASI yang selanjutnya disingkat MPASI adalah makanan atau minuman yang mengandung zat gizi yang diberikan kepada bayi atau anak usia 6 (enam) sampai 24 (dua puluh empat) bulan untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selain ASI.
2.Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya;
2. b.Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi bayi lahir untuk mendapatkan kontak kulit dengan ibunya segera setelah lahir dan IMD; dan
3. c.Memberikan perlindungan secara hukum dan kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya di manapun berada.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:
1. a.Menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah kejadian stunting pada anak balita; dan
2. b.Meningkatkan peran dan dukungan keluarga masyarakat, pemerintah daerah terhadap pemberian kontak kulit ibu dan bayi segera setelah lahir dan ASI.
  1. 3.Diantara BAB II dan BAB III disisipkan 2 (dua) BAB yaitu BAB IIA dan BAB IIB sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IIA TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2A

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Program IMD dan ASI Eksklusif meliputi:

a.Melaksanakan kebijakan Nasional dalam rangka Program IMD dan ASI Eksklusif;
b.Melaksanakan advokasi dan sosialisasi Program IMD dan ASI Eksklusif;
c.Memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.Memfasilitasi pelatihan dan penyediaan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat sarana umum lainnya;
e.Membina, monitoring, mengevaluasi dan mengawasi pelakanaan dan pencapaian program IMD dan ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat sarana umum dan kegiatan di masyarakat;
f.Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program IMD dan ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
g.Mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan;
h.Menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif; dan
i.Melibatkan masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaran Program IMD dan ASI Eksklusif. BAB IIB STANDAR EMAS PEMBERIAN MAKAN PADA BAYI DAN ANAK

Pasal 2B

Standar emas Pemberian Makan pada Bayi dan Anak terdiri dari :

a.IMD;
b.Pemberian ASI Eksklusif sampai usia 6 (enam) bulan;
c.Pemberian makanan pendamping ASI mulai usia (enam) bulan; dan
d.Meneruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun.
1. 4.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan satu Pasal baru yaitu Pasal 2C sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III

IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 2C

(1)Setiap ibu yang melahirkan harus melaksanakan Inisiasi Menyusu Dini dan memberikan ASI Ekslusif kepada bayi yang dilahirkannya.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak berlaku dalam hal terdapat:
1. a.Indikasi medis;
2. b.Ibu tidak ada;dan/atau
3. c.Ibu terpisah dari bayi.
  1. 5.Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Maksud dan Tujuan IMD adalah sebagai berikut:
1. a.IMD untuk Ibumemiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
  1. 1.Kontak kulit dengan kulit segera setelah bayi lahir minimal selama 1 (satu) jam membuat ibu dan bayi lebih tenang;
  2. 2.Kontak kulit dengan kulit antara ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi;
  3. 3.Mengurangi perdarahan ibu setelah melahirkan;
  4. 4.Mencegah hipotermia; dan
  5. 5.Mengurangi terjadinya anemia.
2. b.IMD untuk bayi memiliki maksud dan tujuan memberikan perlindungan diri yaitu saat IMD bayi menelan bakteri “baik” dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi.
(2)Maksud dan Tujuan ASI Eksklusif adalah sebagai berikut:
1. a.ASI Eksklusif untuk ibu memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
  1. 1.Menjarangkan kehamilan;
  2. 2.Mempercepat rahim kembali ke ukuran sebelum hamil;
  3. 3.Mengurangi kemungkinan ibu menderita kanker payudara dan indung telur;
  4. 4.Menghemat pengeluaran terutama untuk pembelian susu formula;
  5. 5.Mudah dan praktis; dan
  6. 6.Memberi kepuasan bagi ibu.
2. b.ASI Eksklusif untuk ibu memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
  1. 1.memberikan nutrisi yang ideal bagi tumbuh kembang bayi; dan
  2. 2.meningkatkan kecerdasan bayi, ketahanan tubuh dan jalinan kasih sayang antara ibu dan bayi.
  3. 6.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, dan perawatan kesehatan ibu dan anak wajib memberikan informasi dan anjuran tentang pentingnya kontak kulit dengan bayi segera setelah bayi lahir dan IMD kepada ibu maupun keluarganya.
(2)Setiap sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan pertolongan persalinan wajib membuat kebijakan dan menyediakan sarana dan prasarana bagi ibu melahirkan untuk melakukan kontak kulit dengan bayi segera setelah bayi lahir dan IMD.
(3)Setiap tenaga kesehatan yang melakukan pertolongan persalinan dan perawatan ibu dan anak, wajib membantu ibu untuk melakukan kontak kulit dengan bayi segera setelah lahir dan IMD, kecuali ada alasan medis, ibu tidak ada, dan/atau ibu terpisah dari bayi.

7.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)ASI Eksklusif diberikan kepada bayi sejak bayi lahir sampai usia 6 (enam) bulan dan dilanjutkan pemberian ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun dengan pemberian makanan pendamping ASI (MPASI) yang sesuai.
(2)Setiap tenaga kesehatan wajib memberikan informasi dan bimbingan kepada masyarakat, terutama semua ibu yang baru melahirkan, ibu hamil, calon pengantin dan remaja putri tentang manfaat ASI Eksklusif sampai berusia 6 (enam) bulan dan cara menyusui yang baik serta tidak memberikan makanan tambahan apapun sampai dengan bayi berusia 6 (enam) bulan termasuk susu formula kecuali atas indikasi yang ditentukan oleh dokter.
(3)Tenaga kesehatan dalam memberikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui (LMKM) yang meliputi:
1. a.Menetapkan kebijakan Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu yang secara rutin dikomunikasikan kepada semua petugas;
2. b.Melakukan pelatihan bagi petugas dalam hal pengetahuan dan ketrampilan untuk menerapkan kebijakan tersebut;
3. c.Menjelaskan kepada semua ibu hamil tentang manfaat menyusui dan penatalaksanaannya dimulai sejak masa kehamilan, masa bayi lahir sampai umur 2 (dua) tahun termasuk cara mengatasi kesulitan menyusui;
4. d.Membantu ibu mulai menyusui bayinya segera setelah melahirkan, dalam waktu 60 (enam puluh) menit yang dilakukan di ruang bersalin, namun apabila ibu melahirkan dengan operasi caesar, bayi disusui setelah30 (tiga puluh) menit ibu sadar.
5. e.Membantu ibu bagaimana cara menyusui yang benar dan cara mempertahankan menyusui meski ibu dipisah dari bayi atas indikasi medis;
6. f.Tidak memberikan makanan atau minuman apapun selain ASI kepada bayi baru lahir kecuali atas indikasi medis;
7. g.Melaksanakan rawat gabung dengan mengupayakan ibu bersama bayi 24 (dua puluh empat) jam sehari;
8. h.Membantu ibu menyusui sekehendak bayi dan ibu tanpa pembatasan terhadap lama dan frekuensi menyusui;
9. i.Tidak memberikan dot atau kempeng kepada bayi yang diberi ASI; dan
10. j.Mengupayakan terbentuknya Kelompok Pendukung ASI (KP-ASI) dan merujuk ibu kepada kelompok tersebut ketika pulang dari Rumah Sakit/Rumah Bersalin/Sarana Pelayanan Kesehatan.
  1. 8.Ketentuan Pasal 6 diubah dan ditambahkan dua ayat baru yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Setiap fasilitas pelayanan kesehatan wajib menyediakan ruang laktasi guna mendukung keberhasilan Program IMD dan ASI Eksklusif.
(2)Tempat-tempat umum dan perkantoran/instansi, baik milik pemerintah maupun swasta wajib menyediakan ruang menyusui guna mendukung keberhasilan pelaksanaan ASI Eksklusif.
(2a)Setiap ruang laktasi di fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki penanggungjawab yang dapat merangkap sebagai konselor laktasi.
(2b)Penanggungjawab ruang laktasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) ditunjuk oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat-syarat penyediaanruang laktasi dan ruang menyusui diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 2B

Pasal 2C

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2008