DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2014

Nomor: 15
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 Oktober 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur Tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Maksud dan tujuan perda ini salah satunya adalah untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan perusahaan di Kabupaten Kolaka. Asas dan prinsip dalam TSP masing-masing ada 10 asas dan 9 prinsip. Dalam perda ini diatur Ruang lingkup TSP dan pembiayaannya. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan adalah perusahaan yang berstatus badan hukum. Program dan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Koordinasi pelaksanaan TSP adalah melalui forum TSP dan dibentuk tim TSP. Diatur juga kewajiban Pemerintah Daerah. Pembinaan dan Pengawasan dan penghargaan dan sanksi. Terakhir, perda ini mengatur masalah penyelesaian sengketa dan sanksi administratif.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa upaya sebagaimana dimaksud huruf a dapat terlaksana dengan baik bila teijalin hubungan sinergis antara pemerintah daerah dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat;
c.bahwa para pelaku dunia usaha memperoleh kemudahan dan perlindungan dalam berusaha serta diberi kesempatan yang lebih luas berperan serta dalam pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat dan pelestarian lingkungan dalam segala aspeknya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan; l Undang-undang nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 74 tambahan Lembaran Negara nomor 1822) Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaga Negara republik Indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756). Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Negara Nomor 4724); Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4959); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Mengingat

8.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
10.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14.Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per- 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan; 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA Dan BUPATI KOLAKA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan:

1.Kabupaten adalah kabupaten kolaka.
2.Bupati adalah bupati kabupaten kolaka.
3.Pemerintah daerah adalah bupati dan seluruh perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemeritah daerah di kabupaten kolaka.
4.Dewan perwakilan rakyat daerah yang selanjutnya di singkat DPRD, adalah dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten kolaka.
5.Tanggung jawab sosial dan Lingkungan perusahaan yang selanjutnya di sebut (TSLP) adalah komitmen badan usaha untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat , maupun masyarakat kabupaten kolaka pada umumnya. 4
6.Perusahaan adaiah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.
7.Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.
8.Tim pengelola dana pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan mempertanggungjawabkan penggunaanya.
9.Tim pendamping adalah sekelompok orang yang mempunyai tugas membimbing masyarakat berdasarkan keahliannya,
10.Hak adalah sesuatu yang akan di peroleh karena telah menjalankan tanggung jawabnya.
11.Kewajiban adalah sesuatu yang harus di lakukan karena tugas dan kewenangannya.
12.Forum TSP adalah wadah yang mempersatukan berbagai pemangku kepentingan yang bertugas menyelaraskan/mensinergikan program TSP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud peraturan daerah ini adalah

a.Memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan perusahaan di kabupaten kolaka.
b.Memberi arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan di kabupaten kolaka dalam menyiapkan diri memenuhi standar internasional.

Pasal 3

Tujuan peraturan daerah ini adalah:

a.Terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggungjawab social termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak-pihak yang menjadi pelakunya;
b.Terpenuhinya penyelenggaraan tanggungjawab social perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu koordinasi;
c.Terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan secara terpadu dan berdaya guna;
d.Terprogramnya rencana pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TSP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.
e.Menciptakan hubungan perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat;
f.Mendorong terwujudnya sistem perencanaan program pembangunan daerah dan perusahaan yang berpihak kepada masyarakat kabupaten kolaka.

BAB III

AZAS DAN PRINSIP AZAS

Pasal 4

Tanggungjawab social dan lingkungan perusahaan di dasarkan atas azas: kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif; (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. PRINSIP

Pasal 5

(1)Asas penyelenggaraan TSP sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dengan menggunakan prisip-prinsip:
1. a.Kesadaran Umum
2. b.Kepedulian
3. c.Keterpaduan
4. d.Kepatuhan hukum dan etika bisnis
5. e.Keberpihakan
6. f.Kemitraan
7. g.Matualistis; (saling menguntungkan)
8. h.Tidak deskripsiminasi; dan
9. i.Koordiantif.
(2)Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan, dengan berpedoman pada:
1. a.Manajemen yang sehat
2. b.Profesional
3. c.Transparan
4. d.Akuntabilitas 7
5. e.Kreatif dan inovatif
6. f.Terukur
7. g.Program Perbaikan Berkelanjutan RUANG LINKUP

Pasal 6

(1)Ruang lingkup TSP meliputi bantuan pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas berbasis kerakyatan yang selaras dengan program-program pemerintah daerah.
(2)Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan oprasional Perusahaan PEMBIAYAAN

Pasal 7

(1)Pembiayaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemulihan dan/ atau peningkatan fungsi lingkungan hidup dan memacu pertumbuhan ekonomi berkualitas berbasis kerakyatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) dialokasikan dari sebagian keuntungan bersih setelah pajak atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
(2)Bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan / atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP dengan biaya yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya serta memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran. 8

BAB VI

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Pasal 8

(1)Pelaksanaan TSP adalah perusahaan yang berstatus badan hukum.
(2)Perusahaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam wilayah kabupaten kolaka.

Pasal 9

Dalam pelaksanaan TSP, perusahaan wajib:

a.Menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan TSP sesuai dengan prinsip-prinsip tanggungjawab social dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang berlaku;
b.Menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan TSP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, masyarakat dan kelestarian lingkungan.
c.Melakukan koordinasi dan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan TSP kepada tim pengelola TSP secara periodik.
d.Menetapkan bahwa TSP adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan maupun program pengembangan perusahaan. 9

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 122 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 122 Tahun 2025