DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997

Nomor: 44
Tahun: 1997
Ditetapkan: 17 November 1997
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa terwujudnya kemitraan usaha yang kokoh, terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, akan lebih memberdayakan Usaha Kecil agar dapat tumbuh dan berkembang semakin kuat dan memantapkan struktur perekonomian nasional yang semakin seimbang berdasarkan demokrasi ekonomi serta meningkatkan kemandirian dan daya saing perekonomian nasional;
c.bahwa untuk mempercepat terwujudnya kemitraan tersebut terutama antara Usaha Besar dan Usaha Menengah dengan Usaha Kecil, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangannya; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
3.Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); MEMUTUSKAN :… MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEMITRAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan:

1.Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
2.Usaha Kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
3.Usaha Menengah dan atau Usaha Besar adalah kegiatan ekonomi yang memiliki kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan Usaha Kecil.
4.Menteri Teknis adalah menteri yang secara teknis bertanggung jawab untuk membina dan mengembangkan pelaksanaan kemitraan dalam sektor kegiatan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
5.Menteri adalah Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil.
6.Pola kemitraan adalah bentuk-bentuk kemitraan yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995.

BAB II

POLA KEMITRAAN

Pasal 2

Kemitraan dalam rangka keterkaitan usaha diselenggarakan melalui pola-pola yang sesuai dengan sifat dan tujuan usaha yang dimitrakan dengan diberikan peluang kemitraan seluas-luasnya kepada Usaha Kecil, oleh Pemerintah dan dunia usaha. Pasal 3…

Pasal 3

Dalam pola inti plasma, Usaha Besar dan atau Usaha Menengah sebai inti membina dan mengembangkan Usaha Kecil yang menjadi plasmanya dalam:

a.penyediaan dan penyiapan lahan;
b.penyediaan sarana produksi;
c.pemberian bimbingan teknis manajemen usaha dan produksi;
d.perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan;
e.pembiayaan; dan
f.pemberian bantuan lainnya yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

Pasal 4

Dalam hal kemitraan Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan Usaha Kecil berlangsung dalam rangka sub kontrak untuk memproduksi barang dan atau jasa, Usaha Besar atau Usaha Menengah memberikan bantuan berupa:

a.kesempatan untuk mengerjakan sebagian produksi dan atau komponen;
b.kesempatan yang seluas-luasnya dalam memperoleh bahan baku yang diproduksinya secara berkesinambungan dengan jumlah dan harga yang wajar;
c.bimbingan dan kemampuan teknis produksi atau manajemen;
d.perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperolehan;
e.pembiayaan.

Pasal 5

(1)Dalam kegiatan perdagangan pada umumnya, kemitraan antara Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dan Usaha Kecil dapat berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari Usaha Kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bersangkutan.
(2)Dengan...
(2)Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 4, menentukan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan oleh Usaha Besar atau Usaha Menengah dilakukan dengan mengutamakan pengadaan hasil produksi Usaha Kecil dengan cara langsung dan terbuka.

Pasal 6

Dalam hal pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 diikuti dengan kewajiban pembayaran yang harus dilakukan oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah atas penyerahan barang atau jasa oleh Usaha Kecil, maka pembayaran tersebut pada dasarnya dilakukan dengan cara tunai.

Pasal 7

(1)Usaha Besar dan atau Usaha Menengah yang bermaksud memperluas usahanya dengan cara memberi waralaba, memberikan kesempatan dan mendahulukan Usaha Kecil yang memiliki kemampuan untuk bertindak sebagai penerima waralaba untuk usaha yang bersangkutan.
(2)Perluasan usaha oleh Usaha Besar dan atau Usaha Menengah dengan cara waralaba di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II di luar Ibukota Propinsi hanya dapat dilakukan melalui kemitraan dengan Usaha Kecil yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

Menteri dan Menteri Teknis mengembangkan lebih lanjut pola-pola kemitraan sehingga menjangkau bidang-bidang usaha dalam arti seluas-luasnya.

BAB III

IKLIM USAHA DAN PEMBINAAN KEMITRAAN

Pasal 9

Menteri dan Menteri Teknis secara bersama-sama atau di bidang tugas masing-masing menetapkan kebijakan yang terkoordinasi bagi perwujudan iklim kemitraan usaha. Pasal 10…

Pasal 10

Dalam rangka penciptaan iklim yang kondusif bagi terwujudnya kemitraan, kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi langkah-langkah untuk menciptakan persaingan yang sehat dan sejauh mungkin mencegah timbulnya keadaan yang merugikan perekonomian nasional.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (27)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Brebes Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 10 Tahun 2020

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (27)

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 85 Tahun 2000

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 10 Tahun 1999

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyuwangi No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjar No. 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 05 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jayapura Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 6 Tahun 2016