DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 1 Tahun 2024

Nomor: 1
Tahun: 2024
Ditetapkan: 9 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 199

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH, BAB III PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH, BAB IV PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN, BAB V PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM RANGKA MENDUKUNG KEMUDAHAN BERINVESTASI, BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN, BAB VIII KETENTUAN PIDANA, BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN, BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, BAB XII KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menetapkan

Menetapkan M~MUTUSKAN: BUPATIKOLAKATIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKOLAKATIMUR Dengan Persetujuan Bersama

12.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut perat uran perunda ng-u ndangan diwajibkan trnt uk mela kuka n pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. badan usaha milik ncgara, BUMD.atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14.Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/ a tau penguasaan kendaraan bermotor.
15.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai alat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual bell, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha.
16.Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peraiatan iainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 1 7. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam a tau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi. i8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTBadalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/ a tau Bangunan.
19.Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
20.Hak atas Tanah da.n/ atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
21.Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang darr/ atau jasa tcrtcntu.
22.Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
23.Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun t-;,4-:,1.rlancsunc otan .,..,...,,1a111;pec-anar, nl,:,'h restcranL..L"-'l.'-A.. . .1,'ltr. ... a..;. b""'......._...... b, ',..A.\.. ......................... _ ... ~......_... 11,J ... ~ ... \..I.&._ ......... - l,..\,J ~ ....
24.Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
25.Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
26.Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan min um, kegiatan hiburan, dan/ a tau fasilitas lainnya. dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
43.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Sadan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan alas kegiatan, pernanfaatan ruang, serta periggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
27.Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di lu_;::ir bAd;::in jAlfm d;::in/atm1. pelay:=wan mem;::i.rkirkan kend;:ir;::i:.::in t in t i i k ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
28.Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan. ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
29.Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
30.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
31.Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air tanah.
32.Air Tanah adalah semua air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
34.Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLS adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
35.Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
36.Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalta, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
37.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
38.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
39.Opsen Bea Balik Narna Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BSNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BSNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalcnder.
41.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan a tau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Sadan.
42.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah f'laprah uant'T dapat bersifat mencari keuntunzan t,,:,r<>n".l '"',:,ri,:, dasarnva'-'(.A..VL~LJ.. .J £..1.l:) '-4~ 1..- V.1. J.J.."-A"- J..LV..1.•V .L ... :'tr,.\,.; .l.lw ... J..t:)'-A..a..a. ,1.tr..t.A.4V.L..l.t..,4,. .t-"'"'4'\,..t.~ "'4-......._Uvl..&. ,1.J - a) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; b) pelayanan rumah pemotongan hewan temak; c) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; d) penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan e) pernanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas · dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

c.Perizinan Tertent u. Jenis pelayanan pemberian izm yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut yaitu persetujuan bangunan gedung. 1) Jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
a.PBB-P2;
b.BPHTB;
c.PBJT;
1. 1.Makanan dan/ a tau Minuman;
2. 2.Tenaga Listrik; dan
3. 3.Jasa Perhotelan.
d.Pajak Reklame;
e.PAT;
f.Pajak MBLB;
g.Pajak Sarang Burung Walet;
h.Opsen PKB; dan
1. 1.Opsen BBNKB. 2) .Jenis Retribusi terdiri atas:
a.Retribusi Jasa Umum; Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum yang dipungut meliputi: a) pelayanan kesehatan; b) pclayanan kcbcrsihan: c) pelayanan parkir di tepi jalan um um; dan d) pelayanan pasar
b.Retribusi Jasa Usaha; Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan

Pasal 2

44.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah si stern va nc d ite ra rika n oleh s::it1rnn keria nera nzkat dae rah at an unit J (J 1. J1. v satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayan kepada Masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. -b-

(1)Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
(2)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
(1)Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ a tau memiliki, menguasai, dan/ atau mcmpcroleh manfaat atas Bangunan.
(2)Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/ atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 5

(1)Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ a tau dimanfaatkan oleh orang pribadi a tau Sadan. kccuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertam bangan.
(2)Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengerukan.
(3)Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagairnana dimaksud pada ayat
(1)adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
1. a.Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
3. c.Bumi dan/ atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
4. d.Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
5. e.Bumi dan/ atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
6. f.Bumi dany atau Bangunan yang digunakan oleh badan arau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
7. g.Bumi dan/atau Bangunan untukjalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transit), atau yang sejenrs;
8. h.Bumi dan/ atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
  1. 1.Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 3

(1)Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.

Pasal 10

(1)Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
(2)Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari. (3i Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemiiikan, penguasaan dan/ atau pemanfaatan Bumi dan/ a tau Bangunan.

Pasal 9

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 8

(1)NJOP kurang dari RpS00.000.0.00,- (lima ratus juta rupiah) ditetapkan Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0, 1 % (nol koma satu persen).
(2)NJOP lebih dari dan sama dengan RPS00.000.000,- (lima ratus juta ruoiahl ditctapkan Tarif P00 n2 scbcsar O 2°' (-01 1-0~" ,.i, '" -,.-,.,.-,iJGl.iJ 1 La. n.a.J. Gl.J. ............. -.l 1.,U\., Gl.J. v, /U 11 1n. 111a.u.ua.p1.,1,:,1.,,u,.
(3)Tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen)

Pasal 7

(1)NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak. (2i Penentuan besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (I] atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain:
1. a.kenaikan NJOP hasil penilaian;
2. b.bentuk pemanfaatan objek pajak; dan/ atau
3. c.klasierisasi NJOP dalam satu wilayah Daerah.
(3)Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(6)
(4)NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rpl0.000.000,00 (sepuluh jura rupiah] u nruk set iap Wajih PRjRk. Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah Daerah, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak. NJOP sebazaimana dimaksud oada avat ( 1 l ditetankan setian 3 (tizal tahun, kec~ali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tcili~~ sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Besaran NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)
(3)
(3)Hak alas Tanah dan/ a tau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.hak milik;
2. b.hak guna usaha; c, h:::lk guna bangunan:
3. d.hak pakai;
4. e.hak milik atas satuan rumah susun; dan
5. f.hak pengelolaan.
(4)Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
1. a.untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
2. b.oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/ a tau untuk pclaksanaan pcmbangunan guna kcpcntingan umum:
3. c.untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dan dijelaskan Menteri dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan keuangan negara;
4. d.untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; (ii Objek BPHTBadalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
(2)Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pemindahan hak karena:
  1. 1.jual beli;
  2. 2.lukar-menukar;
  3. 3.hibah;
  4. 4.hibah wasiat;
  5. 5.wans;
  6. 6.pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
  7. 7.pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
  8. 8.penunjukan pembeli dalam lelang;
  9. 9.pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  10. 10.penggabungan usaha;
  11. 11.pclcburan usaha;
  12. 12.pemekaran usaha; atau 1 3. hadiah; dan
2. b.pemberian hak baru karena:
  1. 1.kelanjutan pelepasan hak; atau

Pasal 11

(2)Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud nada RVRt (ll arla la h wilavah ORF.rRh ternnat R11mi 1fan/RtR11 RRnP-111rn11J .J \ I .J J. I t....:, beriku t berada :
1. a.perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
2. b.bangunan yang berada di luar perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan.
3. c.harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
(3)Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam oenzenaan pajak bumi dan bancunan nada tahun teriadinva~ .L.L yv..1,..1,0'-' t.A.\..AJ.J. 'I.A.J""'-"- ..., .a...1.. .a. t..A..L.J. ~.Lb .1..L .a.. .t-' ........... 1...~.a.. .a...a. '--'-'.Lj\A. .l..L.&..) perolehan, dasar pengenaan BPHTByang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
(4)Dalam menentukan besaran BPHTBterutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak keria pajak sebagai pengurang dasar pengeriaan BPHTB.
(5)Besamya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB. hadiah; dan
(1)Dasar pengenaan BPHTBadalah nilai perolehan objek pajak.
(2)Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
1. a.harga transaksi untuk jual beli;
2. b.nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak h.a.i cua. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan

Pasal 13

(1)Subjek Pajak BPHTBadalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan.
(2)Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 12

e.oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan h11k11m lain rle.ngBn t idak arlanya perriba ha n nRmR;
f.oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
g.oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
h.untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(5)Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi Masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
(6)Kreteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemeberian kemudahan Pembangunan dan perolehan rumah bagi Masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakya t. Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat tanah dan/ atau bangunan berada.
1. f.Langgal dilerbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
2. g.tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
(2)Dalam hal pada saat transaksi jual beli tanah dan/ atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jua 1 beli sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untukjual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
1. d.tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
2. e.tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan untuk waris; [I] Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
3. a.tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
4. b.tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-rnenukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/ a tau hadiah;
5. c.tanggal penerima warisan atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan

Isi peraturan

Teks199PDFHirarki

Memuat teks peraturan…