(1)Transportasi Jamaah Haji meliputi pemberangkatan Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipcrgunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jamaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji.
BABlV TRANSPORTAST JAMAAH HAJI DI DAERAH Pasa16 ( 1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan lbadah Haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: a. TPHD; dan b. TKHD.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubemur Sulawesi Tenggara untuk rnemperoleh kuota keberangkatan.
(4} Jum1ah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jamaah Haji.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
Bagian Kcdua Petugas Haji Daerah - 7. uqJ111ud1 u~11ya11 Cam PasaJ 9
(1)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungn Kesehatan Bagian Kedua Pemeriksaan Kesehatan Pasal 8
(1)Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) melakukan Perneriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji di Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
(3)Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan istithaah kesehatan Jamaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Bagian Kesatu Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji BAB V ISTITHMH KESEHATAN JAMMH HAJI transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada a) at (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Pcnyediaan mod a transportasi .Iamaah Haji merupakan tu gas dan tanggung jawab Pcmerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut ten tang pcnycdiaan mod a uqJII IUdl ue11yc11l Cam