DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2021

Nomor: 8
Tahun: 2021
Ditetapkan: 28 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH BAB III PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH BAB IV TRANSPORTASI JAMAAH HAJI DI DAERAH BAB V ISTITHAAH KESEHATAN JAMAAH HAJI BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan ketentuan dalam PasaJ 35 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2008 ten tang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana te1ah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang- Undang dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan lbadah Haji, disebutkan bahwa penyelenggaraan ibadah Haji tingkat Kabupaten dikoordinasi oleh Bupati, dan bahwa dalam rangka menjamin kemerdekaan untuk beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut setiap orang Pemerintah Daerah bertanggungjawab memberikan pelaj anan Ibadah Haji·
b.bahwa untuk meningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji bagi masyarakat Kolaka Utara agar dapat berjaJan BUPATI KOLAKA UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJJ TEN TANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA NOMOR S TAHUN 2021 BUPATI KOLAKA UTARA PROVfNSI SULAWESI TENGGARA . I . Menimbang : a. UIJJII IUi::11 u~11ya1 I Cam

Mengingat

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Ko1aka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4339);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pem hen tu kan Pera turan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 ten tang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ten tangDaerah

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pcnyclengaraan Ibadah Haji. pclaj anan transporta i .Jamnnh haji clnri Dacrah kc embarka i dan dari debarkasi ke Dacrah menjadi tanggungjawab Pernerintah Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu . 2. Mengingat penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin unsur

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten I'olaka Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOLAKA UTARA Dan BUPATT KOLAI<A UTARA [Lernbarnn Ncgarn Rcpublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 183, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lcmbaran Negara Repub1ik Indonesia Tahun 2007 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345); - J • UIIJII IUdl u~11yc11l Cam Kemcnterian Agarna Kabupatcn Kolaka Utara.
4.Bupati adalah Bupati Kabupaten Kolaka Utara
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
6.Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kew ajiban sekali seumur hid up bagi setiap orang Islam yang marnpu menunaikannya.
7.Jamaah Haji Daerah yang sclanjutnya disebut Jamaah Haji adalah Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan serta berangkat dari Kabupaten Kolaka Utara.
8.Pelayanan Jamaah Haji adalah pcmberian layanan oleh Pemerintah Daerah kepada Jamaah Haji Daerah yang meliputi pelayanan kesehatan, transportasi, dan pendampingan dari Petugas Haji Daerah.
9.Transportasi Jamaah Haji di Daerah adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jamaah Haji dari daerah ke embarkasi dan pemulangan dari Debarkasi ke Daerah.
10.lstithaah Kesehatan Jamaah Haji adalah kemampuan Jamaah Haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipcrtanggungjawabkan sehingga Jamaah Haji dapat menjalankan ibadahnya sesuai tuntunan Agama Islam.
11.Embarkasi adalah tempat pemberangkatan Jamaah Haji dengan pesawat terbang.
12.Debarkasi adalah tempat pemulangan Jamaah Haji dari pesawat terbang.
13.Panitia Pernberangkatan dan Pemulangan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat P3HD adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait dan Kantorada]ah pclaksannan Urusnn Pcmcrintahan yang mcnjadi kew cnangan dacrah otonorn.
3.Kantor Kernenterian Agarna uqJII IUdl u~11yd1l Cam Pasal 4

(1)Dalam pelayanan Jamaah Haji, Pemcrintah Daerah bertanggu ng j awab:
1. a.mcmbentuk P3HD;

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah mi meliputi:

a.Tanggung Jawab dan Kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Penyelenggaran Ibadah Haji di Daerah;
c.Transportasi Jamaah Haji di Daerah;
d.lstithaah Kesehatan Haji; dan
e.Pembiayaan Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai acuan dalam Pelayanan Jamaah Haji.
(2)Tujuan pengaturan pe]ayanan Jarnaah Haji adalah untuk mcningkatkan pelayanan bagi Jamaah Haji agar dalarn pelaksanaan Ibadah Haji berjalan. Kelornpok Birnbingan Haji yang ditctapkan dcngan Keputusan Bupati.

14.Petugas Haji Daerah adalah pe ugas haji yang ditetapkan oleh Bupati untuk rnemberikan pelayanan kepada Jamaah Haji di kloter, yang ter<liri dari Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) dan Tim Kcsehatan Haji Daerah (TKHD).
15.Tim Penyelenggara Kesehatan Haji Daerah adalah Tim yang ditetapkan oleh Bupati menjalankan fungsi penyelenggaraan kesehatan Haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. uqJ111uc:11 uerrqan Cam Pasal 5

(1)Untuk kelancaran Penyelenggaraan Jbadah Haji di Daerah, Bupati membentuk P3HD yang terdiri atas unsur Kantor Kementerian Agama, Perangkat Daerah terkait, Kelompok Bimbingan Haji dan Instansi terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)P3HD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.merencanakan, melaksanakan, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji;
2. b.melaksanakan koordinasi pelaksanaan operasional lbadah Haji di Daerah; dan
3. c.menyusun dan menyarnpaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan Jamaah Haji.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan P3HD scbagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Bupati
1. b.melak annknn koordinnsi dcngan Kantor 1 cmcnt rian Agarna clan instan i tcrkait;
2. c.rneny cdiakan transportasi Jamaah Haji dari Daerah {re Ernbarkasi dan dari Debarkasi ke Dacrah; dan
3. d.melak anakan pemcriksaan kesehatan.
(2)Pemerintah Daerah berwenang memberikan pembiayaan pendampingan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Pelaksanaan Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang diberikan kewenangan oleh Bupati. - 6. uqJ111ua1 u~11garl Cam

BAB III

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 7

(1)Transportasi Jamaah Haji meliputi pemberangkatan Jamaah Haji dari Daerah ke Embarkasi dan pemulangan Jamaah Haji dari Debarkasi ke Daerah.
(2)Penyelenggaraan transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan.
(3)Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan angkutan pariwisata yang berizin dan laik jalan serta angkutan yang dipcrgunakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi jamaah Haji, dengan mengacu pada jadwal keberangkatan dan kepulangan Jamaah Haji. BABlV TRANSPORTAST JAMAAH HAJI DI DAERAH Pasa16 ( 1) Untuk kelancaran, kenyamanan dan kemudahan Jamaah Haji dalam pelaksanaan lbadah Haji, Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah yang menyertai Jamaah Haji.
(2)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas: a. TPHD; dan b. TKHD.
(3)Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan kepada Gubemur Sulawesi Tenggara untuk rnemperoleh kuota keberangkatan. (4} Jum1ah Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan kuota Jamaah Haji.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan persyaratan Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. uqJ111ud1 u~11ya11 Cam PasaJ 9
(1)Pemeriksaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan sebagai dasar pelaksanaan Pembinaan dan perlindungn Kesehatan
(1)Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah Kesehatan Haji, Dinas Kesehatan membentuk Tim Penyelenggara Kesehatan Haji.
(2)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) melakukan Perneriksaan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Jamaah Haji di Puskesmas dan/ atau Rumah Sakit yang ditunjuk.
(3)Tim Penyelenggaraan Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang menetapkan istithaah kesehatan Jamaah Haji sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Tim Penyelenggara Kesehatan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. a) at (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
(4)Pcnyediaan mod a transportasi .Iamaah Haji merupakan tu gas dan tanggung jawab Pcmerintah Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut ten tang pcnycdiaan mod a uqJII IUdl ue11yc11l Cam

BAB V

ISTITHMH KESEHATAN JAMMH HAJI transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada

Pasal 11

(1)Biaya Pelayanan Jamaah Haji menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Biaya Pelayanan Jamaah Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tcrdiri atas:
1. a.biaya Transportasi Jamaah Haji Daerah; dan

Pasal 10

(1)Dalam rangka penyelenggaraan Istithaah J<esehatan Jamaah Haji Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan koordinasi, jejaring kerja, serta kemitraan dcngan instansi pemerintah dan pemangku kepentingan, baik di pusat maupun Provinsi Sulawesi Tenggara.
(2)Koordinasi, jejaring kerja dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
1. a.Identi.fikasi, pencatatan, dan pelaporan masa]ah kesehatan terkait Istithaah Kesehatan Jamaah Haji;
2. b.peningkatan dan pengembangan kapasitas teknis dan manajemen sumber daya manusia; dan
3. c.keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan pembinaan kesehatan Jamaah Haji.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Pemeriksaan Kesehatan Dalam Rangka lstithaah Kesehatan Jamaah Haji diatur daJam Pcraturan Bupati. - I) - uqJII IUdl ue: 1yd1l Cam

Pasal 15

(1)Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:

Pasal 14

(1)Biaya Transportasi Jamaah Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.biaya sewa moda transportasi darat;
2. b.biaya petugas pengawalan dan pengamanan perjalanan;
3. c.biaya pengangkutan barang dan upah buruh; dan
4. d.biaya konsumsi seJama perjalanan.
(2)Standar satuan harga untuk masing-masing biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga.

Pasal 13

(1)Biaya Pelayanan Jamaah Haji di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Biaya sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 12

Selain Biaya Pelayanan Jamaah Haji scbagairnana dimaksud dalam Pasal 11, Pemerintah Dacrah dapat mcnentukan jcnis Pemeriksaan Kesehatan.

b.biaya Operasional Jamaah Haji Daerah. • 10. uqJ111ud1 uei 1yd1"l Cam N DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR tC) Diundangkan di Lasusua pad a tanggal i:s ~kr2 02 1 ARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA r0v NUR RAHMAN UMAR

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 13

Pasal 12

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 2 Tahun 2009