Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATI KONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama ·-~---~-~;- ~~~--~-~~- ' -·• ::~~: ;;'.,,{:;;;it,fq·,i,J¥~t/f:~tf\''.~i:, ·)i . _·· ·,·.•r+ /}L;'·
11.Peraturari Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
694);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178);
Kabupaten Konawe atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing- masing;
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, Perseroaan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkurnpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan · difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
11.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12.Pasar Daerah adalah pasaryang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13.Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
14.Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa;
15.Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam pasar dan/ atau di pelataran pasar atau memakai tern pat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai . atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar;
17.Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding ·penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tern-pat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
18.Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh ------ .·:.:.:-. :,.,··,· ·..
... . . -········ ---·-·· ·.:.'-=,.,!;.;-:-· - -- - .. ·=··--.: ··.;. ~-. - ··---- : :;. - . · ... ;':.. i :... '·,- ..• -•.. '.. • ti . -··-- ,- .. - ~-:-_ -_ - ··-···· ... -·----::···:·-· -····-····· .... ~-(.....- ............... __ ... . .-. ·-=-~~00.::_;;;~-=---~~;._~-->: ' .! Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :
a.Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
b.Memberikan kepastian -hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
c.Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan -dan kenyamanan kegiatan di pasar.