DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 13 Tahun 2015

Nomor: 13
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Penguasaan dan Klasifikasi Pasar; 4. Pengelolaan Pasar; 5. Penggunaan Tempat di Pasar Daerah; 6. Perizinan; 7. Larangan; 8. Pengawasan; 9. Ketentuan Pidana; 10. Ketentuan Penyidikan; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perkembangan perekonomian di Kabupaten Konawe telah memacu timbulnya keanekaragaman fungsi dan sifat pasar, baik yang didirikan, dimiliki, dikuasai, dan dikelola oleh Pemerintah Daerah atau pihak swasta;
b.bebwa untuk mengoptimalkan fungsi pasar dalam rangka memberikan pelayanan kepada pedagang, perlu adanya pengaturan terhadap .pengelolaan pasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. dimaksud pada huruf a dan .huruf -b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar; Iv!enimbang BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG .MAI-£t1 ESA PENGELOLAAN PASAR TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 13 TAHUN 2015 BUPATI KONAWE PROVINSISULAWESITENGGARA ;z··. -~ ·,·.··· . Pernerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); -6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dat1 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan atara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota {Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun. 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisiorial, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; . -; ·:.··. __ ._:.:"_: {' :.·.:.-.:_ .... :-·-1 - . - . -· ·- ·.. -- ... : ·.. :.. ~.::~.::· .· _:; ~ -:..... .;...:., ·' -~. . .. . ..-· .-~ . • --- - •• .::....< ••·- .. . I • • ···--.: ••• :·.•·._:.• __••• •• ·~·; . ·--:~-~\..-·.r.,:::'p'" ;l':..:-::.:=_:·:=.=?.:----~--..,-. . ··---·~- ·-. -~--u·- .. -. ··.· ·. - : . .- : :. .. •;..:.= -.-.: ;-:-._ :1..· .•••. _ .. ~- ~ · .. , -~ ~_.r.._,: __ :~:·:··i>:;~..:..~:-~-~~ :· . ~ Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe ;
2.Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Bupati adalah Bupati Konawe ;
6.Dinas adalah Dinas Koperasi Perindustrian .dan Perdagangan Kabupaten Konawe atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 1

Menetapkan

Menetapkan MEMUTUSKAN BUPATI KONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama ·-~---~-~;- ~~~--~-~~- ' -·• ::~~: ;;'.,,{:;;;it,fq·,i,J¥~t/f:~tf\''.~i:, ·)i . _·· ·,·.•r+ /}L;'·

11.Peraturari Presiden Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 178); Kabupaten Konawe atau yang disebut dengan sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani pengelolaan Pasar Daerah;
8.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk sebagai penanggung jawab pengelolan pasar daerah di wilayah kerja masing- masing;
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroaan terbatas, Perseroaan Komonditer, Perseroaan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana pensiun, Persekutuan, Perkurnpulan, yayasan, Organisasi Massa, Organisasi sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, bentuk Usaha tetap dan bentuk usaha lainnya
10.Pasar adalah tempat para pedagang untuk menjual barang/jasa secara teratur dan langsung kepada pembeli dengan pelayanan tertentu termasuk tempat-tempat umum yang diperuntukkan dan · difungsikan sebagai pasar yang ditetapkan oleh Bupati;
11.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan pelaksanaan dan pengendalian pasar;
12.Pasar Daerah adalah pasaryang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
13.Pasar Desa adalah pasar yang didirikan, dimiliki dan dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Desa;
14.Pasar Swasta adalah tempat yang disediakan oleh perorangan atau badan hukum yang telah mendapat izin Bupati sebagai tempat berjualan umum untuk memperdagangkan barang dan/ atau jasa;
15.Surat Izin Menempati, selanjutnya disingkat SIM adalah surat izin yang dikeluarkan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Konawe atas nama Bupati kepada perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/ jasa di dalam pasar dan/ atau di pelataran pasar atau memakai tern pat usaha/berjualan/berdagang secara tetap dipasar atau ditempat lain dengan mengambil tempat berdagang di lokasi yang dikuasai . atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
16.Fasilitas Pasar adalah semua sarana dan prasarana yang ada di pasar yang berguna sebagai penunjang kegiatan perdagangan di pasar;
17.Kios Pasar yang selanjutnya disebut Kios adalah bangunan yang berupa ruangan di pasar, mempunyai dinding ·penyekat, atap, pintu dengan bentuk apapun juga yang dapat ditutup dan digunakan sebagai tern-pat berdagang barang/jasa oleh perorangan/Badan yang terletak di pasar;
18.Los Pasar yang selanjutnya disebut Los adalah bangunan beratap tanpa dinding yang ada di pasar dengan ukuran tertentu yang digunakan untuk berjualan barang atau jasa atau usaha lain oleh ------ .·:.:.:-. :,.,··,· ·.. ... . . -········ ---·-·· ·.:.'-=,.,!;.;-:-· - -- - .. ·=··--.: ··.;. ~-. - ··---- : :;. - . · ... ;':.. i :... '·,- ..• -•.. '.. • ti . -··-- ,- .. - ~-:-_ -_ - ··-···· ... -·----::···:·-· -····-····· .... ~-(.....- ............... __ ... . .-. ·-=-~~00.::_;;;~-=---~~;._~-->: ' .! Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Daerah ini adalah :

a.Memberikan dasar hukum untuk melaksanakan pengelolaan pasar di daerah;
b.Memberikan kepastian -hukum bagi seseorang atau badan yang akan melaksanakan usaha perdagangan di pasar daerah
c.Menciptakan ketertiban, keamanan, kebersihan -dan kenyamanan kegiatan di pasar.

Pasal 2

. . .. :: .· - .. ·.- .- .. ·.:. , - - -.-· beberapa orang;

19.Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah bagian dari pasar di luar bangunan pasar baik yang dipergunakan untuk berjualan maupun tidak;
20.Pedagang adalah orang/Badan yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa di dalam pasar dan/atau di pelataran pasar dengan mengambil tempat berdagang di lokasi tertentu yang telah ditetapkan;
21.Penjaja adalah penjual yang melakukan kegiatan penjualan barang/jasa secara berpindah-pindah baik di dalam pasar maupun di pelataran pasar tanpa mengambil tempat/lokasi tertentu;
22.Pihak Ketiga adalah orang pribadi atau Badan yang melaksanakan pembangunan di Pasar Daerah, baik dengan modal sendiri maupun modal dari pedagang;
23.Tanah Pemerintah Daerah adalah tanah yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dikelola oleh .Pemerintah Daerah; .24.Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta inengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
25.Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; . - ·-----·· -~·-······· .. •:

(1)Pendirian pasar swasta harus mendapat iZE1 Bupati dan dilaporkan kepada DPRD.
(2)Syarat-syarat teknis, administrasi dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.
(3)Pembinaan pasar swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Bu pati.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN ····.:. ·.:·.

Pasal 5

Bagian Ketiga Pasar Swasta Pasar desa didirikan, dimiliki, dikuasai dengan status hak dan dikelola oleh pemerintah desa yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Pasal 4

(1)Pasar-pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Bupati dapat melepaskan penguasaan terhadap pasar daerah, berdasarkan pertimbangan teknis/ atau kebijakan daerah.
(3)Bupati dapat menetapkan suatu pasar menjadi pasar daerah, berdasarkan persyaratan teknis dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(4)Penetapan pasar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan gambar, status tanah · dan batas-batas lokasi pasar, serta memperhatikan hak-hak pihak ketiga. (S) Pasar daerah diklasifikasi menjadi :
1. a.Pasar daerah klasifikasi A;
2. b.Pasar daerah klasifikasi B;
3. c.Pasar daerah klasifikasi C.
(6)Klasifikasi pasar daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan penyediaan fasilitas, kegiatan perdagangan, lokasi dan besarnya pendapatan pasar daerah.

Pasal 3

Pasar Daerah . . .:. :'. .. '.:.:;f _i: ~- I.·.·. -:::,;r= .. _-:; ·-:,·:·::~~:-· .· ' •' .: • • •, ~-.--:·-; •• ••: ~ •• '·-:••'I • ! .·, i .... : .. ·. ::)-.::· ·•.::.. 0'7.. .. -· --~--···.··:e··· .. , .., ,, -._:1··· ,; . · .•.. · ··--··-·.--·····.······ .. ···-:·-·-······ .. ·-·· · .. , ·· ..• ·• .. · ·~···· '---·>·,---·~ <: ·::.~:0~£:::- :-:-~:::-~£:'!"'1·=~-~·_,,··;:4;...:~.:""f''.~, ..,.~ ~_ ,·: • 4

(1)Kepala Dinas, atas nama Bupati berwenang untuk mengatur penggunaan tern pat di dalam pasar sesuai jenis barang/ jasa yang diperdagangkan.
(2)Kepala UPTD atas nama Kepala Dinas, ·berwenang untuk mengatur penggunaan -tempat di pelataran pasar dengan memperhatikan kebutuhan tempat dan luas lokasi yang tersedia.
(3)Pedagang di pasar daerah tidak diperkenankan meletakkan dan/atau memasarkan barang dagangan dan/atau rnelakukan pekerjaan pada jalan keluar-masuk dan jalan yang .menghuburigkan bagian yang satu dengan yang lain di dalam pasar.
(4)Penjaja di pasar daerah diperkenankan menjajakan dagangannya pada jalan keluar-masuk dan jalan yang menghubungkan bagian yang satu dengan bagian yang lain di dalam pasar, sepanjang tidak

BAB III

PENGUASAAN DAN KLASIFIKASI PASAR ···---~-~.:::.:._:;· e=> .. ·-- .. ·- ·. -. · .. ~- - ... ·: .-· ....

Pasal 8

(1)Pengelolaan pasar daerah dilaksanakan oleh Dinas . . (2) Operasional pengelolaan masing-masing pasar daerah dilaksanakan oleh Kepala UPTDyang ditunjuk oleh Kepala Dinas.
(3)Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menjaga ketertiban, keamanan dan kebersihan pasar serta bertanggung jawab terhadap penarikan retribusi pasar sesuai potensi yang ada.
(4)Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

Bupati menetapkan hari pasaran dan waktu operasinya dimasing- masing daerah.

Pasal 6

... ···-. - .,_., .. _ - ..• . . .. . . ~........._,=-'=~=?'~:..3~~~~~:':"':~;:-~?7.'ft.'0''.·'iir\;···,-:-:: ·;.:'·;!'~~~~ ~1.r· ":'"~·\":?':." ·•<:··.-~·;.~i-~-- ~.,-e-:p~ .=-0-c.1:.? .. i,...=-."',-_: ·.·_· .:"- ·~-=-':. ·-- --· -- -···.··, -·--- .. - .· · .. -- :· ·-· . ..:. ·.--·--·--····.· ·-· - . ( 1) Los di pasar daerah terdiri dari :

a.Los Pemerintah Daerah;
b.Los yang dibangun oleh pihak ketiga;
c.Los swadaya

(2)Los Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah los yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
(3)Los yang dibangun pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah los yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah.
(4)Los swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf .c, adalah los yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5)Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

BAB IV

PENGELOLAAN PASAR memberikandapat(4). Pengelolaan pasar · swasta diarahkan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 10

( 1) Kios di pasar daerah terdiri dari :

a.Kios Pemerintah Daerah;
b.Kios yang dibangun oleh pihak ketiga;
c.Kios swadaya

(2)Kios Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah kios yang dibangun oleh Pemerintah Daerah diatas tanah Pemerintah Daerah.
(3)Kios yang dibangun pihak ketiga sebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah kios yang dibangun oleh pihak ketiga diatas Tanah Pemerintah Daerah. ·(4) Kios swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) huruf c, adalah kios yang dibangun sendiri oleh pedagang diatas tanah Pemerintah Daerah.
(5)Terhadap ayat (3) dan ayat (4) harus memiliki izin.

Pasal 9

:: .. :::~;,;~'):: ;," . _.:..-. ..• .-:,. ,1· -·· •, ..

b.Pedagang bani, dengan melampirkan:
1. 1.Photo copy KTPyang masih berlaku
2. 2.Surat keterangan usaha dari Kepala Dinas /Lurah setempat
3. 3.Surat pernayataan bersedia mentaati peraturan yang belaku
a.Pedagang lama, dengan melampirkan:
1. 1.Surat perjanjian dan/atau izin yang lama
2. 2.Surat pernyataan bersedia mentaati peraturan yang berlaku Pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis .kepada Bupati melalui Kepala Dinas, untuk;

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 10

Pasal 9

Dasar hukum (8)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007