4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indc Nomor 4725);
5.Unclang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Rej Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lem· Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 te.
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan H (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rep Indonesia Nomor 5059);
7.Unclang-undang Nornor 12 Tahun 2001 te:
Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan (Leml · Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Inda Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Te1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 N
60.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 3839};
9.Peraturan Pernerintah Nomor 52 Tahun 2000 ter Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran N1 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tamb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ter Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan D~ Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ;
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repi Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Rep] Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINF0/03/2008 teri Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara ber~ Telekomunikasi. ;
12.Peraturan bersama Menteri dalarn Negeri, Menteri Peke] Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan K~ --~
3.Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 te Telekornunikasi (Lembaran Negara Republik Ind:
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran l' Republik Indonesia Nomor 3851); i !-:,, ! "i I Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap menara telekomunikasi BAB I KETENTUJU~UMUM