DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 20 Tahun 2015

Nomor: 20
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Pembangunan Menara Telekomunikasi; 4. Penggunaan Menara Bersama; 5. Perizinan; 6. Hak dan kewajiban; 7. Peran Serta Masyarakat; 8. Pengawasan Dan Pembinaan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Penyidikan; 11. Ketentuan Pidana; 12. Ketentuan Peralihan; 13. Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak dalam huruf a, huruf b, da.."1 huruf c, maka P' membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggar Menara Telekomunikasi; .. ~,;
b.bahwa keberadaan dan pembangunan Men Telekomunikasi sebagai wujud fisik hasil pekerj konstruksi dengan fungsi khusus harus diselenggara secara tertib, teratur dan serasi dengan lingkungan; Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutul masyarakat terhadap tersedianya fasilitas telekomunil mendorong peningkatan pembangunan men telekornunikasi clan berbagai sarana pendukungnya; . '! . ; ' DENGAN RAHlvIAT TUHAN YANG MAHA ESA EUPATI KONAWE, PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE NOMOR: 20 TAHUN 2015 TENTANG MENARA TELEKOMUNIKASI j I I 1 I I I 1 J • i __ ' ~ ;·,.1 . j .·, r, .. 'I ,.,,,1 ·,·- ~ f": .·-,.. i l ! !

Mengingat

4.Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pen Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 68, Tarribahan Lembaran Negara Republik Indc Nomor 4725);
5.Unclang-undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Daerah dan Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Rej Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lem· Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 te. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan H (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Rep Indonesia Nomor 5059);
7.Unclang-undang Nornor 12 Tahun 2001 te: Pembentukan Peraturan Peruridang-Undangan (Leml · Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Inda Nomor 5234);
8.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Te1 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 N
60.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N 3839};
9.Peraturan Pernerintah Nomor 52 Tahun 2000 ter Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran N1 Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tamb Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ter Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintahan D~ Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ; Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Repi Indonesia Nomor 4737);
11.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Rep] Indonesia Nomor : 02/PER/M.KOMINF0/03/2008 teri Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara ber~ Telekomunikasi. ;
12.Peraturan bersama Menteri dalarn Negeri, Menteri Peke] Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan K~ --~
3.Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 te Telekornunikasi (Lembaran Negara Republik Ind: Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran l' Republik Indonesia Nomor 3851); i !-:,, ! "i I Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) adalah Dinas yang bertanggung jawab terhadap menara telekomunikasi

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAII TENTANG MENARA TELEKOMUNiKASI MEMUTUSKAN : BUPATI KONAWE DAN DEWAN PERWAKILAN P...AKYATDAERAH KABUPATEN KONAWE Dengan Persetujuan Bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal: 18 Tahun 200907 /PRT /2009-9/PER/M.KOMINFO /03 /2009-/P /2009 tentang pedoman Pembangunan dan Penggunaan bersama Menara Telekomunikasi.

13.Peraturan Menteri Komunikasi clan lnformatika Repoblik Indonesia Nomor : 23/PER/M.KOMINF0/04/2009 tentang Pedoman pelaksanaan urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.
14.Peraturan Merrteri Dalarn Negeri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
15.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 11 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
16.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe No. 4 tahun 2012 tentang Retribusi izin golongan tertentu ~1
6.Menara Telekornunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangun bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau ' bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekornunikasi.
7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN)atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8.Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik Meriara Telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah Mcnara TeJekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
9.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sarna oleh operator penyelenggara telekomunikasi urituk menempatkari dan mengoperasikan peralatan telekornunikasi berbasis radio (Base Transceiver Station/BTS).
10.Telekomunikasi adalah setiap pernancaran,' pengmrnan dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalarn bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, garnbar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektrornagnetik lainnya.
11.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission).
13.Penyedia J asa Konstruksi adalah orang perseorangan atau bad an yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
14.Zona adalah batasan area persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia. .. J Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah_ untuk :

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap kegiatan pembangunan dan penggunaan menara bersama telekomunikasi.

Pasal 2

15.Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Meriara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16.Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17.Penyelenggara Telekornunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
18.Perusahaan Nasional adalah badan usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di Indonesia serta tunduk pada peraturan perundang- undangan Indonesia.
19.Pembangunan adalah kegiatan pembangurian Menara Bersama Telekomunikasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi dan/atau penyedia meriara di atas tanah/lahan milik Pemerintah Daerah atau milik masyarakat secara perseorangan maupun lembaga.
20.Pengoperasian adalah seluruh kegiatan yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara telekomunikasi selama jangka waktu perjanjian. 2 l . Cell Plan adalah dokumen perencanaan dan pembuatan zoria-zona untuk penempatan menara telekornunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan keburuhan coverage area layanan dan kapasitas trafik layanan seluler dengan rnensinergikan dengan rencana tata ruang.
22.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. ·..... ( 1) Menara disediakan oleh Penyedia Menara.

(2)Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) merupakan:
1. a.Penyelenggara Telekomunikasi; atau
2. b.bukan penyelenggara telekomunikasi.
(3)Penyediaan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembangunan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi.
(4)Dalam hal Penyedia Menara bukan μenyelenggara telekornunikasi, Pengelola Menara a tau Penyedia J asa Konstruksi yang mem bangun Menara merupakan Perusahaan Nasional.
(5)Untuk mewujudkan pembangunan menara dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN'

Pasal 6

Penetapan zona pembangunan meriara telekomunikasi disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika dan kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan dalam cell plan.

Pasal 5

(1)Pembangunan menara wajib mengikuti :
1. a.rencana tata ruang wilayah kabupaten;
2. b.rencana detail tata ruang wilayah kabupaten;
3. c.rencana tata bangunan dan lingkungan; dan
4. d.Zona cell plan
(2)Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf ct adalah pembangunar. menara baru diluar cell plan harus disertai clengan kajian teknis clan kajian sosial.

Pasal 4

a.memberikan kepastian hukum kepada rnasyarakat dan aparatu Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalika, dan mengawasi kegiatan pembangunan dan penggunaan menara; dan
b.mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanai jasa telekomunikasi dengan memperhatikan prinsip penataan ruang estetika, keamanan dan kepentingan umum.

(3)Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.nama, alamat dan nomor Penyedia Menara;
2. b.nama pengguna Menara; c..- lokasi dan koordinat Menara;
3. d.tinggi Menara; (l)Bangunan Menara wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas yangjelas.
(2)Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), antara lain :
1. a.pentanahan (grounding);
2. b.penangkal petir;
3. c.catu daya;
4. d.lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
5. e.rnarka halangan penerbangan (aviation obstruction marking);
6. f.pagar pengaman; dan
7. g.sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

. PEMBANGUNAN MEN ARA TELEKOMUNIKASl

Pasal 9

(1)Pembangunan menara di kawasan tertentu baik di dalam zona maupun di luar zona harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan dimaksud.
(2)Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, antara lain :
1. a.kawasan bandar udara/pelabuhan;
2. b.kawasan pengawasan militer;
3. c.kawasan cagar budaya;
4. d.kawasan pariwisata;
5. e.kawasan hutan lindung; dan
6. f.kawasan tertentu lainnya.
(3)Pembangunan dan pengoperasian menara pada kawasan tertentu harus mendapat izin Bupati.

Pasal 8

Pembangunan Menara wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi Meriara menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

... Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan bersama menara oleh calon pengguna menara melampirkan, antara lain:

a.nama penyelenggara telekomunikasi dan nama penanggungjawab;
b.izin penyelenggaraan telekomunikasi., .. ,. _
c.maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan

Pasal 12

( 1) Menara bersama paling sedikit digunakan oleh 3 (tiga] penyelenggara telekomunikasi dan paling banyak digunakan oleh 5 (lima) penyelenggara . telekomunikasi.

(2)Ketentuan penggunaan Menara secara bersama sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap:
1. a.Menara yang digunakan untuk keperluan .Jaringan Utama; dan/ atau
2. b.Menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belurn mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
(3)Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berdasarkan pada kajian teknis dan rekomendasi khusus dari SKPD terkait

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 12

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 26 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2009

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 52 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007