DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Nomor: 36
Tahun: 1999
Ditetapkan: 8 September 1999
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PEMBINAAN 4. PENYELENGGARAAN 5. PENYIDIKAN 6. SANKSI ADMINISTRASI 7. KETENTUAN PIDANA 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa;
c.bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomukasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi;
d.bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional;
e.bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, maka Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi dipandang tidak sesuai lagi, sehingga perlu diganti. Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya;
2.Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
3.Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi;
4.Sarana dan prasarana telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi;
5.Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio;
6.Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi;
7.Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi;
8.Penyelanggara telekomunikasi adalah perseroan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara;
9.Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak;
10.Pemakai adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang tidak berdasarkan kontrak;
11.Pengguna adalah pelanggan dan pemakai;
12.Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
13.Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
14.Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi;
15.Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus;
16.Interkoneksi adalah keterhubungan antar jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan telekomunikasi yang berbeda;
17.Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggungjawabnya di bidang telekomunikasi.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika dan kepercayaan pada diri sendiri.

Pasal 3

Telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

BAB III

PEMBINAAN

Pasal 4

(1)Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah.
(2)Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.
(3)Dalam penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian di bidang telekomunikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat serta perkembangan global.

Pasal 5

(1)Dalam rangka pelaksanan pembinaan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintahan melibatkan peran serta masyarakat.
(2)Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penyampaian pemikiran dan pandangan yang berkembang dalam masyarakat mengenai arah pengembangan pertelekomunikasian dalam rangka penetapan kebijakan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan di bidang telekomunikasi.
(3)Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diselenggarakan oleh lembaga mandiri yang dibentuk untuk maksud tersebut.
(4)Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) keanggotaannya terdiri dari asosiasi yang bergerak di bidang usaha telekomunikasi, asosiasi profesi komunikasi, asosiasi produsen peralatan telekomunikasi, asosiasi pengguna jaringan, dan jasa telekomunikasi intelektual di bidang telekomunikasi.
(5)Ketentuan mengenai tata cara peran serta masyarakat dan pembetulan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 6

Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 7

(1)Penyelenggaraan telekomunikasi meliputi :
1. a.penyelenggaraan jaringan telekomunikasi;
2. b.penyelenggaraan jasa telekomunikasi;
3. c.penyelenggaraan telekomunikasi khusus.
(2)Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
1. a.melindungi kepentingan dan keamanan negara;
2. b.mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global;
3. c.dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. d.peran serta masyarakat.

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat dilakukan oleh badan hukum yang didirikan untuk maksud tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
2. b.Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
3. c.Badan Usaha Swasta; atau
4. d.koperasi.
(2)Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan oleh :
1. a.perseorangan;
2. b.instansi pemerintah;
3. c.badan hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.
(3)Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

(1)Penyelenggara jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat menyelenggarakan jasa telekomunikasi.
(2)Penyelenggara jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam menyelenggarakan jasa telekomunikasi, menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi.
(3)Penyelenggara telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dapat menyelenggarakan telekomunikasi untuk :
1. a.keperluan sendiri;
2. b.keperluan pertahanan keamanan negara;
3. c.keperluan penyiaran.
(4)Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tersendiri dari penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan :
1. a.perseorangan;
2. b.instansi pemerintah;
3. c.dinas khusus;
4. d.badan hukum.
(5)Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadiya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.
(2)Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989

Peraturan turunan (45)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 102 Tahun 2000

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 118 Tahun 2000

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 8 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 20 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkulu Utara No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gunungkidul No. 9 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Subang Nomor 9 Tahun 2022

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangkajene Kepulauan No. 4 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Seram Bagian Timur No. 5 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Metro Nomor 03 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Barat No. 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Gorontalo No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2014

Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 15 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya No. 10 Tahun 2016

Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 8 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 9 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1989