Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
b.bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan loKal di Kabupaten Konawe;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf H lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pelaksanaan menyelenggarakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PENGARUSUTAMAANGENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE NOMOR'l TAHUN 2025 TENTANG BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat beru bah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
Pasal 1 BAB I KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSTAMAAN GENDERDALAMPEMBANGUNANDAERAH.