DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH BAB III KELEMBAGAAN BAB IV PPRG BAB V KERJASAMA BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII KOORDINASI, EVALUASI DAN PELAPORAN BAB IX PEMBINAAN DAN PENG A WASAN BAB X PENGANGGARAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa memperhatikan esensi hak asasi manusia dan hak dasar warga Negara sebagaimana diatur dalam

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan kedudukan, fungsi dan peran laki-laki dan perempuan harus dijamin dan diwujudkan secara setara dalam perspektif keadilan gender dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

b.bahwa kesetaraan dan keadilan gender sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi hak warga negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, dimana masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, sehingga perlu upaya untuk diwujudkan secara komprehensif dan proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan loKal di Kabupaten Konawe;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada huruf H lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berwenang mengatur pelaksanaan menyelenggarakan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender di Daerah; BUPATI KONAWE, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA Menimbang PENGARUSUTAMAANGENDER DALAMPEMBANGUNANDAERAH PERATURANDAERAH KABUPATENKONAWE NOMOR'l TAHUN 2025 TENTANG BUPATI KONAWE PROVINS! SULAWESI TENGGARA sebagai unsur yang memimpin yang menjadi Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. 1.Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. 3.Bupati adalah Bupati Konawe.
4. 4.Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat beru bah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Pasal 1

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENKONAWE dan BUPATIKONAWE

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; Mengingat
1. 5.Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
2. 6.Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan.
3. 7.Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
4. 8.Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
5. 9.Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.
6. 10.Responsif Gender adalah keadaan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan- perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang diwujudkan dalam sikap dan aksi untuk mengatasi ketidakadilan yang terjadi karena perbedaan- perbedaan tersebut.
7. 11.Pernyataan Anggaran Gender yang selanjutnya disingkat PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
8. 12.Rencana Pembangunan J angka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima)tahun.
9. 13.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan seluruh Perangkat Daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun.
10. 14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Pasal 4

(1)Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG di Daerah.
(2)Tanggung jawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.
(3)Bupati menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berwenang menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dan Renja Perangkat Daerah.

BAB II

WEWENANGDAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAE RAH

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah mi meliputi:

a.wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
b.kelembagaan;
c.PPRG;
d.kerjasama;
e.peran serta masyarakat;
f.penghargaan;
g.koordinasi, evaluasi, dan pelaporan;
h.pembinaan dan pengawasan; dan
i.penganggaran.
1. 15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. 16.Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah koordinasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan Gender dari berbagai Perangkat Daerah.
3. 17.Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya dise but Focal Point PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang memiliki kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit Kerja masing-masing.

Pasal 7

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a bertugas:

a.mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing- masing Perangkat Daerah;
b.melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan lurah serta pemangku kepentingan lainnya;
c.menyusun program kerja setiap tahun;
d.mendorong terwujudnya PPRG;
e.menyusun rencana kerja Pokja PUGsetiap tahun;
f.bertanggungjawab kepada Bupati ;
g.merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
h.menyusun profil Gender Daerah;
1. 1.me1akukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing- masing Perangkat Daerah; J. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k.menyusun rencana aksi daerah PUGdi Daerah; dan
1. 1.mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUGdi masing-masing Perangkat Daerah.

(3)Ketua Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.
(4)Kepala Sekretariat Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
(5)Anggota Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas seluruh kepala Perangkat Daerah.

Pasal 6

(1)Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Pokja PUGsebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri atas:
1. a.ketua;
2. b.kepala sekretariat; dan
3. c.anggota.

Pasal 5

Kelembagaan PUGterdiri atas:

a.Pokja PUG;dan
b.Focal Point PUG.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan PPRG pada tahap perencanaan dan pendanaan.
(2)Pelaksanaan PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
1. a.akses;
2. b.partisipasi;
3. c.kontrol; dan
4. d.manfaat, yang menjamin Keadilan Gender dan Kesetaraan Gender.
(3)PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
1. a.Analisis Gender pada proses perencanaan; dan
2. b.penyusunan dokumen PAG pada proses penganggaran.
(4)Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak yang memiliki kapabilitas di bidang PUG.

Pasal 11

(1)Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan metode antara lain:
1. a.alur kerja Analisis Gender;
2. b.halvard;

BAB IV

PPRG

Pasal 9

Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b bertugas:

a.mempromosikan PUG pada unit kerja masing-masing;
b.memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran PD yang Responsif Gender;
c.melaksanakan pelatihan, sosialisasi, dan advokasi PUG di lingkungan Perangkat Daerah;
b.melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
c.mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
d.memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing Perangkat Daerah.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 Tahun 2008

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2011