DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan No. 3 Tahun 2016

Nomor: 3
Tahun: 2016
Ditetapkan: 27 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 35

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang Penertiban hewan ternak dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang nama, obyek dan subyek penertiban, kewajiban dan larangan bagi pemilik/pengusaha hewan ternak, dan kewajiban dan larangan petugas. Perda ini juga mengatur mengenai biaya tebusan penangkapan, ketentuan tebusan atas ternak yang tertangkap, ketentuan penertiban. Selain itu diatur juga mengenai ketentuan sanksi dan ketentuan penyidikan atas pelanggaran perda ini.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penertiban Hewan Ternak Dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KONAWE SELATAN dan BUPATI KONAWE SELATAN,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3.Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5.Kantor Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Konawe Selatan.
6.Hewan Ternak adalah hewan yang berkaki empat yang dipelihara masyarakat di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang mana perkembangan serta manfaatnya diatur dan diawasi oleh manusia seperti sapi, kerbau, kambing, domba dan sejenisnya.
7.Ternak Besar adalah sapi, kuda, kerbau dan sejenisnya.
8.Ternak Kecil adalah kambing, domba dan sejenisnya.
9.Pemilik Ternak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki ternak dalam Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
10.Tempat Peternakan adalah suatu tempat untuk ditempati usaha peternakan yang telah ditentukan.
11.Tanda Identitas adalah suatu tanda yang dilekatkan pada badan ternak dalam bentuk apapun sebagai tanda pengenal pasca pelaksanaan penertiban oleh tim.
12.Tim Penertiban hewan ternak adalah suatu Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Konawe Selatan.
13.Petugas adalah mereka yang karena tugas, fungsi atau jabatan ditugaskan untuk melaksanakan/mengamankan pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
14.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Badan adalah Badan Usaha Yang Bergerak di bidang Peternakan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PENERTIBAN

Pasal 2

Penertiban Hewan Ternak adalah penertiban atas ternak yang dipelihara dan/atau diusahakan oleh orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan .

Pasal 3

Obyek Penertiban adalah hewan ternak yang berkeliaran dan/atau dilepas oleh pemilik/pengusaha ternak di tempat-tempat yang dilarang.

Pasal 4

Subyek penertiban adalah Orang pribadi, kelompok masyarakat dan/atau badan yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan ternak.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAGI PEMILIK/PENGUSAHA HEWAN TERNAK

Pasal 5

(1)Pemilik hewan ternak diwajibkan memelihara ternak dengan baik serta mengamankannya dalam kandang atau diikat sehingga tidak lepas / berkeliaran.
(2)Lokasi Kandang atau tempat mengikat hewan ternak sebagaimana pada ayat (1), harus jauh dari :
1. a.Pemukiman penduduk;
2. b.Rumah ibadah;
3. c.Tempat pendidikan;
4. d.Sungai-sungai/sumber-sumber air bersih yang berada di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan;
5. e.Pasar-pasar;
6. f.Terminal;
7. g.Fasilitas umum dan fasilitas milik pemerintah; dan
8. h.Tempat-tempat keramaian lainnya.
(3)Dalam hal Kandang dan tempat mengikat hewan ternak yang dekat dengan pemukiman penduduk wajib mendapat persetujuan dari tetangga dan diketahui lurah setempat.
(4)Dalam hal persetujuan dari tetangga dan diketahui Lurah setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 6

Dalam wilayah Kabupaten Konawe Selatan, pemilik ternak dilarang :

a.Melepas/mengembalakan ternak pada lokasi penghijauan, reboisasi dan pembibitan;
b.Melepas/mengembalakan ternak pada pekarangan rumah, pertamanan, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan kerusakan;
c.Melepas ternak sehingga berkeliaran di dalam kota, jalan-jalan dan/atau tempat-tempat lainnya yang dapat mengganggu keselamatan/kelancaran pemakai jalan.

Pasal 7

(1)Pemilik, yang ternaknya ditangkap setelah mendapat pemberitahuan resmi dari petugas wajib menyediakan pakan untuk ternaknya selama berada di kandang penampungan.
(2)Dalam hal pemilik ternak tidak menyediakan pakan ternak, maka kepada pemilik hewan ternakakan dikenai biaya pengganti.
(3)Besarnya uang pengganti pakan ternak akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN PETUGAS

Pasal 8

Petugas dalam melakukan penertiban ternak wajib :

a.Menjaga keselamatan ternak sejak saat penangkapan sampai ditebus/dilelang;
b.Menjaga keamanan ternak yang ditangkap;
c.Bertanggung jawab terhadap ternak yang mati karena kesalahan petugas;
d.Menyampaikan/mengumumkan kepada masyarakat umum tentang hasil penangkapan/penertiban terhadap ternak tersebut dalam jangka waktu 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 9

(1)Petugas dalam melakukan penangkapan dilarang bertindak diskriminatif terhadap pemilik hewan ternak.
(2)Petugas dilarang sebagai pembeli atas hewan ternak yang dilelang.

Isi peraturan

Teks35PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 1997

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1977

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007