DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Konawe Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Dalam peraturan ini mengatur tentang Dinas-Dinas Daerah

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengkajian terdapat dua (2) lembaga Dinas Daerah yang memiliki Tugas Serumpun yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga kedua (2) lembaga tersebut perlu dikakukan penggabungan. Demikian pula dari hasil pengkajian analisa beban kerja terdapat satu lembaga Dinas Daerah Yang memiliki beban Kerja melebihi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, lembaga ini Perlu dilakukan penataan ulang dengan membentuk Dinas Tata Kota , Pertamanan, dan Kebersihan. Yang nantinya akan merealisasikan pelaksanaan rencana tata ruang kabupaten, rencana umum tata ruang kota, rencana bagian wilayah kota, dan rencana detail kota.;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas , maka dipandang untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang--Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara(Lembaran Daerah kabupaten konawe Utara tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA.

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Dinas Sosial dan, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi 1 (satu) Dinas, Kemudian membentuk 1 (satu) Dinas yaitu Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5.Dinas Pendapatan Daerah;
6.Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
7.Dinas Pekerjaan Umum ;
8.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
9.Dinas Pertanian; 10.Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 11.Dinas Kelautan dan Perikanan; 12.Dinas Kehutanan; 13.Dinas Pertambangan dan Energi; 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 15.Dinas Pemuda dan Olah Raga; 16.Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan.
2.Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial pada Lampiran III. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi pada Lampiran lV. Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum pada Lampiran VIII, Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Lampiran XV dengan perubahan susunan organisasi sebagai berikut: A. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Sosial Membawahi:
1. 1.Seksi Bantuan Sosial;
2. 2.Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial.
d.Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas Sosial Membawahi:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Sosial;
2. 2.Seksi Rehabilitasi Sosial;
e.Bidang Tenaga Kerja membawahi :
1. 1.Seksi Pengawasan;
2. 2.Seksi Bina Penta.
f.Bidang Transmigrasi Membawahi:
1. 1.Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
2. 2.Seksi Pembinaan Transmigrasi.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.Kelompok Jabatan Fungsional. B. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Bagian Umum dan Kepagawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Bina Marga Membawahi:
1. 1.Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. 2.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d.Bidang Cipta Karya Membawahi:
1. 1.Seksi Pengembangan Air Bersih dan Drainase;
2. 2.Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
e.Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air Membawahi:
1. 1.Seksi Pengairan;
2. 2.Seksi Pemamfaatan dan Sumber Daya Air.
f.Bidang Perencanaan Wilayah Membawahi:
1. 1.Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
2. 2.Seksi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.Kelompok Jabatan Fungsional. C. Struktur Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan terdiri dari:
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Penataan Ruang Membawahi :
1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota dan Desa;
2. 2.Seksi Pemanfaatan, Pemetaan dan Evaluasi Ruang Kota dan Desa.
d.Bidang Pengawasan dan Kelayakan Bangunan Membawahi:
1. 1.Seksi Rekomendasi, Pengawasan, dan Penertiban Bangunan;
2. 2.Seksi Pembangunan, Pembinaan, Perumahan dan Kawasan.
e.Bidang Pertamanan dan Pemakaman Membawahi:
1. 1.Seksi Pertamanan;
2. 2.Seksi Pemakaman.
f.Bidang Kebersihan dan Persampahan Membawahi:
1. 1.Seksi Kebersihan Jalan dan Drainase;
2. 2.Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan sampah.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
h.Kelompok Jabatan Fungsional. D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Pendidikan dasar Membawahi:
1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana;
2. 2.Seksi Kurikulum dan PMPTK.
d.Bidang Pendidikan Menengah Membawahi:
1. 1.Seksi Pendidikan Dasar;
2. 2.Seksi Kurikulum dan PMPTK.
e.Bidang Pendidikan non Formal dan Informal Membawahi:
1. 1.Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. 2.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
f.Bidang Kebudayaan Membawahi:
1. 1.Seksi Kebudayaan dan Mujala;
2. 2.Seksi Kesenian.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan dan Dokumentasi .
h.Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 2

K Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara. Ditetapkan di : Wanggudu Pada tanggal : 8 Juli 2014 BUPATI KONAWE UTARA, H. ASWAD SULAIMAN P. Diundangkan di : Wanggudu Pada tanggal : 8 Juli 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA, H. ABUHAERA, S.Sos,MSi Pembina Utama Muda, IV/c Nip. 19580815 198103 1 033 LEMBARAN DAERAH KABUPTEN KONAWE UTARA TAHUN 2014 NOMOR 68 LAMPIRAN : I PERATURAN DAERAH NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA E BUPATI KONAWE UTARA, H. ASWAD SULAIMAN P. SEKSI PENGOLAHAN DATA DAN INFORMASI KEPALA DINAS BIDANG PENGAIRAN DAN SUMBER DAYA AIR SEKRETARIAT BIDANG PERENCANAAN WILAYAH PEMBANGUNAN, PENINGKATAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN SEKSI PENGAIRAN SEKSI PEMEMFAATAN SUMBER DAYA AIR SEKSI PENATAAN RUANG WILAYAH BIDANG CIPTA KARYA BIDANG BINA MARGA SEKSI PENGEMBANGAN AIR BERSIH DAN DRAINASE SEKSI PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PEMUKIMAN SUBBAGIAN PERENCANAAN,PELA PORAN, DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD LAMPIRAN : II PERATURAN DAERAH NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TATA KOTA, PERTAMANAN, & KEBERSIHAN KABUPATEN KONAWE UTARA BUPATI KONAWE UTARA, H. ASWAD SULAIMAN P. SEKSI PERTAMANAN KEPALA DINAS BIDANG KEBERSIHAN DAN PERSAMPAHAN SEKRETARIAT BIDANG PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN TATA RUANG KOTA DAN DESA SEKSI PEMAMFAATAN, PEMETAAN & EVALUASI RUANG KOTA DAN DESA SEKSI KEBERSIHAN JALAN DAN DRAINASE SEKSI PENGANGKUTAN & PENGELOLAAN SAMPAH OSEKSI PEMAKAMAN BIDANG PENGAWASAN & KELAYAKAN BANGUNAN BIDANG PENATAAN RUANG SEKSI REKOMENDASI, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN SEKSI PEMBINAAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN & KAWASAN SUBBAGIAN PERENCANAAN ,PELAPORAN, DAN KEUANGAN SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL UPTD LAMPIRAN : III PERATURAN DAERAH NOMOR : TAHUN 2014 TANGGAL : BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KONAWE UTARA BIDANG SUPERVISI BUPATI KONAWE UTARA, H. ASWAD SULAIMAN P.

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan hasil pengkajian terdapat dua (2) lembaga Dinas Daerah yang memiliki Tugas Serumpun yaitu Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sehingga kedua (2) lembaga tersebut perlu dikakukan penggabungan. Demikian pula dari hasil pengkajian analisa beban kerja terdapat satu lembaga Dinas Daerah Yang memiliki beban Kerja melebihi ketentuan yang dipersyaratkan dalam pedoman analisa jabatan dan analisa beban kerja yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, lembaga ini Perlu dilakukan penataan ulang dengan membentuk Dinas Tata Kota , Pertamanan, dan Kebersihan. Yang nantinya akan merealisasikan pelaksanaan rencana tata ruang kabupaten, rencana umum tata ruang kota, rencana bagian wilayah kota, dan rencana detail kota.;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas , maka dipandang untuk ditetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang--Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
9.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Utara(Lembaran Daerah kabupaten konawe Utara tahun 2008 Nomor 1). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA DAN BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

Pasal 1

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, Dinas Sosial dan, DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi diubah menjadi 1 (satu) Dinas, Kemudian membentuk 1 (satu) Dinas yaitu Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi Dinas Pekerjaan Umum,Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(2)Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :

1.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2.Dinas Kesehatan;
3.Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4.Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
5.Dinas Pendapatan Daerah;
6.Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
7.Dinas Pekerjaan Umum ;
8.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
9.Dinas Pertanian; 10.Dinas Perkebunan dan Hortikultura; 11.Dinas Kelautan dan Perikanan; 12.Dinas Kehutanan; 13.Dinas Pertambangan dan Energi; 14.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 15.Dinas Pemuda dan Olah Raga; 16.Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan.
2.Ketentuan Lampiran III Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008, tentang Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial pada Lampiran III. Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Keja dan Transmigrasi pada Lampiran lV. Bagan Struktur Dinas Pekerjaan Umum pada Lampiran VIII, Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada Lampiran XV dengan perubahan susunan organisasi sebagai berikut: A. Struktur Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :

a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi :
1. 1.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan, dan Keuangan;
2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.Bidang Sosial Membawahi:
1. 1.Seksi Bantuan Sosial;
2. 2.Seksi Jaminan Sosial dan Pengelolaan Dana Sosial.
d.Bidang Pemberdayaan dan Rehabilitas Sosial Membawahi:
1. 1.Seksi Pemberdayaan Sosial;
2. 2.Seksi Rehabilitasi Sosial;
e.Bidang Tenaga Kerja membawahi :
1. 1.Seksi Pengawasan;
2. 2.Seksi Bina Penta.
f.Bidang Transmigrasi Membawahi:
1. 1.Seksi Penyiapan dan Penempatan Transmigrasi;
2. 2.Seksi Pembinaan Transmigrasi.
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.Kelompok Jabatan Fungsional. B. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Konawe Utara terdiri dari :
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Bagian Umum dan Kepagawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Bina Marga Membawahi:
1. 1.Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
2. 2.Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
d.Bidang Cipta Karya Membawahi:
1. 1.Seksi Pengembangan Air Bersih dan Drainase;
2. 2.Seksi Penyehatan Lingkungan dan Permukiman.
e.Bidang Pengairan dan Sumber Daya Air Membawahi:
1. 1.Seksi Pengairan;
2. 2.Seksi Pemamfaatan dan Sumber Daya Air.
f.Bidang Perencanaan Wilayah Membawahi:
1. 1.Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
2. 2.Seksi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten .
g.Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
h.Kelompok Jabatan Fungsional. C. Struktur Dinas Tata Kota, Pertamanan, dan Kebersihan terdiri dari:
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Penataan Ruang Membawahi :
1. 1.Seksi Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang Kota dan Desa;
2. 2.Seksi Pemanfaatan, Pemetaan dan Evaluasi Ruang Kota dan Desa.
d.Bidang Pengawasan dan Kelayakan Bangunan Membawahi:
1. 1.Seksi Rekomendasi, Pengawasan, dan Penertiban Bangunan;
2. 2.Seksi Pembangunan, Pembinaan, Perumahan dan Kawasan.
e.Bidang Pertamanan dan Pemakaman Membawahi:
1. 1.Seksi Pertamanan;
2. 2.Seksi Pemakaman.
f.Bidang Kebersihan dan Persampahan Membawahi:
1. 1.Seksi Kebersihan Jalan dan Drainase;
2. 2.Seksi Pengangkutan dan Pengelolaan sampah.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
h.Kelompok Jabatan Fungsional. D. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
a.Kepala Dinas
b.Sekretariat Membawahi:
1. 1.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. 2.Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
c.Bidang Pendidikan dasar Membawahi:
1. 1.Seksi Sarana dan Prasarana;
2. 2.Seksi Kurikulum dan PMPTK.
d.Bidang Pendidikan Menengah Membawahi:
1. 1.Seksi Pendidikan Dasar;
2. 2.Seksi Kurikulum dan PMPTK.
e.Bidang Pendidikan non Formal dan Informal Membawahi:
1. 1.Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
2. 2.Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
f.Bidang Kebudayaan Membawahi:
1. 1.Seksi Kebudayaan dan Mujala;
2. 2.Seksi Kesenian.
g.Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perpustakaan dan Dokumentasi .
h.Kelompok Jabatan Fungsional

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara No. 9 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999