DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 8 Tahun 2016

Nomor: 8
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan; maksud dan tujuan. Diatur pula tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga; kedudukan dan bidang usaha; pembentukan anak perusahaan dan divisi; kerjasama; modal dan saham; rapat umum pemegang saham; pengangkatan dan pemberhentian direksi; dewan komisaris; kepegawaian; tahun buku, rencana kerja dan anggaran; penetapan dan pembagian laba bersih; pembubaran dan likuidasi. Selain itu perda ini juga mengatur masalah ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa BUMD yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menjunjung prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menciptakan lapangan kerja, serta sebagai pendorong pembangunan di Kabupaten Konawe Utara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3790);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 15. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian nama Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5244);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2008 Nomor 1);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 Nomor 8). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA dan BUPATI KONAWE UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2.Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8.Perusahaan Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perusahaan yang sebagian atau seluruh modal yang dimiliki adalah milik Pemerintah Daerah, baik berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
9.Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris.
10.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibidang perseroan dan/atau anggaran dasar.
11.Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12.Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
13.Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Konawe Utara.
14.Kerjasama adalah usaha bersama antara BUMD dengan Pemerintah, swasta maupun pihak ketiga lainnya di dalam maupun di luar Daerah dalam rangka meningkatkan nilai perusahaan dalam bentuk usaha patungan atau kerjasama lainnya yang pelaksanaannya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
15.Bussines Plan adalah rancangan penyelenggaraan sebuah usaha bisnis secara menyeluruh terhadap semua aspek yang dibutuhkan dalam menjalankan sebuah usaha bisnis.
16.Tahun Takwim adalah tahun berdasarkan kalender (berawal dari 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember).
17.Saham adalah surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BUMD dengan nama PD KONASARA.
(2)Bupati berwenang melaksanakan pendirian BUMD atas persetujuan DPRD.
(3)Nama BUMD sebagaimana tersebut pada ayat (1) dituangkan dalam Akta pendirian.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud didirikannya BUMD adalah untuk menumbuhkan dan meningkatkan sebesar-besarnya kegiatan perekonomian daerah yang berdampak luas kepada masyarakat di daerah, yang dapat memberikan konstribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat di daerah yang sesuai dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-undang Dasar tahun 1945.
(2)Tujuan didirikannya BUMD adalah :
1. a.Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.Mendapatkan keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan;
3. c.Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa yang bermutu tinggi, berdaya saing, dan memadai bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat;
4. d.Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan
5. e.Turut aktif membina, mengembangkan, dan memberdayakan ekonomi kerakyatan secara professional sebagai perwujudan Visi dan Misi Daerah;
6. f.Meningkatkan Pelayanan Publik;
7. g.Meningkatkan Pendapatan Daerah; dan
8. h.Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.

BAB IV

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 4

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMD disahkan oleh Notaris dan diketahui oleh Bupati dan DPRD atau Pejabat Lain yang dikuasakan.

BAB V

KEDUDUKAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 5

BUMD berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah serta dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam dan/atau luar Daerah atas keputusan Direksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BUMD melakukan kegiatan dengan menyelenggarakan kegiatan usaha di dalam ruang lingkup prioritas bidang usaha, meliputi :

a.Usaha di Bidang Agrobisnis;
b.Usaha di Bidang Industri Strategis;
c.Usaha di Bidang Konstruksi (Klasifikasi Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Negara dan Great tinggi);
d.Usaha di Bidang Properti;
e.Usaha di Bidang Konsultan;
f.Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan;
g.Usaha di Bidang Telekomunikasi;
h.Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, Laut dan Udara);
i.Usaha di Bidang Pertambangan, Energi dan Sumberdaya Mineral serta Migas);
j.Usaha di Bidang Kelautan dan perikanan;
k.Usaha di Bidang Pertanian;
l.Usaha di Bidang Perkebunan;
m.Usaha di Bidang Kehutanan;
n.Usaha di Bidang Pariwisata;
o.Usaha di Bidang Penerbangan;
p.Usaha di Bidang Infrastruktur;
q.Usaha di Bidang Perbankan;
r.Usaha di Bidang Investasi;
s.Usaha di Bidang Asuransi;
t.Usaha di Bidang Air Bersih;
u.Bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBENTUKAN ANAK PERUSAHAAN DAN DIVISI

Pasal 7

(1)BUMD dapat membentuk Anak Perusahaan dan Divisi-Divisi dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
(2)Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan porto folio dan sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan.

BAB VII

KERJASAMA

Pasal 8

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerja sama dengan mitra-mitra kerja seperti : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara, BUMD lain, Usaha Koperasi, Usaha Swasta Nasional dan/atau Usaha Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsip perekonomian nasional yang diatur dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.

BAB VIII

MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

(1)Modal dasar BUMD dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas persetujuan bersama DPRD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(2)Dari modal dasar dalam ayat (1), dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham milik Pemerintah Daerah pada BUMD.
(3)Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya sesuai perundang-undangan.
(4)Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
(6)Penambahan modal melalui penjualan saham Pemerintah Daerah harus mendapat persetujuan DPRD.
(7)Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar BUMD ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(8)Untuk membentuk Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal tambahan pada Anak Perusahaan tersebut.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1962

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1992

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2007

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 38 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2011

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2008

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 3 Tahun 2009