DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2021

Nomor: 14
Tahun: 2021
Ditetapkan: 31 Desember 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 76

Lembaga terkait

Ringkasan

a. pelaksanaan; b. sosialisasi dan partisipasi; c. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi; d. kemitraan dan kolaborasi; e. pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial; f. Pelibatan Desa g. pendanaan; h. monitoring dan evaluasi; i. sanksi administratif; j. ketentuan pidana; k. Penyidikan; l. Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, dan m. Penegakan Perda.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah guna

Menetapkan

menetapkan kebijakan daerah dalam penanganan COVID-19;

c.bahwadalam rangka peningkatan disiplin dan penegakan hukum Protokol Kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19, diperlukan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan COVID-19 yang dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penegakan Protokol Kesehatan dan Penanganan Corona Virus Desease 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
1. 2.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
2. 3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. 4.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. 5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. 6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. 7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. 8.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. 10.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
11. 12.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34);
12. 13.Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227)sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).
13. 14.Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
14. 15.In stru ksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatkan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
15. 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. 17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249).
17. 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172).
18. 19.Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan HukumProtokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;
19. 20.Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah KabupatenKotawaringin Barat (Lembaran Daerah KabupatenKotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah KabupatenKotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang embentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2); 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT dan BUPATIKOTAWARINGIN BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENEGAKAN PROTOKOL KESEHATAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeratu ran Daerah ini yang dimaksuddengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah alat pertahanan Negara Kesatuan Rpublik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menekgakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.
7.Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat POLRI adalah sebuah lembaga negara atau aparat penegak hukum yang berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan untuk masyarakat dalam usaha untuk menjaga keamanan dalam negeri.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kotawaringin Barat.
10.Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 yang dibentuk Pemerintah Daerah.
11.Corona Virus Desease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dan Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dani World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
12.Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13.Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dani gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dani pekerjaan.
14.Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam (38°C) atau riwayat demam atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid- 19.
15.Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam (38°C) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran Minis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
16.Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
17.Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPKM adalah pembatasan aktivitas masyarakat yang dilakukan untuk membatasi interaksi, pertemuan antara orang dengan orang dan kelompok dengan kelompok, yang diharapkan dapat mengurangi penularan COVID-19
18.Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit bail< yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala COVID-19 dengan masyarakat luas.
19.Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya penin.gkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
20.Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi COVID-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan COVID-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya dini dan lingkungan sekitar dan penyebaran COVID-19.
21.Probable adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/ acute respiratory distress syndrome I meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan COVID-19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
22.Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.
23.Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19.
24.Masker adalah alat pelindung dini yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.

BAB II

ASAS. MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan Covid-19 diselenggarakan berdasarkan asas:

a.kemanusiaan
b.keadilan;
c.kesejahteraan;
d.kemanfaatan;
e.keikutsertaan;
f.nondiskriminatif.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan penanggulangan Covid-19.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memberikan pelindungan kesehatan bagimasyarakat dani penularan dan penyebaran COVID-19;
2. b.meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat guna menjalankan protokol kesehatan;
3. c.memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dani dampak pandemi COVID-19;
4. d.memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana, dan masyarakat dalam penanganan COVID-19;
5. e.membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/POLRI, dan pemerintah daerah lain.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah inimeliputi:

a.pelaksanaan;
b.sosialisasi dan partisipasi;
c.pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;
d.kemitraan dan kolaborasi;
e.pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial;
f.Pelibatan Desa
g.pendanaan;
h.monitoring dan evaluasi;
i.sanksi administratif;
j.ketentuan pidana;
k.Penyidikan;
1. 1.Penegakan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi, dan
m.Penegakan Perda.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 5

(1)Subjek pengaturan ini meliputi:
1. a.perorangan (melakukan 4M: memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
2. b.pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
3. c.pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).
(2)Bagi perorangan yg memenuhi kriteria, wajib mengikuti vaksinasi lengkap.

Pasal 6

Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 huruf c meliputi:

a.perkantoran/tempat kerja, usaha dan industri;
b.sekolah/institusi pendidikan lainnya;
c.stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
d.transportasi umum;
e.toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
f.apotek dan toko obat;
g.waning makan., rumah makan, cafe, dan restoran;
h.pedagang kaki lima/lapak jajanan;
i.perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
j.tempat wisata;
k.fasilitas pelayanan kesehatan;
1. 1.area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
m.tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peratu ran perundang-undangan.

Pasal 7

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

a.bagi perorangan:
1. 1.menggunakan alat pelindung dini berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu' jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
2. 2.mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
3. 3.pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
4. 4.menghindari kerumunan dengan cara tidak masuk dan tidak bergabung d area terjadinya kerumunan (berkumpul lebih dr 5 orang) bila tidak diperlukan.
b.bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum:
1. 1.sosialisasi dan edukasi, termasuk penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID- 19;
2. 2.penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan bersih tangan (hand sanitize);
3. 3.upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
4. 4.upaya pengaturan jaga jarak;
5. 5.membersihkan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
6. 6.turut serta mengingatkan disiplin pada prilaku masyarakat (4M); dan
7. 7.fasilitas deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19.

Pasal 8

(1)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melakukan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19; dan
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.
(2)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19 di lingkungan satuan pendidikan; dan
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan. (3 ) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
3. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19 di lingkungan tempat ibadah; dan
4. b.melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah.
(4)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19;
2. b.pembatasan kapasitas an.gkut sarana transportasi; dan
3. c.manajemen kebutuhan lalu lintas.
(5)Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kale, atau restoran dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19; dan
2. b.membatasi jumlah pengunjung dengan kapasitas maksimal sesuai level PPKM yang ditetapkan; dan
3. c.ketentuan yang membatasi jumlah pengunjung sebagaimana dimaksud pada huruf b berlaku untuk makan di tempat, sedangkan selebihnya dilakukan dengan takeaway (pesan bungkus/ kotak).
(6)Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19; dan
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
(7)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan COVID- 19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;
3. c.melaporkan hasil pemeriksaan terkait COVID-19 kepada Dinas Kesehatan.
(8)Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:
1. a.melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan COVID-19; dan
2. b.melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.
(9)Ketentuan mengenai tempat wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerapkan Tourism Carrying Capacity (daya dukung pariwisata) yang merupakan jumlah maksimum orang yang dapat mengunjungi suatu tempat wisata, yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(10)Kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dengan kapasitas maksimal sesuai level PPKM yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 9

(1)Masyarakat berhak untuk:
1. a.melakukan komunikasi dan mendapatkan informasi serta edukasi tentang kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
2. b.memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau;
3. c.mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan;
4. d.mendapatkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi.
(2)Masyarakat berkewajiban untuk:
1. a.melaksanakan upaya kesehatan preventif dan promotif;
2. b.melaksanakan dan mendukung upaya kesehatan kuratif dan/atau rehabilitasi;
3. c.melaporkan adanya penderita atau yang diduga penderita sebagai akibat yang ditimbulkan COVID-19;
4. d.mematuhi larangan dan melaksanakan ketentuan Protokol Kesehatan dalam upaya mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban:

a.melaksanakan prosedur pencegahan dan penanggulangan COVID-19;
b.melaksaanakan sistem kewaspadaan dan tindakan dini untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19
c.menyediakan akses terhadap komunikasi, informasi dan edukasi
d.melakukan upaya kesehatan promotiv, preventif, kuratif, dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
e.memobilisasi sumber daya kesehatan
f.memberdayakan dan mendorong peran aktif masyarakat dalam segala bentuk upaya kesehatan
g.melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa/ Kelurahan, swasta, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks76PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 6 Tahun 2020