DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 2 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 117

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Jenis Perangkat desa 3.Lowongan dan Penataan perangkat Desa 4.Pengisisan Perangkat desa 5.Pemberhentian Perangkat Desa 6.Pembinaan dan pengawasan 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 2 Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat. 3
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10.Staf Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
11.Staf Seksi adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Seksi.
12.Staf Kewilayahan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).
13.Lowongan Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Perangkat Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
14.Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16.Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17.Hari adalah hari kerja.

BAB II

JENIS PERANGKAT DESA

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretariat Desa; 4
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(2)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

BAB III

LOWONGAN DAN PENATAAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

(1)Dalam hal jabatan Perangkat Desa lowong, maka Kepala Desa menunjuk dan menetapkan seorang Pelaksana Tugas dari Perangkat Desa setempat.
(2)Penunjukan dan penetapan Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
(3)Pengisian lowongan jabatan Perangkat Desa melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1)Penataan jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektifitas, efisiensi dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.
(2)Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa.
(3)Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 6

5 Penataan jabatan Perangkat Desa lainnya dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat mengenai rencana pelaksanaan penataan jabatan Perangkat Desa;
b.Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai penataan jabatan Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan Kepala Desa; dan
c.rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam penataan jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB IV

PENGISIAN PERANGKAT DESA

Pasal 7

Tahapan proses pengangkatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa;
b.Kepala Desa melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai hasil seleksi calon Perangkat Desa disertai dengan data pemenuhan syarat-syarat masing-masing Calon Perangkat Desa;
c.Berdasarkan data riwayat hidup Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, Camat mengkaji Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat diangkat sebagai Perangkat Desa;
d.Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf c, Camat atas nama Bupati memberi rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa, mengenai Calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat; dan
e.Rekomendasi sebagaimana dimaksud huruf d, dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Dalam rangka penjaringan dan penyaringan/seleksi Calon Perangkat Desa dibentuk Panitia/Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten.
(2)Kepala Desa membentuk Panitia Pengisian Tingkat Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(3)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat Desa setempat. 6
(4)Panitia pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berjumlah ganjil dan paling banyak 9 ( sembilan ) orang yang susunannya terdiri dari:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Anggota.
(5)Pimpinan dan Anggota BPD dilarang menjadi Panitia Pengisian.
(6)Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
(7)Ketentuan mengenai Panitia/Tim Tingkat Desa, Kecamatan, dan Kabupaten diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tugas Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2)adalah:
1. a.menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
2. b.mengajukan rencana anggaran biaya;
3. c.melaksanakan sosialisasi dan penjaringan Bakal Calon;
4. d.mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
5. e.melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
6. f.mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
7. g.mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
8. h.menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
9. i.mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
10. j.menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran; dan
11. k.melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

Isi peraturan

Teks117PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020