DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020

Nomor: 11
Tahun: 2020
Ditetapkan: 10 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Bbberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 2 diubah; 3. Ketentuan Pasal 3 diubah; 4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a); 5. Ketentuan Pasal 7 diubah; 6. Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 11 dihapus; 7. Ketentuan Pasal 20 diubah; 8. Ketentuan Pasal 32 diubah; 9. Ketentuan Pasal 41 diubah; 10. Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah; 11. Ketentuan Pasal 44 diubah; 12. Ketentuan Pasal 48 diubah; 13. Ketentuan Pasal 49 diubah; 14. Ketentuan Pasal 50 diubah; 15. Diantara Pasal 50 dan Pasal 51, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yakni Pasal 50A, dan Pasal 50B; 16. Di antara Pasal 51 dan Pasal 52, disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 51A; 17. Ketentuan Pasal 55 dihapus; 18. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 2 (dua) BAB baru, yakni BAB VA yang terdiri dari Pasal 52A, dan BAB VB yang terdiri dari Pasal 52B dan Pasal 52C.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 128/PUU-XIII/2015 atas pengujian materiil Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 201 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; 2
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a danhuruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 3
9.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS Dan BUPATI KUDUS

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 184), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2.Bupati adalah Bupati Kudus.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10.Staf Urusan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Urusan.
11.Staf Seksi adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Kepala Seksi.
12.Staf Kewilayahan adalah seseorang yang diangkat guna membantu tugas-tugas Pelaksana Kewilayahan (Kepala Dusun).
13.Lowongan Perangkat Desa adalah tidak terisinya jabatan Perangkat Desa dalam Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa karena diberhentikan atau adanya perubahan organisasi Pemerintah Desa.
14.Pengisian Lowongan Perangkat Desa adalah kegiatan pengisian Perangkat Desa Lainnya melalui proses pengangkatan yang meliputi kegiatan penjaringan, penyaringan, pengangkatan dan pelantikan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
15.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Perangkat Desa setelah dilakukan penelitian persyaratan administrasi telah memenuhi syarat untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa.
16.Panitia Pengisian Lowongan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengisian Tingkat Desa adalah Panitia yang melaksanakan kegiatan penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa.
17.Hari adalah hari kerja.
18.Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segela tuntutan hukum.
19.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
20.Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
21.Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 5
2.Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Perangkat Desa terdiri dari:
1. a.Sekretaris Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan;
3. c.Pelaksana Teknis; dan
4. d.Unsur Staf Perangkat Desa.
(2)Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
(3)Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
1. a.Staf Urusan;
2. b.Staf Seksi; dan
3. c.Staf Kewilayahan.
(4)Perangkat Desa berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa.

3.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Dalam hal terjadi kekosongan jabatan perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh perangkat Desa lain yang tersedia.
(2)Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.

4.Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan diantara ayat (2) dan ayat

(3)disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Penataan jabatan perangkat desa dapat dilaksanakan dengan tujuan untuk efektivitas, efisiensi dan penyegaran organisasi Pemerintah Desa.
(2)Penataan jabatan Perangkat Desa dapat dilaksanakan untuk semua jabatan Perangkat Desa, kecuali Sekretaris Desa.
(2a)Penataan jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan terlebih dahulu mengisi semua jabatan Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan/atau Kepala Dusun, sebelum mengisi jabatan staf Perangkat Desa. 6
(3)Sebelum memangku pada jabatan yang baru hasil penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa wajib mengucapkan sumpah/janji sesuai ketentuan perundang- undangan yang berlaku.

5.Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim atau Panitia Pengisian Tingkat Desa;
2. b.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim atau Panitia Pengisian Tingkat Desa;
3. c.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
4. d.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
5. e.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
6. f.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
7. g.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
8. h.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat juga dilaksanakan secara serentak.

6.Ketentuan ayat (2) dan ayat (5) Pasal 11 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Yang dapat mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa harus memenuhi syarat:
1. a.bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. b.setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah; 7
3. c.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;
4. d.mengisi daftar riwayat hidup;
5. e.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
6. f.bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
7. g.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
8. h.berstatus Warga Negara Republik Indonesia;
9. i.berkelakuan baik, jujur, dan adil; dan
10. j.bersedia bertempat tinggal tetap/berdomisi di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa.
(2)dihapus
(3)Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(5)dihapus.
(6)Calon Perangkat Desa tidak boleh ada hubungan keluarga dengan Kepala Desa dan isteri/suaminya sampai dengan derajat pertama baik ke atas, ke bawah maupun ke samping.

7.Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Untuk membuktikan terpenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3), permohonan sebagai Perangkat Desa dilengkapi dengan berkas persyaratan administrasi yang meliputi:

a.Surat Pernyataan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bermaterai cukup;
b.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup. 8
c.Fotocopy Ijasah/Surat Tanda Tamat Belajar Pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
d.Daftar Riwayat Hidup;
e.Fotocopy Akte Kelahiran yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
f.Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Calon bermaterai cukup;
g.Surat Pernyataan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun bermaterai cukup;
h.Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, atau telah diberi keterangan bahwa data yang ada sesuai dengan data dalam chip, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
i.Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan dari Kepolisian setempat;
j.Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal tetap/berdomisili di wilayah desa yang bersangkutan apabila sudah diangkat menjadi Perangkat Desa bermaterai cukup;
k.Pas Foto terbaru berwarna;
l.izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); dan
m.Surat Pernyataan bersedia melepaskan kedudukan sebagai pegawai/karyawan bagi Pegawai/karyawan perusahaan swasta bermaterai cukup.
n.Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang.
1. 8.Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Perangkat Desa diselenggarakan di pusat pemerintahan desa atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Desa dalam wilayah Desa yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah, atau Wakil Kepala Daerah diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. 9
(2)Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
(3)Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

10.Ketentuan ayat (2) Pasal 43 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(2)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
  1. 11.Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 32

Pasal 41

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 20

Pasal 32

Pasal 41

Dasar hukum (12)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus No. 4 Tahun 2015