a.bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yan seksama;
b.bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penanggulangan terhadap penyalahgunaan peredaran gelap narkotika
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dalam memfasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain dengan menyusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkotika SALINAN PROVINSI JAWA TENGAH DAERAH KABUPATEN KUDUS 2017017 FASILITASI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN DAN/ATAU PEREDARAN GELAP DI KABUPATEN KUDUS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI KUDUS, bahwa narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun la menimbulkan ketergantungan yang at merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan/atau narkotika;
n ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, maka dalam memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan dan/ atau peredaran gelap a lain dengan menyusun Peraturan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dan huruf c di atas, perlu membentuk Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan/atau Narkotika di Kabupaten Kudus; bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun la menimbulkan ketergantungan yang at merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan g ketat dan pemerintah daerah bertanggungjawab melindungi masyarakat dan meningkatkan kualitas kehidupan dan dan/atau n ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang maka dan penanggulangan dan/ atau peredaran gelap a lain dengan menyusun Peraturan bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud membentuk dan dan/atau 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;