a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91 U Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pelaksanaan Undang 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengadakan kerja sama desa dengan Desa lain dan/atau dengan pihak ketiga;
b.bahwa kerja sama Desa sebagimana dimaksud pada huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor Bupati mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
d.bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengatur pedoman kerja sama Desa;
SALINAN BUPATI KUDUS PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017 2017 KERJA SAMA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KUDUS, ketentuan Pasal 91 Undang-Undang 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 43 emerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa dapat mengadakan kerja sama desa dengan Desa lain dan/atau bahwa kerja sama Desa sebagimana dimaksud pada huruf untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal ndang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa mempunyai kewenangan untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa; bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengatur pedoman kerja SALINAN ndang 6 Tahun 2016 tentang Desa dan Pasal 43 tentang hun sebagaimana telah diubah dengan Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun Undang , Desa dapat mengadakan kerja sama desa dengan Desa lain dan/atau bahwa kerja sama Desa sebagimana dimaksud pada huruf bersama dan mengurangi ketimpangan antar Desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh bahwa Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Tahun 2016 tentang Desa, mempunyai kewenangan untuk membina dan bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu mengatur pedoman kerja 2
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Kerja Sama Desa;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;