DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 16 September 2016
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana Teknis, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Ahli

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memperkuat karakter dan identitas keistimewaan Daerah Istimewa Yogjakarta, perlu dibentuk lembaga Perangkat Daerah yang mengampu penyelenggaraan urusan keistimewaannya; 2
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu membentuk Perangkat Daerah yang mengampu urusan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3);
8.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 4
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 5
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
9.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Kulon Progo.
10.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Kulon Progo.
11.Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga; 6
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. 6.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 7
10. 10.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. 14.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
16. 16.Dinas Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan 8
20. 20.Dinas Perdagangan Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan; dan
3. 3.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Kecamatan sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kecamatan Temon dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Wates dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Panjatan dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Galur dengan Tipe A;
5. e.Kecamatan Lendah dengan Tipe A;
6. f.Kecamatan Sentolo dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Pengasih dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Kokap dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Girimulyo dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Nanggulan dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Samigaluh dengan Tipe A; dan
12. l.Kecamatan Kalibawang dengan Tipe A. 9

Pasal 4

Pada Kecamatan Wates dibentuk Kelurahan Wates yang merupakan perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yang jelas; dan
8. h.fleksibilitas.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis. 10
(2)Unit Pelaksana Teknis pada Dinas/Badan diselaraskan dengan pengampu Urusan Pemerintahan pada Perangkat Daerah induknya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Pada setiap Perangkat Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja kelompok jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) staf ahli.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Staf Ahli diatur dengan Peraturan Bupati. 11

Pasal 9

Pejabat yang menduduki jabatan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap menduduki jabatannya sampai ditetapkannya pejabat definitif.

Pasal 10

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 30);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D); 12
d.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 5 Seri D);
e.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Wates (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 10 Seri D);
f.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 16); dan
g.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 17), dinyatakan masih berlaku sampai dilaksanakannya kelembagaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015