Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan :
a.Pasal 2 angka 2 huruf a, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
(Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 31); dan
e.dihapus, 12 dinyatakan tetap berlaku sampai dibentuknya Perangkat Daerah yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 Agustus 2019 WAKIL BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd SUTEDJO Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,34/2019) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi:
(1)tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan (5) tata ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Pada ayat (2): “Penyebutan perangkat daerah dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais”; serta ayat (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan 14 Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Keselarasan ini tentu membutuhkan kebijakan hukum yang lebih arif dan bijaksana berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan kesejahteraan rakyat. Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan dalam rangka penyelarasan Perangkat Daerah dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan bidang perindustrian serta untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka beberapa nomenklatur kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. 15 Angka 4