DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok : Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, angka 16, dan angka 20 diubah, serta huruf e menambah angka 4 baru, Ketentuan Pasal 3 diubah, Ketentuan Pasal 4 diubah, Ketentuan ayat (1) Pasal 5 ditambahkan huruf i baru, Ketentuan Pasal 11 huruf e dihapus.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, mengamanatkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa harus selaras dengan Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta; 2
c.bahwa berdasarkan evaluasi kelembagaan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan bidang perindustrian, perlu mengubah nomenklatur Perangkat Daerah khususnya yang mengampu urusan bidang perindustrian;
d.bahwa untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu mengubah nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101); 3
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7); 4
8.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 25);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 huruf d angka 4, angka 16, dan angka 20 diubah, serta huruf e menambah angka 4 baru, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 6
6. 6.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
7. 7.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
8. 8.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
10. 10.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
11. 11.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
12. 12.Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 7
13. 13.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
14. 14.Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
15. 15.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu;
16. 16.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
17. 17.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
19. 19.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan urusan pemerintahan bidang perikanan; dan
20. 20.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tipe B, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan urusan pemerintahan bidang perindustrian; 8
e.Badan Daerah terdiri dari :
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Tipe B, yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C, yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.
5. 2.Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan Kapanewon sebagai Perangkat Daerah.
(2)Kapanewon merupakan nama lain Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten, yang dipimpin oleh Panewu.
(3)Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Kapanewon Temon dengan Tipe A;
2. b.Kapanewon Wates dengan Tipe A;
3. c.Kapanewon Panjatan dengan Tipe A;
4. d.Kapanewon Galur dengan Tipe A; 9
5. e.Kapanewon Lendah dengan Tipe A;
6. f.Kapanewon Sentolo dengan Tipe A;
7. g.Kapanewon Pengasih dengan Tipe A;
8. h.Kapanewon Kokap dengan Tipe A;
9. i.Kapanewon Girimulyo dengan Tipe A;
10. j.Kapanewon Nanggulan dengan Tipe A;
11. k.Kapanewon Samigaluh dengan Tipe A; dan
12. l.Kapanewon Kalibawang dengan Tipe A.
(4)Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)mempunyai fungsi dan tugas sebagai berikut:
1. a.sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
2. b.melaksanakan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di kalurahan dan kelurahan pada wilayah kapanewon.
  1. 3.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Pada Kapanewon Wates dibentuk Kelurahan Wates yang merupakan perangkat Kapanewon untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu.
(2)Dalam membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan fungsi dan tugas urusan keistimewaan. 10
(3)Fungsi dan tugas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bidang kebudayaan;
2. b.bidang pertanahan; dan
3. c.bidang tata ruang.
  1. 4.Ketentuan ayat (1) Pasal 5 ditambahkan huruf i baru, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1)Dalam menetapkan besaran dan susunan Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
2. b.intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
3. c.efisiensi;
4. d.efektivitas;
5. e.pembagian habis tugas;
6. f.rentang kendali;
7. g.tata kerja yang jelas;
8. h.fleksibilitas; dan
9. i.pendayagunaan kearifan lokal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, fungsi dan tugas, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja di bawahnya diatur dengan Peraturan Bupati. 11

5.Ketentuan Pasal 11 huruf e dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan :

a.Pasal 2 angka 2 huruf a, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates; (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
d.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Nyi Ageng Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2012 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 31); dan
e.dihapus, 12 dinyatakan tetap berlaku sampai dibentuknya Perangkat Daerah yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo. Ditetapkan di Wates pada tanggal 8 Agustus 2019 WAKIL BUPATI KULON PROGO, Cap/ttd SUTEDJO Diundangkan di Wates pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO, Cap/ttd ASTUNGKORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2019 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: (3,34/2019) 13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat beberapa urusan keistimewaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), meliputi:

(1)tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) kebudayaan; (4) pertanahan dan (5) tata ruang. Sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang dimaksud, telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 7 ayat (1) menyebutkan dalam memperhatikan bentuk pemerintahan asli, Pemerintah Daerah DIY dapat menggunakan penyebutan perangkat daerah dan jabatan pada perangkat daerah DIY, Kabupaten/Kota, dan Desa sesuai dengan kearifan lokal tanpa merubah struktur pada perangkat daerah. Pada ayat (2): “Penyebutan perangkat daerah dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perdais”; serta ayat (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Istimewa DIY Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY, Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah dan terselenggaranya urusan keistimewaan DIY, maka kelembagaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa harus selaras dengan 14 Perangkat Daerah. Dalam ayat (2) dinyatakan bahwa dalam melaksanakan urusan keistimewaan DIY Pemerintah Daerah dapat menugaskan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. Keselarasan ini tentu membutuhkan kebijakan hukum yang lebih arif dan bijaksana berbasis pada nilai-nilai kearifan lokal dan kesejahteraan rakyat. Kelembagaan Perangkat Daerah di Kabupaten Kulon Progo ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sehubungan dengan pelaksanaan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan dalam rangka penyelarasan Perangkat Daerah dan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan bidang perindustrian serta untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kelembagaan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-440 Tahun 2019 tentang Evaluasi Kelembagaan Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-441 Tahun 2019 tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka beberapa nomenklatur kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. 15 Angka 4

Pasal 5

Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan asas “Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah” adalah Perangkat Daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan Tugas Pembantuan. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “Intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan Perangkat Daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan Urusan Pemerintahan. Huruf c Yang dimaksud dengan asas “efisiensi” adalah pembentukan Perangkat Daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. 16 Huruf d Yang dimaksud dengan asas “efektivitas” adalah pembentukan Perangkat Daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdaya guna. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “pembagian habis tugas” adalah pembentukan Perangkat Daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada Perangkat Daerah dan tidak terdapat suatu fungsi dan tugas yang dibebankan pada lebih dari satu Perangkat Daerah. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “rentang kendali” adalah penentuan jumlah Perangkat Daerah dan jumlah unit kerja pada Perangkat Daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “tata kerja yang jelas” adalah pelaksanaan fungsi dan tugas Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas, vertikal dan/atau horizontal. 17 Huruf h Yang dimaksud dengan asas “fleksibilitas” adalah penentuan fungsi dan tugas Perangkat Daerah dan unit kerja pada Perangkat Daerah memberikan ruang untuk menampung fungsi dan tugas yang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan. Huruf i Yang dimaksud dengan “pendayagunaan kearifan lokal” adalah menjaga integritas Indonesia sebagai suatu kesatuan sosial, politik, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan serta pengakuan dan peneguhan peran Kasultanan dan Kadipaten tidak melihat sebagai upaya pengembalian nilai-nilai dan praktik feodalisme, melainkan sebagai upaya menghormati, menjaga, dan mendayagunakan kearifan lokal yang telah mengakar dalam kehidupan sosial dan politik di Yogyakarta dalam konteks kekinian dan masa depan. Ayat (2) Cukup jelas. Angka 5 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 76 18 19 20

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…