DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2024

Nomor: 3
Tahun: 2024
Ditetapkan: 2 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan Dan Susunan,Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kelompok Jabatan Fungsional, Staf Ahli, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah- daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN 2
5.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO dan BUPATI KULON PROGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo. 3
3.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
4.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Kulon Progo.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
6.Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Kulon Progo.
7.Badan Daerah adalah Badan Kabupaten Kulon Progo.
8.Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten.
9.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari Dinas/Badan.
10.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11.Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
12.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kulon Progo.
13.Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas:

a.urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas urusan pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efisiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata kerja yang jelas;
h.fleksibilitas; dan
i.kearifan lokal. 4

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah Tipe B;
b.Sekretariat DPRD Tipe B;
c.Inspektorat Daerah Tipe B;
d.Dinas Daerah, terdiri atas:
1. 1.Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
4. 4.Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. 5.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
6. 6.Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
7. 7.Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tipe B (Kundha Niti Mandala sarta Tata Sasana) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang; 5
8. 8.Dinas Tenaga Kerja Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
9. 9.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
10. 10.Dinas Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, koperasi usaha kecil, dan menengah;
11. 11.Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
12. 12.Dinas Pariwisata Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
13. 13.Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan urusan pemerintahan bidang perikanan;
14. 14.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
15. 15.Dinas Lingkungan Hidup Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. 16.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika,urusan pemerintahan bidang statistik dan urusan pemerintahan bidang persandian;
17. 17.Dinas Perdagangan Tipe C, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
18. 18.Dinas Perhubungan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
19. 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan; dan 6
20. 20.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
e.Badan Daerah terdiri atas:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, riset dan inovasi;
2. 2.Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. 3.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. 4.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik; dan
5. 5.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.
f.Kapanewon terdiri atas:
1. 1.Kapanewon Temon Tipe A;
2. 2.Kapanewon Wates Tipe A;
3. 3.Kapanewon Panjatan Tipe A;
4. 4.Kapanewon Galur Tipe A;
5. 5.Kapanewon Lendah Tipe A;
6. 6.Kapanewon Sentolo Tipe A;
7. 7.Kapanewon Pengasih Tipe A;
8. 8.Kapanewon Kokap Tipe A;
9. 9.Kapanewon Girimulyo Tipe A;
10. 10.Kapanewon Nanggulan Tipe A;
11. 11.Kapanewon Samigaluh Tipe A; dan
12. 12.Kapanewon Kalibawang Tipe A

Pasal 4

(1)Pada Kapanewon Wates dibentuk Kelurahan Wates yang merupakan perangkat Kapanewon untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu. 7
(2)Dalam membantu atau melaksanakan sebagian tugas Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan fungsi dan tugas urusan keistimewaan.
(3)Fungsi dan tugas urusan keistimewaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.bidang kebudayaan;
2. b.bidang pertanahan; dan
3. c.bidang tata ruang.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk UPTD.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

(1)Pada setiap Perangkat Daerah dan UPTD dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 8

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli. 8
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas dan fungsi serta tata kerja staf ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Perangkat Daerah yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya sampai dengan terbentuknya Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
(2)Pejabat yang sudah ada tetap menduduki jabatan dan melaksankan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 11

Pada saat penataan kelembagaan selesai dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah ini, maka:

a.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);
b.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 Nomor 14);
c.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2019 Nomor 3); dan 9
d.Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…