DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Labuhan Batu No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 24 Juli 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok Peraturan ini adalah Ketentuan Umum, Program Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa rencana Pembangunan pembangunan \ ·I I jangka panjang daerah merupakan Perencanaan Nasional; - 2 kerangka dasar pengelolaan I Mengingat pembangunan daerah yang bersifat aspiratif terhadap kehendak masyarakat Kabu paten Labuhanbatu yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 - 2025; 1 . Pasal 1 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran I - 3 Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara I I d Ig Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 r I - 4 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 ten tang Pemerintahan Daerah (Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438); Republik I
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.Undang--undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang - 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi I Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 1 0 . Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 8 1 5 ) ; 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran I Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 1 2 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2 0 1 0 tentang ' Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 1 3 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 32); 1 4 . Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12). r j I - 7 Dengan Persetujuan Bersama tPEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU dan BUPATI LABUHANBATU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : etapkan PERATURAN DAERAH RENCANA PEMBANGUNAN TENTANG JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2005-2025.

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ' 3AB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS AB I V 3AB VI I VIS! DAN MISI DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAlDAH PELAKSANAAN

Pasal 1

�am Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan I. i ! - 8 Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3 . Pemerintah Daerah adalah Bupati penyelenggara Pemerintahan Daerah pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom. sebagai unsur yang memimpin yang menjadi 4 . I Dewan Perwak.ilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005 - 2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Kabupaten Labuhanbatu adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka ] Panjang Daerah Kabupaten Labuhanbatu untuk periode ] 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai t dengan tahun 2025.

6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Labuhanbatu adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi I - ° f 1- j I - 9 dan arah pem ban gun an kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Labuhanbatu serta memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional. I 7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana kerja pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu.
8.Anggaran selanjutnya pendapatan Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah anggaran dan belanja daerah Kabupaten Labuhanbatu.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

( 1 ) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai RPJPD Kabupaten Labuhanbatu.

(2)RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu. l I I I l - 1 0

Pasal 3

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud l ·�alam Pasal 2 ayat ( 1) terdiri a tas :

BAB I

: PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ' 3AB III ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS AB I V 3AB VI I VIS! DAN MISI DAERAH ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KAlDAH PELAKSANAAN

Pasal 4

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana aksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran raturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak erpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan daerah, Bupati yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan ' i i ) I - 1 1 menyusun RKPD untuk tahun pertama Bupati periode berikutnya. RKPD sebagaimana yang dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun APBD tahun berikutnya.

Pasal 6

RPJPD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah daerah. RPJMD Kabupaten Labuhanbatu sebagaimana dirnaksud pada ayat ( 1 ) disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

merintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi laksanaan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu. ! .I - 1 2

Pasal 8

B Dalam hal RPJPD Kabupaten Labuhanbatu belum ditetapkan maka penyusunan RPJMD Kabupaten Labuhanbatu mengacu pada peraturan dan perundang undangan tentang perencanaan pembangunan daerah. RPJPD Kabupaten Labuhanbatu dalam perjalanannya bila diperlukan revisi/ peninjauan kembali harus ditetapkan sesuai dengan peraturan dan perundang undangan yang berlaku . • 3) Dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. B AB V KETENTUAN PENUTUP t I Pasal 9 beraturan Daerah m1 mulai berlaku pada tanggal iitundangkan. t ' - 1 3 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pcngundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu. Ditetapkan di Rantauprapat pada tanggal 24 Juli 2 0 1 5 BUPATI LABUHANBATU, ttd TIGOR PANUSUNAN SIREGAR Diundangkan dalar Lembaran Daerah IKabupaten Labuhanbatu Nomor 4 Tahun 2 0 1 5 Tanggal 2 l i 2 0 1 5 UHANBATU, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU : (4/2015) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU NOMOR 4 TAHUN 2 0 1 5 TENTANG ! RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU TAHUN 2005-2025 UMUM. Untuk mencapai tujuan pembangunan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dibutuhkan adanya perencanaan pembangunan yang sistimatis terpadu dan berjenjang. Sesuai amanat Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional yang memerintahkan penyusunan RPJP Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu rnenyusun Rencana Pernbangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah yang rnernuat visi, misi dan arah pernbangunan daerah. Penyusunan RPJP Daerah ini dilakukan secara terencana, bertahap dan sistematis berdasarkan kondisi dan potensi daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah serta mengacu pada Undang Undang Nomor 1 7 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 dan RPJP Provinsi Sumatera Utara serta berpedoman pada RTRW Kabupaten Labuhanbatu. Dalam penyusunan RPJP Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2005-2025 dapat dijelaskan bahwa perencanaan dimulai Tahun 2014-2025, oleh karena RPJPD 2005-2015 pelaksanaannya telah selesai dilaksanakan namun periodenya tetap 2005-2025. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang baru mewajibkan pemerintah menyusun dokumen perencanaan yang meliputi perencanaan Jangka Panjang (periode 20 tahun), perencanaan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Perencanaan Jangka Pendek (periode 1 tahun). Ketiga hal ini merupakan dokumen perencanaan yang menjadi acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Pernerintah, baik di Pusat rnaupun di Daerah dalam menyusun rencana Kerja Instansi Pemerintah. RPJP Daerah Kabupaten Labuhanbatu sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan, ditetapkan dengan maksud memberikan arah dan rnenjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu (pemerintah, masyarakat dan dunia usaha) dalam penyelenggaraan pernerin tahan, pengelolaan pernbangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Labuhanbatu serta menjadi pedoman penyusunan RPJMD, RKPD dan pedoman penyusunan visi, rnisi dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Tujuan penyusunan RPJP Daerah Kabupaten Labuhanbatu adalah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis, transparan, partisipatif, akuntabel, berkeadilan sosial, melindungi hak asasi manusia,. menegakkan supremasi hukum dalam tatanan masyara.kat daerah yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera dalam kurun waktu 20 tahun ke ' depan. Selain itu RPJP Daerah juga bertujuan u n tuk : 1 . Menciptakan koordinasi antar pelaku pembangunan dalam melakukan pembangunan daerah;

2.Mengoptimalkan partisipasi masyarakat pembangunan; dan
3.Pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Berdasarkan maksud yang terkandung didalam dokumen perencanaan terse but, RPJP Daerah pada dasarnya merupakan dokumen yang memiliki nilai strategis karena memuat rencana pembangunan Daerah untuk merealisasikan visi dan misi daerah. Materi RPJP Daerah ini menjadi dokumen publik yang dapat digunakan untuk menguji kinerja Pemerintah Daerah dalam menjabarkan visi dan misi tersebut, serta menjadi indikator untuk menguji konsistensi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan komitmen seluruh stakeholder. dalam II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

cukup jelas.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 1

Dasar hukum (8)

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 2004

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2008

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2014