DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2017

Nomor: 11
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM ; BAB II JENIS DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA; BAB Ill KETENTUAN LOKASI KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA; BAB IV PENGGUNAAN LOKASI ; BABV HAK DAN KEWAJIBAN PEDAGANG KAKI LIMA ; BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB VII PENYIDIKAN; BAB VIII KETENTUAN PIDANA; BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau dirasa perlu dibuat aturan yang jelas terkait dengan pengaturan dan penataan yang baik sehingga tidak menimbulkan konflik atau permasalahan, dapat berguna bagi daerah dan khususnya masyarakat di Kabupaten Lamandau;
b.bahwa Pengaturan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau didasarkan bahwa keberadaan Pedagang Kaki Lima hakekatnya adalah satu segi kehidupan di masyarakat terutama bagi masyarakat golongan ekonomi lemah, maka dipandang perlu untuk diadakan penataan demi kemajuan usahanya dan diharapkan akan mampu menunjang perekonomian masyarakat dan mewujudkan ketertiban dan keindahan bagi lingkungan masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima. 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, KabupatenMurung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6.Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1 . Daerah adalah Kabupaten Lamandau.

2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamandau.
3.Bupati adalah Bupati Lamandau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau.
5.Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
6.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
7.Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerahmelalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, 1 1 ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8.Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah dan/atau swasta.
9.Jalan Umum adalah setiap jalan di Kota Nanga Bulik Kabupaten Lamandau dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
10.Tempat Umum adalah tempat-tempat yang meliputi taman kota, lapangan, dan fasilitas umum lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau. 1 1 . Trotoar adalah bentuk bangunan yang khusus dibuat dan diperuntukkan bagi orang yang berjalan kaki.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penataan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Lamandau dilaksanakan berdasarkan Asas Manfaat, Selaras, Terpadu, Keberlanjutan, Keadilan, dan Kepastian Hukum.

Pasal 3

Tujuan penataan PKL yaitu:

a.Mewujudkan daerah yang tertib, aman, indah dan bersih dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berasaskan lingkungan.
b.memberikan kesempatan berusaha bagi PKLmelaluipenetapan lokasi sesuai denganperuntukannya;
c.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri. BABII JENIS DAN TEMPAT USAHA PEDAGANG KAKI LIMA.

Pasal 4

Jenis usaha yang termasuk kategori Pedagang Kaki Lima dapat berupa:

a.kuliner;
b.kerajinan;
c.tanaman hias;
d.hewan peliharan;
e.pakaian/ tekstil,sepatu dan tas;
f.asesoris,
g.barang antik;
h.kelontong;
1. 1.sayuran dan buah-buahan;
j.obat-obatan/jamu;
k.barang cetakan;
1. 1.jasa perorangan;
m.peralatan bekas; dan/atau
n.bidang usaha lainya.

Pasal 5

Jenis tempat usaha yang termasuk kategori tempat usaha pedagang kaki lima adalah jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak. I 7 1 I

Pasal 6

(1)Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diatas dapat berupa:
1. a.gelaran;
2. b.lesehan;
3. c.tenda;
4. d.selter;dan
5. e.bentuk lainnyayang sejenis
(2)Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
1. a.tidak bermotor; dan
2. b.bermotor.

Pasal 7

Jenis tempat usaha bergerak tidak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dapat berupa: a.gerobak beroda; b.sepeda; atau c.bentuk lain yang sejenis.

Pasal 8

Jenis tempat usaha bergerak bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a.kendaraan bermotor roda dua;
b.kendaraan bermotor roda tiga; atau
c.kendaraan bermotor roda empat.

BAB ILL

KETENTUAN LOKASI KEGIATAN USAHA PEDAGANG KAKI LIMA

Pasal 9

(1)Untuk menjaga ketertiban dan keindahan, keamanan, ketentraman, kebersihan di wilayah Kabupaten Lamandau, dilarang menggunakan tempat-tempat umum, jalan umum, trotoar sebagai tempat kegiatan usaha Pedagang Kaki Lima (PKL), kecuali kawasan yang ditetapkan dan diijinkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)Bupati dalam menetapkan tempat-tempat umum, jalan-jalan umum, trotoar, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , harus mempertimbangkan kepentingan sosial, ekonomi, ketertiban Kebersihan dan keindahan lingkungan sekitarnya serta memperhatikan keadaan pasar maupun jenis barang yang diperdagangkan oleh Pedagang Kaki Lima.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 Tahun 2001

Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 2014

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 125 Tahun 2012

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015