DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Desember 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lamandau

regulasi_utama

Ringkasan

Perubahan pasal terkait ketentraman dan ketertiban umum

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 Ketentraman dan ketertiban umum;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan~mbaran 1a1~f 1,/ 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 20 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: M enetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHON 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Lamandau Nomor 14 Tahun 2017 ten tang Ketentraman dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215), diubah sebagai b erikut:

1.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat
(1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 , Pasal 29a ayat ~ aya y 2 I Pr I r (-1ff I Huruf a dan huruf c, Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 7 (Tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 27, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
(3)Setiap orang atau Ba dan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 26 , Pasal 30 dan Pasal 3 1, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
(4)Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 29a ayat (2) huruf b dan huruf d, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), adalah pelanggaran. 2 . Ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan da lam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setia p orang mengetahuianya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 Desember 2019 Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal I~ Desember 2 0 19 BUPATIL / HENDRA Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, UN 2019 N KABUPATEN LAMANDAU 188 NDAU, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 08, 122/2019 NOREG KABUPATEN LAMANDAU: 08/HUK/2019 PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN K ETERTIBAN UMUM I . Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegakan Peraturan Daerah, mempunyai andil besar dalam menjalankan amanat dari setiap produk hukum daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pegakkan Peraturan Daerah, oleh seba b itu perlu didukun g pula dengan regulasi yang jelas sehingga dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan Peratu ran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 ten tang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu dilaksanakan dengan tepat dan cermat mengingat menyangkut keadaan yang ada dilingkungan masyarakat . Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak kendala yang dihadapi dan belum terkaper dalam Peraturan Daerah ini walaupun sudah dilakukan perubahan Peraturan Daerah dengan Peraturan Da erah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, namun masih ada kendala terkait dengan penindakan dan sanksi pidana yang perlu di akomodir. Perubahan yang dilakukan tersebut adalah ada BAB XVII yang mengatur Ketentuan Pidana yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cu kup J ela s Pasal II Cu kup J elas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2019 NOMOR 235

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 Ketentraman dan ketertiban umum;

Mengingat

1.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3209);
2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1420);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan~mbaran 1a1~f 1,/ 1 Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 150, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 197) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 14 Tahun 20 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2017 Nomor 168, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 215) ;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217). Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAK DAERAH KABUPATEN LAMANDAU dan BUPATILAMANDAU

Menetapkan

1.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

(1)Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 ayat
(1), Pasal 19, Pasal 20 ayat (1) huruf b dan huruf c, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28 , Pasal 29a ayat ~ aya y 2 I Pr I r (-1ff I Huruf a dan huruf c, Pasal 33 dan Pasal 34, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 7 (Tujuh) hari atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).
(2)Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3), Pasal 27, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).
(3)Setiap orang atau Ba dan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, Pasal 26 , Pasal 30 dan Pasal 3 1, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).
(4)Setiap orang atau Badan yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan dalam Pasal 29a ayat (2) huruf b dan huruf d, dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).
(5)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), adalah pelanggaran. 2 . Ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 42

(1)Setiap orang yang melanggar salah satu atau keseluruhan ketentuan da lam Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 29 dikenakan hukuman Pidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setia p orang mengetahuianya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 Desember 2019 Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal I~ Desember 2 0 19 BUPATIL / HENDRA Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, UN 2019 N KABUPATEN LAMANDAU 188 NDAU, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, PROVINS! KALIMANTAN TENGAH : 08, 122/2019 NOREG KABUPATEN LAMANDAU: 08/HUK/2019 PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 08 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2016 TENTANG KETENTRAMAN DAN K ETERTIBAN UMUM I . Satuan Polisi Pamong Praja selaku penegakan Peraturan Daerah, mempunyai andil besar dalam menjalankan amanat dari setiap produk hukum daerah yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya selaku pegakkan Peraturan Daerah, oleh seba b itu perlu didukun g pula dengan regulasi yang jelas sehingga dalam penyelenggaraan penegakkan Peraturan Daerah tersebut dapat berjalan dengan baik. Terkait dengan pelaksanaan Peratu ran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 ten tang Ketentraman dan Ketertiban Umum perlu dilaksanakan dengan tepat dan cermat mengingat menyangkut keadaan yang ada dilingkungan masyarakat . Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan masih banyak kendala yang dihadapi dan belum terkaper dalam Peraturan Daerah ini walaupun sudah dilakukan perubahan Peraturan Daerah dengan Peraturan Da erah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabu paten Lamandau Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum, namun masih ada kendala terkait dengan penindakan dan sanksi pidana yang perlu di akomodir. Perubahan yang dilakukan tersebut adalah ada BAB XVII yang mengatur Ketentuan Pidana yaitu Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal I Cu kup J ela s Pasal II Cu kup J elas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2019 NOMOR 235

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 8 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 41

Pasal 42

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 41

Pasal 42

Dasar hukum (11)

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2009

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 120 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau No. 4 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018