DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Januari 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 81

Lembaga terkait

Ringkasan

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. ke bersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; 1. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. ke bersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; 1. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. kepastian hukum; b. keterbukaan; c. akuntabilitas; d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal; e. ke bersamaan; f. efisiensi berkeadilan; g. berkelanjutan; h. berwawasan lingkungan; 1. kemandirian; dan j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah. Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah; b. menciptakan lapangan kerja; c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah; d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha; e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi; f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal;dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menumbuhkembangkan investasi dalam berbagai bidang, termasuk usaha kecil dan menengah, maka perlu diatur kebijakan, penyelenggaraan dan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Lamongan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif clan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik 2 Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanarnan Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4724);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang U saha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 3
15.Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19.Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
21.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
22.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
23.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
26.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan 4 Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
28.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 12);
29.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 24 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 24);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 25 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2010 Nomor 25). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN dan BUPATI LAMONGAN MEMUTUSKAN : PERATURAN MODAL. DAERAH TENTANG PENANAMAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3.Bupati adalah Bupati Lamongan.
4.Badan Penanaman Modal dan Perijinan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten Lamongan.
5.Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
6.Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5
7.Penanam modal adalah persorangan a tau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
8.Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
9.Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Negara Republik Indonesia.
10.Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11.Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
12.Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
14.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
15.Pengendalian adalah kegiatan untuk melakukan pemantauan, pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
16.Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang telah mendapat perizinan di bidang penanaman modal.
17.Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian masalah/hambatan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
18.Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas pelaksanaan penanaman modal serta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
20.Izin prinsip penanaman modal yang selanjutnya disebut izin prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
21.Izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/ operasi yang menghasilkan barang maupun Jasa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang- undangan. 6
22.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan clan kendala yang dihadapi penanam modal.
23.Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
24.Rencana Umum Penanaman Modal, yang selanjutnya RUPM, merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas :
1. a.kepastian hukum;
2. b.keterbukaan;
3. c.akuntabilitas;
4. d.perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal penanam modal;
5. e.ke bersamaan;
6. f.efisiensi berkeadilan;
7. g.berkelanjutan;
8. h.berwawasan lingkungan;
  1. 1.kemandirian; dan
9. j.keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi daerah.
(2)Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah;
2. b.menciptakan lapangan kerja;
3. c.meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan di daerah;
4. d.meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha;
5. e.meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi;
6. f.mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. g.mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana dari penanam modal;dan
8. h.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

B!DANG USAHA DAN BENTUK SADAN USAHA

Pasal 3

(1)Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penanaman modal diprioritaskan pada bidang usaha atau jenis usaha yang menjadi unggulan daerah.
(3)Bidang usaha atau jenis usaha unggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM. 7

Pasal 4

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha di daerah yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah; dan
2. b.mempercepat peningkatan penanaman modal.
(2)Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pemerintah Daerah:
1. a.memberi perlakuan yang sama bagi setiap penanam modal dengan tetap memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan nasional;
2. b.menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan
3. c.membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
(3)Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam bentuk RUPM yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

RUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sekurang-kurangnya berisi arah kebijakan :

a.perbaikan iklim penanaman modal;
b.persebaran penanaman modal;
c.fokus dan prioritas pengembangan penanaman modal;
d.penanaman modal yang berwawasan lingkungan (green investment);
e.pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
f.pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal dan promosi penanaman modal;dan
g.peta panduan (readmap) implementasi RUPM.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menyusun RUPM yang mengacu RUPM Nasional, RUPM Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi daerah.
(2)RUPM menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal. BABV PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENANAMAN MODAL Umum Pasal 8 8
(1)Setiap penanam modal dalam negeri yang akan melakukan kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di daerah wajib memiliki perizinan di bidang penanaman modal.
(2)Perizinan di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas izin dan non izin.
(3)Izin di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.izin prinsip penanaman modal;
2. b.izin prinsip perluasan penanaman modal;
3. c.izin prinsip perubahan penanaman modal;
4. d.izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
5. e.izin usaha;
6. f.izin usaha perluasan;
7. g.izin usaha perubahan; dan
8. h.izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal.
(4)Non izin di bidang PMDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
1. a.Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
2. b.Angka Pengenal Importir Umum (API-U);
3. c.Perpanjangan Rencana Pengunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA); dan
4. d.Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

Pasal 9

Penyelenggara penzman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah PTSP yang dilaksanakan oleh BPMP.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berwenang menetapkan retribusi atas pelayanan perizinan penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

( 1) Setiap penanam modal yang menanamkan modalnya di daerah wajib memiliki izin dari Bupati.

(2)Izin penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri dari:
1. a.izin prinsip penanaman modal;
2. b.izin prinsip perluasan penanaman modal; 9
3. c.izin prinsip perubahan penanaman modal;
4. d.izin prinsip penggabungan perusahaan penanaman modal;
5. e.izin usaha;
6. f.izin usaha perluasan;
7. g.izin usaha perubahan; dan
8. h.izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal. {3) Segala bentuk perubahan dan perluasan kegiatan atas perizman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin perubahan dari Bupati.

Isi peraturan

Teks81PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008