DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Nomor: 45
Tahun: 2008
Ditetapkan: 24 Juni 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 33

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal oleh pemerintah daerah tidak bertentangan dengan prinsip pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah; Mengingat: . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2.Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota.
3.Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
4.Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa akan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan perseorangan atau badan.
5.Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
6.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah setiap kegiatan penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.
7.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.
8.Penanam . . .
8.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Pasal 2

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA

Pasal 3

(1)Pemberian insentif dapat berbentuk:
1. a.pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah;
2. b.pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
3. c.pemberian dana stimulan; dan/atau
4. d.pemberian bantuan modal.
(2)Pemberian kemudahan dapat berbentuk:
1. a.penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal;
2. b.penyediaan sarana dan prasarana;
3. c.penyediaan lahan atau lokasi;
4. d.pemberian bantuan teknis; dan/atau
5. e.percepatan pemberian perizinan.

Pasal 4

. . .

Pasal 4

Pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan diberikan kepada penanam modal yang sekurang-kurangnya memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut:

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap banyak tenaga kerja lokal;
c.menggunakan sebagian besar sumberdaya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.termasuk skala prioritas tinggi;
h.termasuk pembangunan infrastruktur;
i.melakukan alih teknologi;
j.melakukan industri pionir;
k.berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, atau daerah perbatasan;
l.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
m.bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; atau
n.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri.

Pasal 6

. . .

Pasal 6

(1)Pemerintah daerah memberikan insentif dan/atau kemudahan penanaman modal sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan kemampuan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
(2)Pemerintah daerah menjamin kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal yang menanamkan modal di daerahnya.

BAB III

PERATURAN DAERAH DAN KEPUTUSAN KEPALA DAERAH

Pasal 7

Ketentuan mengenai pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diatur dengan Perda.

Pasal 8

Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sekurang- kurangnya memuat:

a.tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
b.kriteria pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
c.dasar penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan;
d.jenis usaha atau kegiatan penanaman modal yang diprioritaskan memperoleh insentif dan kemudahan;
e.bentuk insentif dan kemudahan yang dapat diberikan; dan
f.pengaturan pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Teks33PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (27)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu No. 06 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 76 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan turunan (27)

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun 2009

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Utara No. 7 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamasa Nomor 11 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tulungagung No. 18 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 14 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 15 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kapuas Hulu No. 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Utara Nomor 10 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkayang No. 3 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palangkaraya Nomor 1 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pringsewu No. 06 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 16 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karawang Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ende No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 8 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Malang Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sampang No. 2 Tahun 2014