Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2014
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2014
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
BUPATI LAMPUNG SELATAN, DENG.AN RAHMAT TtJHANYANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LA..-.S:PUNG SELATA.'RJ PADA PT. BA...llK LA!IPt'JfG .DAN PDAM TIRTA JASA TENTANG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 01 TAHUN 2014
5234);
ten tang RepubJik Lembaran
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 BUPATI LAMPUNG SELATAN
MEMUTUSKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAll KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PADA PT. BANK LAMPUNG DAN PDAM TIRTA JASA. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN dan Dengan Persetujuan Bersama Menetapkan
Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan sebagiamana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) masing-rnasing sebagai berikut:
( 1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
( 1) Penyertaan modal daerah pada perusahaan dilaksanakan dengan cara menempatkan uang dan atau barang yang dapat disamakan dengan uang dalam bentuk saharn pada perusahaan.
BAB Ill BENTUK DAN BESARNYA PENYERTAAN MODAL DAERAH
BAB ILL
( 1) Penyertaan Modal Daerah pada pihak perusahaan bertujuan untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan perekonomian daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(1), dalam penyertaan modal daerah pada perusahaan dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dan pelayanan kepada masyarakat. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Maksud penyertaan modal daerah pada perusahaan adalah sebagai upaya dalam rangka penggalian surnber-sumber penerimaan daerah guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
BABV PEMBAGIAN KEUNTUNGAN
Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 5 dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan. BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL
4.965.702.500.- (Empat Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) yang akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
( 1) Pemerintah Daerah dapat menambah dan mengurangi besarnya nilai penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan perkembangan kinerja perusahaan.
BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
( l) Bupati dapat menunjuk pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pembinaan teknis dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah pada perusahaan. l2) Tim Pembina dan Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB VII PENGAWASAN
BAB VII
(l} Pelaporan dan pertanggungjawaban dana penyertaan modal daerah pada pihak ketiga, harus disampaikan oleh pihak ketiga kepada Bupati secara periodik.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Menteri (Permen)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)