DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Timur No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 4 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur antara lain: 1. Ketentuan umum 2. Asas 3. Maksud dan tujuan 4. Hak dan kewajiban anak 5. Ruang lingkup penyelenggaraan kabupaten layak anak 6. Kelembagaan 7. Perencanaan 8. Penyelenggaraan 9. Peran masyarakat 10. Pemantauan dan evaluasi 11. Pelaporan 12. Pendanaan 13. Pembinaan dan pengawasan 14. Ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anak merupakan potensi bangsa bagi pembangunan v ’ Unt,uk ltu Pembinaan dan pengembangannya perlu akukan sedim mungkin dengan menyusun kebijakan yang pada kePentln§an anak sehingga diperlukan upaya strategis untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat kX^^D membenkan Perlindungan kepada anak melalui ÊbiX di ““ Penyelenggaraan 1 3. 4. 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak won Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); H Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang enghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 T^ahan Lembaran Neëara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang embentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 -^^ahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7. 8. 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244> Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlmdungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297); Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi tentang Hak-hak Anak; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak; 1°. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan; H. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak; 12 ' P^turan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;

Mengingat

13.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlmdungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak; 14' “'"'T Negara PMbwdayaan Perempuan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak i5. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak; S
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 2 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2007 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kebupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur Tahun 2013 Nomor 20). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR dan BUPATI LAMPUNG TIMUR

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN TENTANG KABUPATEN LAYAK ANAK LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM 1.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur. Pemermtah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Bupati adalah Bupati Lampung Timur. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemenntahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemba^tu^Bunatida^ SelanJutnya disebut SKPD adalah Unsurembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri daTJ r T Dverah) Sekretariat D™, Dinas daerah, lembaga teknis Lampung Timur' ' KK:,mato■ da" Desa/Keluahan di Kabupaten Hak anak adalah hak asasi anak sebagaimana tercantum dalam konvensi anak yang wajib dijamin, dilmdungi, dan dipenuhi oleh manusiayang wajib di jamin, 3 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. dilmdungi dan dipenuhi, oleh Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, swasta dan masyarakat. 8 ^ten Layak ^aak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dan Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan forum Anak guna pemenuhan hak anakmelalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program keJTan danpenganggaran untuk kesejahteraan anak. ë ’ g an dan LiS^u^ Sebagai ukuran dan nilai da*Kinerja tahunan di dalam pemenuhan hak anak yang waiib dicanai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program keriatan dan penganggaran untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. 8 n dan Rencana Aksi Daerah Kebijakan Kabupaten Layak Anak yang selaniutnva disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program/ kegiatan Secaraermtegrasi dan terukur yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam iangka program/ kegiatan secara tenntegrasi dan terukur yang ^isusun oleh Pemerintah Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu sebagai Anak men am mewujudkan Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Gugus Tugas Kabupaten layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif ketóakTn program^ kabupaten yang mengkoordinasikan Anak pr°gram’ dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak *^ta^ Kabupaten Layak Anak adalah tempat sekretariat memhid Un T memberikan dukungan administrasi kepada SKPD yang membidangi penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak di mana sekretaria/dan persomlnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati. Hak adalah kewenangan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut “"Tua? hukurPemenUhan Hak Ke8ehatan dan Kesejahteraan Anak adalah Situasi anak yang telah terpenuhi hak kesehatan dan esejahteraannya, yang wajib disediakan oleh Pemerintah Kabupaten di dalam pembangunan dan pelayanan melalui SKPD terkait sesuai dengan bidang urusannya sebagai Penyelenggara Kabupaten Layak Anak. 8 g Pemenuhan Hak Pendidikan dan Budaya Anak adalah Situasi anak vang Suh Kabun'atendrd ƒ“ bubayanya' V“8 wajib disediakan oleh SS Ï» |S" pembangunan dan pelayanan melalui SKPD Anak 6 urusannya s=bagai Penyelenggara Kabupaten Layak Pemenuhan llak Pengasuhan Anak dan Lingkungan Keluarga adalah Situasi Pemenuhan Hak Perhndungan Khusus Anak adalah Situasi anak vana Pem™toah kbususnya> yaa8 disediakan oleh terkait sesuai denaan h.dan pemban8unan dan pelayanan melalui SKPD Layak Anak 8 B UrUsannya ^8« Penyelenggara Kabupaten 4 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Pusat Knsts Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan pelayanan denufikas,. penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dm erutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat anak yang mengalami eksploitasi, anak yang Ztgatan y“g Penelantaran, anak yang mengalami adKlah yan§ bertugas memberikan perlindungan d dalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penangS ^trksln y“g mengalami annk^ng^ngala™ S PemerintohTaburamn f masyarak« yang melibatkanremerintah Kabupaten dan sumber daya berbasis orang tua dan keluarga alam memberikan penanganan anak dan terutama anak sebagai akibat h^kk^rSn" eksploita5i> Penanganan yang Salah, penelantaran, TabuX d^ yang melibatkanremenntah Kabupaten dan sumber daya berbasis lembaga pendidikan dan sekolah di dalam memberikan penanganan anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, eksploitasi, penanganan yang salah8 penelantaran, tindak kekerasan. ë y 8 salan> pW adalah Gerakan sosial masyarakat yang melibatkan d^RW da^^T SUmber daya berbasis masyarakat tingkat RT memberikan penanganan anak dan terutama anak yang ekSplOitaSi' WW»™ y-8 salah, atau badan yang bergerak dalam bidan6 usaha bisnis Forum Anak adalah organisasi sosial yang mewakili suara dan partisipasi anak yang bersifat independen dan tidak berafiliasi kepada organisasi poHtik di BuoatiPembentUkan dan penyusunan kegiatannya ditentukan oleh Peraturan D UJJdLl. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri vTmi lstn dan /^nya, atau ayah dan anaknya,atau ibu dan anaknya’ derajït kebfm ataU ke bawah sampai denSa" Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemenntahan (tingkat RT, RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dalam '»> dan Pusat Data dan Informasi Anak adalah pengumpulan, pengelolaan dan L^aTAnaT & diperlukan dalam P^yelenggaran Kabupaten ^akddana ha^hAk^31^ UntUk menJamin dan melindungi berkembang serta berp^rS^si Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak vaneselanjutnya dismgkat P2TP2A adalah salah satu bentuk wahana pelayS d?'w kempUT.r!''' dalam upaya Pcmenuhan informasi dan kebutuhan

d.bidang pendtdtkan, kesehatan, ekonomi, politik, hukum. pemenuhan d“ 5 30. 31. 32. 33. 34. Jasmam, Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjunya disebut ABH adalab anak yang berkonllik dengan hukum, yang merZdi ko “n dndakpidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana d“ S'rta dapat

BAB II

ASAS d^a^8^ tindak kekerasan serta Perdagangan terhadap perempuan nemhinff^ ASUhrn Anak selanjutnya disingkat PSAA adalah wadah p mbmnan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik pemerintah maupun kebutuhun dasar dan Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan nelavanan azLr™ lengkap - — Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut PMKB ± aperr°.ran^n’ keluar8a- kelomP°k- anSi hambat?n- kesulltan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sos>alnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baikTaamaSroham, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pasal 2

Kabupaten ini serta prinsip-prinsip dasar Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak oleh Pemerintah erasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam konvensi hak anak meliputi:

a.non diskriminasi;
b.kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup;
d.kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
e.penghargaan terhadap pandangan anak.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Peraturan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak acuan Penyelenggaran Kabupaten Layak Anak. bertujuan untuk menjadi
(2)Anak °'eh Kabupaten ZV tefpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembanadan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat maTtabat sejahtera;aan’ terWUJudnya anak VanS berkualitas, berakhlak mulia dan 6

Pasal 6

c.melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannva
d.mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak- Y ’ S^al^ Sebagai basis Pendidikan pertama
f.membangun sarana dan prasarana Kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisioasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusia^n sertl mendana perhndungan dan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia pSp-Sp"^^ Pe“ b.non - diskriminasi, yaitu tidak membedakan suku, ras, agama ienis kelamin mauZïpÏtealX k'banSsa“. ekonomi, kondisi fisik, mental
c.budaya dan kearifan lokal;
d.kepentingan terbaik bagi anak yaitu menjadikan hal yang paling baik bagi anak cbagai pertimbangan utama dalam setiap kebijakan, program dan kegiatan- dan SpTnak" yang dan ««nastikan bahwae iap anak yang memliki kemampuan untuk menyampaikan pendanatnva ibenlmn kesempatan untuk mengekspresikan pandangannya secara bebaser adap segala sesuatu hal yang mempengaruhi dirinya. Setiap anak berkewajiban untuk :
a.menghormati orang tua, wali, dan guru;
b.mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temam
c.mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
d.menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
e.melaksanakan etika dan akhlak yang mulia. 7

BAB V

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Pasal 7

°’ SSK- «£=«=ssss P) SaTwa™^^ dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti

Pasal 8

(1)Kondisi nonfisik suatu wilayah yang didalam terdapat nilai budaya etika sikan dan penlaku masyarakat yang secara sadar dipraktikan atau di^nakkn dan
(2)Sebagajmana Vang dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa • a- da" — “
1. b.memihh dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak-
2. c.kebiasaan memuji anak; ’
3. d.mengucapkan terimakasih;
4. e.sabar dan tidak memaksakan kehendak;
5. f.mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
6. g.memberi contoh hal-hal yang baik dan positif. RultTw,?™ pTkS,ï Pada ayat <2> dilaksanakan pada pelayanan publik diantaTnya P^dTsekto^ 8
(1)
(2)
(3)

BAB VI

PERAN MASYARAKAT orang

Pasal 9

^fektifkas pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak dibentuk Gugus Tugas dan Tim Teknis Kabupaten Layak Anak. usunan anggota Gugus Tugas dan tim teknis Kabupaten Layak Anak ditetapkan dalam Keputusan Bupati. y Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah lembaga koordinatif vaneberanggotakan wakil dan unsur eksekutif, dan yudikatif yang membidangi ana^ perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat’ duma usaha, orang tua dan anak. y masyaraKat,

Pasal 12

(1)Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Gugus Tugas Kabunaten Layak Anak, dibentuk Sekretariat. g Kabupaten
(2)
(3)Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak bertugas untuk •
1. a.mengkoordinasikan pelaksanaan Kebijakan Kabupaten Layak Anak-
2. b.melakukan sosialisasi kebijakan layak anak;
3. c.melakukan advokasi kepada anak;
4. d.mengumpulkan data dasar;
5. e.melakukan analisis kebutuhan berdasarkan analisa data dasar-
6. f.menyusun pnoritas program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak-
7. g.menyiapkan naskah akademis Peraturan Daerah tentang perlindungan akak- dan
8. h.menyiapkan draft rancangan peraturan daerah tentang perlindungali anak' dan
9. i.melakukan evaluasi, monitoring, pelaporan Kebijakan Kabupaten Layak Anak- Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas memberikan SekreSriat kePada GU6US Tugas KabuP^"> Layak Anak. ft ? G g Kabupaten Layak Anak berkedudukan di SKPD yang memihki kewenangan di bidang Perlindungan Anak. Tugas tim teknis kabupaten layak anak adalah a’ kewenar^gannya; PenyUSUnan kebiJakan kabupaten layak anak sesuai
10. b.melaksanakan kegiatan layak anak sesuai tugas pokok dan fungsinya; dan
11. c.memberikan Japoran kegiatan kepada Bupati melalui Kepala SKPD yang memiliki kewenangan di bidang perlindungan Anak. g memillkl 9

BAB VII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

™engintegrasikan kebijakan, program, dan kegiatan kabupaten layak anak ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kebupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 12

Pasal 13

Dasar hukum (5)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 23 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kebupaten Lampung Timur Nomor 20 Tahun 2013