DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lampung Utara Nomor 02 Tahun 2016

Nomor: 02
Tahun: 2016
Ditetapkan: 19 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Lampung Utara

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan oaerah Kabupaten Lampung Utara tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) dan Usaha Mikro K~cil dan Menengah yang rnendukung perkefubangan usaha perdagangan eceran mikro kecil dan menengah. . Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembarar1 Negara RepubUk Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Namor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1821); .

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3821); 1
4.Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2007 tentang . Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); .
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
7.Undang-Undang' Nornor 7 Tahun 2014 t.entang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8.Undang-Undang Nomor 23' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Leml:>aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksartaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kedl dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 40);
10.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Taka Modem;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pem binaan PalSar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; ,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahutl 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80). • :: Dengan Pel'setujuan BerslUnll DEWAN PBRWAKI[;AN RAKYAT DABaAH KABUPATBN LAMPUNG UTARA dan: BUPATI LAMPUNG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN': Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) DAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaIah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintahan Daerah adaIah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (DPRD) menurut a.sas otonomi dan tu.'sas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala:m Undang'-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,' 3, Pemerintah Daerah adaIah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ! 4, Bupati adalah Bupati Lampung Utara. •
5.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adaIah Dewan PerwaIdlan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan daIam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sa:ma melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usa,ha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud daIa:m Undang-Undang NomoI' 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 7, Toko Modern (Mini Me.rket) yar.g selanjutnya disebut Mini Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjua.la,!l barang ba.rang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eceran langsung kepada. konsumen dengan care pelayanan mandiri.
8.Pengeloia Jaringan Toko Modern (Mini Market) adaIah pelaku usaha yang melakukan kegiatan llsaha di bidang Toko Modern (Mini Market) melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang . ke outlet yang merupakan jaringarmya.
9.Barang Kebutuhan Pokok adalal} barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan "kala pemenuhan kebutuhan yang tinggi setta , menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telu:' ayam, susu, jagung, kedelai dan garam ,beryodium. • "
10.Toko atau kios atau warung traelisional adalah sarana/tempat usaha yang dimiliki/dikelola oleh pedagang keeil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi, untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eeeran langsung kepada konsumen dengan eara tawar menawar langsung.
11.Pemasok adalah pelaku usaha yang seeara teratur memasok barang ke Toko Modem (Mini Market) dengan tujuan untuk elijual kembali melaui keIjasama usaha.
12.Usaha Mikro, Keeil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, keeil dan menengah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keen dan Menengah.
13.Kemitraan adalah keIjasama dalam keterkaitan usaha, balk langsung maupun tidak Jangsung, ata'S dasar prinsip saling memerlukan, mempereayai, memperkuat dan menguntungkan antara peJaku usaha mikl'O, kedl dan menengah dengan usaha besar.
14.Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat da1arn perjanjian keIjasama antara pemasok dengan Toko Modem (Mini Market) jaringan Toko Modem (Mini Market) yang berhubungan dengan pemasokan barang-harang yang diperdagangkd.n dalam Toko Modem (Mini Market) yang bersangkutan.
15.Izin Usaha Mini Market yang selanjutnya disingkat IUMN adalah Izin untuk clapat melaksanakan llsaha pengelolaan Mini Market..·
16.Pejabat Penerbit IUTM yang se1an,iutnya disebut Pejabat Penerbit adaJah Bupati Lampung Utara. A Pasa12 Penataan mml market perdagangan eceran berdasarkan atas asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kemitraan; keeil yang menunjang dan' menengah perke mikro, mbangan diselenggarakan usaha '
d.kemanfaatan dan kepastian hukum; dan
e.persaingan sehat (fairness). Maksud dan Tujuan Pasal 3 Penataan mini market bertujuan untuk:
a.memberdayakan pengusaha milcro, keeil, menengah dan koperasi serta warung dan toko tradisional, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
b.mengatur dan menata keberadaan mini market eli suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pelaku usaha warung atau toko eeeran tradisonal, mikro, kedl, menengah dan koperasi yang telah ada; • ! ,
c.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mml market dengan pela.ku usaha atau pedagang eeeran warung atau toko tradisional milcro, keeil, menengah dan koperasi dengan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilandalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
d.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat" seTta saling menguntungkan antara pelaku usaha mini market dengan taka, warung tradisional, usaha milcro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang l(!bih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lanear, efisien dan berkelanjutan.
a.penataan mini market, toka, kias dan warung tradisional UMKM;
b.pendirian Toko Modern;
c.ke:t;jasama kemitraan antara mini market dan UMKM;
d.perizinan;
e.kew'ajiban dan larangan; dan
f.sanks! administrasi. BABIV PENATAAN MINI MARKET Pasal 5

(1)Menyangkut zona perdagangan dan jasa, pendirian niin.i market, toko, kios, werung tradisional di Kabupaten Larnpung Utera wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kabupaten Larnpung Utara.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimal"sud pada ayat (1), wlljib meJakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan pasar tradisional dan jumlah mini market dalanl rangka menjaga keseimbangan jumlah mini market dan pasar tradisionaI, seperti toka, kias df'.n warung eceran.
(3)Lokasi mini market hanya diperkenankan berada di tepi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupat.en.
(4).Jarak mini market dari persimpangan jalan minimal 50 (lima pu1'\lh) meter. ,
(5)JumIah Mini Market maksimal 2 buah untuk satu wilayah Kecamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 6

(1)Penambahan Mini Market ditetapkan oleh Bupati minimal 3 (tiga) tahun berdasarkan kajian ilmiah oleh badan/lembaga independen yang kompeten dengan mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
2. b.potensi ekonomi daerah; • !
3. c.aksesibilitas wila;yah (arus lalu Hntas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat;
7. g.kelayakan jumlah dan jarak mini market pada setiap ruas jalan yang berada dalam kawasan pusat Kabupaten dan kawasan penunjang pusat Kabupaten; dan h.jam kerja/jam buka mini market yang sinergi dan tidak mematikan uaaha toko eceran tradisional disekitarnya.
(2)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
(3)Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

(1)Jarak terdekat antara bangUI").an usaha mini market dengan Pasar Tradisional atau mini market dengan mini market lainnya paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter.
(2)Jarak terdekat bangunan toko modern dengan sisi jalan minimal 10 (sepuluh) meter dari bahu jalan. I Pasa18 ;
(1)Pelaku llsaha dapat mendirikan: ~
1. a.Mini market yang berdiri sendiri; dan/atau ~ b. Mini market yang terintegrasi dengan Mini Market yang terpusat pada satu manajemen dibeberapa tempat atau daerah lain dalam jaringan , mini market.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada a;yat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosia.! ekonomi masyarakat setempat yang meHputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. h.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertur."lbuhan penduduk sesuai dengan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
4. d.rencana kemitraan dengan UMKM;
5. e.penyerapan tenaga kerja;
6. f.dampak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko atau wamng eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
7. g.tanggung jawab sosia! perusahaan yans diarahkan untuk pendampingan bagi penge101aan warung, toko atau kios tradisional.
(3)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisi:;, kondisi sosial ekonomi masyarakat setem.pat, yang meliputi:
1. a.rencana kemitraan dengan UMKM;
2. b.penyerapan tenaga kerja;
3. c.ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisiona.!, sebagai sarana bagi UMKM; •
4. d.danipak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko, kios atau warung tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
5. e.tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelol&ln' warnng, toko, kios dan pedagang tradisional.

Pasal 9

Klasifikasi . mini market beroasarkan luas lantai penjualan dengan ketentuan luas lantai kurang dad 400 (empat ratus) mO.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 hanya berlaku untuk penge:.ola jadngan mini market. Pasalll Ketentuan jam buka mini market dlatur sebagai berikut:

a.har! Senin sampai dengan had Jum'at pa<;la pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
b.hari Sabtu dan Minggu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB; dan
c.had besar keagamaan, Ubur nasional dan/atau had tertentu lainnya, Bupat! dapat menetapkan kl'!tentuan jam keIja melampaui pukul 22.00 WIB.

Pasal 12

Sistem penjualan dan jenis barang dagangan yang harus diterapkan dalam mini market meliputi menjual secara eceran berbaga! jenis barang kOllsumsi terutama produk makahan dan/atau produk rumah tangga lamnya yang dapat berupa bahan pangan, peralatan/perlengkapan rumah tangga dan barang elektronik. BABIV KEMITRAAN USAHA Pasal 13

(1)Mini market, toko, warung tradisional atau UMKM dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah plhak.
(2)Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk keIja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pallokan dari pemasok kepada mini market yang dilakukan secara terbuka.
(3)KeIja sarna pemasaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapA.t dilakukan dalam bentuk:
1. a.memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka rneningkatkan nilaljual barang; atau
2. b.memasarkan mini market produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual. ,
(4)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola mini market kepada UMKM dengan menyediakan roang usaha dalam areal Mini Market,
(5)UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan roang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 14

Mini market yang telah berd iri dan beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM. Pe.sall5

(1)KeIja sarna usaha dalam bentuk penerima.an pasokan barang dari pemasok kepada mini market: dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajaJ', berkeadilan dan 'l;ransparan.
(2)KeIja sarna usaha kemitraan antara UMKM dengan mini market dapat dilakukan dalam bentuk keIja sarna komersial beropa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kelja sarna lain. . .
(3)Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
(4)Mini market mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional yang berdomisili di Kabupaten Lampung Uiara atau Provinsi Lampung selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
(5)KeIja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peIjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

(1)Pengelola mini market, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produk~ii usaha kedl dan usaha menengah.
(2)Penggunaan mcrk mini market sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis blilrang yang diproduksi dalam negeri,
(3)Mini market bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan mini market I sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-unc·.angan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKII, bidang keamanan dan kesehatan produk serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(4)Tata cam pembayaran barang dari mini market kepada pemasok UMKM dilakukan berdasarkan ketentuan perondang-undangan yang b~rlaku. , ;

Pasal 17

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja sama yang berkeadilan; saling menguntungkan dan tanpa tekanan .8ntara pemasok dengan mini market, Pemerirttah Daerah dapat memfasilita.$i kepentingan pemasok dan Mini Market dalam merundingkan perjanjian keJja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan oaerah Kabupaten Lampung Utara tentang Penataan Toko Modern (Mini Market) dan Usaha Mikro K~cil dan Menengah yang rnendukung perkefubangan usaha perdagangan eceran mikro kecil dan menengah. . Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1956 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembarar1 Negara RepubUk Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) dan Undang-Undang Darurat Namor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 1821); .

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara NomoI' 3821); 1
4.Undang-Undang Nemer 25 Tahun 2007 tentang . Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); .
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keeil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5234);
7.Undang-Undang' Nornor 7 Tahun 2014 t.entang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45);
8.Undang-Undang Nomor 23' Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Leml:>aran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .
9.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksartaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kedl dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomar 40);
10.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Taka Modem;
11.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M DAG/PER/12/ 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pem binaan PalSar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014; ,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2014 tentang Reneana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahutl 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 80). • :: Dengan Pel'setujuan BerslUnll DEWAN PBRWAKI[;AN RAKYAT DABaAH KABUPATBN LAMPUNG UTARA dan: BUPATI LAMPUNG UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN': Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN TOKO MODERN (MINI MARKET) DAN KEMITRAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adaIah Kabupaten Lampung Utara.
2.Pemerintahan Daerah adaIah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (DPRD) menurut a.sas otonomi dan tu.'sas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dala:m Undang'-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,' 3, Pemerintah Daerah adaIah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. ! 4, Bupati adalah Bupati Lampung Utara. •
5.Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adaIah Dewan PerwaIdlan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan daIam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri atau bersama-sa:ma melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usa,ha dalam berbagai bidang ekonomi sebagaimana dimaksud daIa:m Undang-Undang NomoI' 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 7, Toko Modern (Mini Me.rket) yar.g selanjutnya disebut Mini Market adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjua.la,!l barang ba.rang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eceran langsung kepada. konsumen dengan care pelayanan mandiri.
8.Pengeloia Jaringan Toko Modern (Mini Market) adaIah pelaku usaha yang melakukan kegiatan llsaha di bidang Toko Modern (Mini Market) melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang . ke outlet yang merupakan jaringarmya.
9.Barang Kebutuhan Pokok adalal} barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan "kala pemenuhan kebutuhan yang tinggi setta , menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, seperti beras, gula, minyak goreng, mentega, daging sapi, daging ayam, telu:' ayam, susu, jagung, kedelai dan garam ,beryodium. • "
10.Toko atau kios atau warung traelisional adalah sarana/tempat usaha yang dimiliki/dikelola oleh pedagang keeil dan menengah, swadaya masyarakat atau koperasi, untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari/rumah tangga secara eeeran langsung kepada konsumen dengan eara tawar menawar langsung.
11.Pemasok adalah pelaku usaha yang seeara teratur memasok barang ke Toko Modem (Mini Market) dengan tujuan untuk elijual kembali melaui keIjasama usaha.
12.Usaha Mikro, Keeil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, keeil dan menengah sebagaimana dimaksud dalarn Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Keen dan Menengah.
13.Kemitraan adalah keIjasama dalam keterkaitan usaha, balk langsung maupun tidak Jangsung, ata'S dasar prinsip saling memerlukan, mempereayai, memperkuat dan menguntungkan antara peJaku usaha mikl'O, kedl dan menengah dengan usaha besar.
14.Persyaratan Perdagangan adalah syarat-syarat da1arn perjanjian keIjasama antara pemasok dengan Toko Modem (Mini Market) jaringan Toko Modem (Mini Market) yang berhubungan dengan pemasokan barang-harang yang diperdagangkd.n dalam Toko Modem (Mini Market) yang bersangkutan.
15.Izin Usaha Mini Market yang selanjutnya disingkat IUMN adalah Izin untuk clapat melaksanakan llsaha pengelolaan Mini Market..·
16.Pejabat Penerbit IUTM yang se1an,iutnya disebut Pejabat Penerbit adaJah Bupati Lampung Utara. A Pasa12 Penataan mml market perdagangan eceran berdasarkan atas asas:

a.kemanusiaan;
b.keadilan;
c.kemitraan; keeil yang menunjang dan' menengah perke mikro, mbangan diselenggarakan usaha '
d.kemanfaatan dan kepastian hukum; dan
e.persaingan sehat (fairness). Maksud dan Tujuan Pasal 3 Penataan mini market bertujuan untuk:
a.memberdayakan pengusaha milcro, keeil, menengah dan koperasi serta warung dan toko tradisional, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
b.mengatur dan menata keberadaan mini market eli suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pelaku usaha warung atau toko eeeran tradisonal, mikro, kedl, menengah dan koperasi yang telah ada; • ! ,
c.menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha mml market dengan pela.ku usaha atau pedagang eeeran warung atau toko tradisional milcro, keeil, menengah dan koperasi dengan berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilandalam menjalankan usaha dibidang perdagangan; dan
d.mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat" seTta saling menguntungkan antara pelaku usaha mini market dengan taka, warung tradisional, usaha milcro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang l(!bih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi yang mantap, lanear, efisien dan berkelanjutan.
a.penataan mini market, toka, kias dan warung tradisional UMKM;
b.pendirian Toko Modern;
c.ke:t;jasama kemitraan antara mini market dan UMKM;
d.perizinan;
e.kew'ajiban dan larangan; dan
f.sanks! administrasi. BABIV PENATAAN MINI MARKET Pasal 5

(1)Menyangkut zona perdagangan dan jasa, pendirian niin.i market, toko, kios, werung tradisional di Kabupaten Larnpung Utera wajib berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Kabupaten Larnpung Utara.
(2)Selain ketentuan sebagaimana dimal"sud pada ayat (1), wlljib meJakukan analisa mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar dan keberadaan pasar tradisional dan jumlah mini market dalanl rangka menjaga keseimbangan jumlah mini market dan pasar tradisionaI, seperti toka, kias df'.n warung eceran.
(3)Lokasi mini market hanya diperkenankan berada di tepi jalan Nasional, jalan Provinsi dan jalan Kabupat.en.
(4).Jarak mini market dari persimpangan jalan minimal 50 (lima pu1'\lh) meter. ,
(5)JumIah Mini Market maksimal 2 buah untuk satu wilayah Kecamatan.

BAB III

RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

Pasal 6

(1)Penambahan Mini Market ditetapkan oleh Bupati minimal 3 (tiga) tahun berdasarkan kajian ilmiah oleh badan/lembaga independen yang kompeten dengan mempertimbangkan:
1. a.tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk sesuai data sensus Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
2. b.potensi ekonomi daerah; • !
3. c.aksesibilitas wila;yah (arus lalu Hntas);
4. d.dukungan keamanan dan ketersediaan infrastruktur;
5. e.perkembangan pemukiman baru;
6. f.pola kehidupan masyarakat;
7. g.kelayakan jumlah dan jarak mini market pada setiap ruas jalan yang berada dalam kawasan pusat Kabupaten dan kawasan penunjang pusat Kabupaten; dan h.jam kerja/jam buka mini market yang sinergi dan tidak mematikan uaaha toko eceran tradisional disekitarnya.
(2)Badan/lembaga independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga pendidikan, lembaga penelitian atau lembaga konsultan.
(3)Kajian ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

Pasal 7

(1)Jarak terdekat antara bangUI").an usaha mini market dengan Pasar Tradisional atau mini market dengan mini market lainnya paling sedikit 700 (tujuh ratus) meter.
(2)Jarak terdekat bangunan toko modern dengan sisi jalan minimal 10 (sepuluh) meter dari bahu jalan. I Pasa18 ;
(1)Pelaku llsaha dapat mendirikan: ~
1. a.Mini market yang berdiri sendiri; dan/atau ~ b. Mini market yang terintegrasi dengan Mini Market yang terpusat pada satu manajemen dibeberapa tempat atau daerah lain dalam jaringan , mini market.
(2)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada a;yat (1) huruf a harus melengkapi dokumen analisis kondisi sosia.! ekonomi masyarakat setempat yang meHputi:
1. a.struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
2. h.tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
3. c.tingkat kepadatan dan pertur."lbuhan penduduk sesuai dengan data sensus penduduk Badan Pusat Statistik 1 (satu) tahun terakhir;
4. d.rencana kemitraan dengan UMKM;
5. e.penyerapan tenaga kerja;
6. f.dampak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko atau wamng eceran tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
7. g.tanggung jawab sosia! perusahaan yans diarahkan untuk pendampingan bagi penge101aan warung, toko atau kios tradisional.
(3)Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melengkapi dokumen analisi:;, kondisi sosial ekonomi masyarakat setem.pat, yang meliputi:
1. a.rencana kemitraan dengan UMKM;
2. b.penyerapan tenaga kerja;
3. c.ketahanan dan pertumbuhan pasar tradisiona.!, sebagai sarana bagi UMKM; •
4. d.danipak positif dan negatif atas pendirian mini market terhadap toko, kios atau warung tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
5. e.tanggung jawab sosial perusahaan yang diarahkan untuk pendampingan bagi pengelol&ln' warnng, toko, kios dan pedagang tradisional.

Pasal 9

Klasifikasi . mini market beroasarkan luas lantai penjualan dengan ketentuan luas lantai kurang dad 400 (empat ratus) mO.

Pasal 10

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 hanya berlaku untuk penge:.ola jadngan mini market. Pasalll Ketentuan jam buka mini market dlatur sebagai berikut:

a.har! Senin sampai dengan had Jum'at pa<;la pukul 09.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB;
b.hari Sabtu dan Minggu pada pukul 09.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB; dan
c.had besar keagamaan, Ubur nasional dan/atau had tertentu lainnya, Bupat! dapat menetapkan kl'!tentuan jam keIja melampaui pukul 22.00 WIB.

Pasal 12

(1)Mini market, toko, warung tradisional atau UMKM dapat melakukan kemitraan berdasarkan perjanjian tertulis yang disepakati oleh kedua belah plhak.
(2)Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk keIja sama pemasaran, penyediaan lokasi usaha atau penerimaan pallokan dari pemasok kepada mini market yang dilakukan secara terbuka.
(3)KeIja sarna pemasaran sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dapA.t dilakukan dalam bentuk:
1. a.memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (repackaging) dengan merek pemilik barang atau merek lain yang disepakati dalam rangka rneningkatkan nilaljual barang; atau
2. b.memasarkan mini market produk hasil UMKM melalui etalase atau outlet sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) dari seluruh barang yang dijual. ,
(4)Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola mini market kepada UMKM dengan menyediakan roang usaha dalam areal Mini Market,
(5)UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan roang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

Pasal 14

Mini market yang telah berd iri dan beroperasi wajib melaksanakan kemitraan dengan UMKM. Pe.sall5

(1)KeIja sarna usaha dalam bentuk penerima.an pasokan barang dari pemasok kepada mini market: dilaksanakan dalam prinsip saling menguntungkan, jelas, wajaJ', berkeadilan dan 'l;ransparan.
(2)KeIja sarna usaha kemitraan antara UMKM dengan mini market dapat dilakukan dalam bentuk keIja sarna komersial beropa penyediaan tempat usaha/space pembinaan/pendidikan atau permodalan atau bentuk kelja sarna lain. . .
(3)Pemasok barang yang termasuk ke dalam kriteria UMKM dibebaskan dari pengenaan biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee).
(4)Mini market mengutamakan pasokan barang hasil produksi UMKM nasional yang berdomisili di Kabupaten Lampung Uiara atau Provinsi Lampung selama barang tersebut memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan.
(5)KeIja sarna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam peIjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia berdasarkan hukum Indonesia yang disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, yang sekurang kurangnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak serta cara dan tempat penyelesaian perselisihan.

Pasal 16

(1)Pengelola mini market, dapat menggunakan merk sendiri dengan mengutamakan barang produk~ii usaha kedl dan usaha menengah.
(2)Penggunaan mcrk mini market sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis blilrang yang diproduksi dalam negeri,
(3)Mini market bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek jaringan mini market I sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-unc·.angan di bidang hak atas kekayaan intelektual (HKII, bidang keamanan dan kesehatan produk serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
(4)Tata cam pembayaran barang dari mini market kepada pemasok UMKM dilakukan berdasarkan ketentuan perondang-undangan yang b~rlaku. , ;

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (9)

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1982

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2013

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 112 Tahun 2007

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lampung Utara No. 4 Tahun 2014