Komisi perlindungan anak daerah bertugas :
a.Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.Memberikan laporan, saran dan masukan serta rekomendasi kepada bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 29F
(1)Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah, pemerintah daerah membentuk Sekretariat komisi perlindungan anak daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Bagian Ketiga Belas Pembiayaan Pasal 29G
(1)Pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiaya dari:
a.Anggaran pendapatan dan belanja desa;dan
b.Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Coorporate Social Responsibility)
(3)Ketentuan Lebih lanjut tentang Pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 18 Juni 2019 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 18 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSESNSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 6 TAHUN 2019 ) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK I. UMUM Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak perlu lebih dipertegas agar semua pihak turut serta dalam memikul tanggungjawab terhadap masa depan anak. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.
1.Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.Perda Perlindungan Anak Kabupaten Landak Nomor 15 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak masih menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.
3.Untuk menambah pasal-pasal yang dalam program kebijakan daerah yang belum tercantum, termuat pada perda sebelumnya (KLA, FAD, PATBM, dan KPAD).
4.Memperkuat Program dan Kebujakan Pusat, untuk di implementasikanke Provinsi / Daerah dalam bentuk Perda sebagai Regulasi pelaksanaan kegiatan program di daerah.
5.Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kepentingan dan hak anak di daerah
6.Sebagai dokumentasi administrasi daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 29a Cukup jelas Pasal 29b Cukup jelas Pasal 29c Cukup jelas Pasal 29d Cukup jelas Pasal 29e Cukup jelas Pasal 29f Cukup jelas Pasal 29g TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 87