DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019

Nomor: 6
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juni 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Perda ini diatur tentang perubahan Ketentuan Pasal 1 angka 1, angka 2, angka 3, angka 5 dan angka 6, dan ditambah angka 36, angka 37, angka 38 dan angka 39; Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F dan Pasal 29G.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
c.bahwa program kabupaten layak anak dan kegiatan forum anak daerah, perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, komisi perlindungan anak daerah, Ruang Publik Ramah Anak Dan Kawasan Tanpa Rokok belum terakomodir dalam peraturan daerah Kabupaten Landak Nomor 15 Tahun 2013;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c,dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
3.Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3904), sebagaimana telah di ubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 55 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Landak (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3970);
4.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANDAK dan BUPATI LANDAK

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Landak Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Landak Nomor 35);

1.Ketentuan Pasal 1 angka 1,angka 2, angka 3 di ubah, angka 5, dan angka 6 di ubah, dan di tambah angka 36, angka 37, angka 38 dan angka 39, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Landak.
2.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh pemerintah daerah Kabupaten Landak dan dewan perwakilan rakyat Daerah kabupaten Landak menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Landak
4.Dinas adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Landak.
5.Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah adalah sekretariat komisi yang menangani tentang administrasi, konsultasi dan penanganan semua kasus kekerasan terhadap anak yang dan senua anak bermasalah dengan hukum.
6.Kabupaten Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah untuk mewujudkan terpenuhnya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintergrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak.
7.Forum Anak Daerah yang selanjutnya di singkat FAD adalah Forum Anak Daerah sebagai wadah partisipasi bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
8.Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat yang selanjutnya di singkat PATBM adalah.sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
9.Komisi Perlindungan Anak Daerah yang selanjutnya di singkat KPAD adalah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak yang bersifat independen.
36.Kabupaten kota layak anak yang selanjutnya di singkat KLA adalah untuk mewujudkan terpenuhnya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintergrasi dengan dan antar seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak. 37.Forum anak daerah yang selajutnya di singkat FAD adalah forum anak daerah sebagai wadah partisipasi sebagai anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi. 38.Perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat yang selanjutnya di singkat PATBM adalah, sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkeordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak. 39.Komisi perlindungan anak daerah yang selanjutnya di singkat KPAD adalah untuk menjamin terlaksananya penyelengaraan perlindungan anak yang bersifat independen.
40.Ruang publik ramah anak merupakan ruang yang dikhususkan agar anak bisa melakukan aktfitas tumbuh kembang secara lebih oktimal.
2.Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 6 (enam) pasal, yakni Pasal 29A, Pasal 29B, Pasal 29C, Pasal 29D, Pasal 29E, Pasal 29F dan Pasal 29G, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

(1)Untuk mewujudkan terpenuhinya hak anak, dilaksanakan secara terpadu dan terintregrasi, komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan terencana secara menyeluruh, berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan dengan seluruh sektor pembangunan melalui kebijakan pengembangan kabupaten layak anak.
(2)Pemerintah daerah menyelenggarakan ruang publik ramah anak terdiri dari :
1. a.Taman Kota Ramah Anak;
2. b.Taman Baca Ramah Anak;
3. c.Pepustakaan Ramah Anak,
4. d.Rsud Ramah Anak Dan Puskesmas Ramah Anak
5. e.Sekolah Ramah Anak
(3)Ketentuan Lebih lanjut sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29B

(1)Pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan/atau membentuk forum anak daerah sebagai wadah bagi anak untuk berkumpul, menyatakan dan di dengar pendapatnya, serta mencari, menerima dan menyampaikan informasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang Pembentukan forum anak daerah di tetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29C

(1)Sebuah gerakan dari jaringan atau kelompok warga pada tingkat masyarakat yang bekerja secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan perlindungan anak.
(2)Kegiatan promotiv dan pencegahan untuk menghindari terjadinya kekerasan terhadap anak.
(3)Diharapkan masyarakat dapat mengenali menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permesalahan yang terjadi di lingkungan secara mandiri.

Pasal 29D

(1)Untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan perlindungan anak, maka di bentuk komisi perlindungan anak daerah yang bersifat independen.
(2)Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah beranggotakan minimal 5 orang dan maksimal 7 orang terdiri:
1. a.ketua;
2. b.wakil ketua;dan
3. c.anggota.
(3)Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah terdiri dari unsur tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat dan/atau organisasi sosial dan/atau organisasi masyarakat dan/atau organisasi propesi dan/atau lembaga swadaya masyarakat dan/atau dunia usaha dan/atau kelompok masyarakat yang peduli terhadap perlindungan anak.
(4)Keanggotaan komisi perlindungan anak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui proses seleksi oleh panitia yang ditentukan dengan Keputusan Bupati.
(5)Keanggotaaan komisi perlindungan anak daerah diangkat dan diberhentikan oleh bupati, setelah mendapat pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat di angkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 29E

Komisi perlindungan anak daerah bertugas :

a.Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
b.Memberikan laporan, saran dan masukan serta rekomendasi kepada bupati dalam rangka perlindungan anak; dan
c.Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan mekanisme kerja Komisi Perlindungan anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 29F

(1)Untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Komisi Perlindungan Anak Daerah, pemerintah daerah membentuk Sekretariat komisi perlindungan anak daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai, susunan organisasi, pembiayaan dan mekanisme kerja Komisi dan Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Pasal 29G
(1)Pembiayaan untuk pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiaya dari:
1. a.Anggaran pendapatan dan belanja desa;dan
2. b.Tanggung jawab Sosial Perusahaan (Coorporate Social Responsibility)
(3)Ketentuan Lebih lanjut tentang Pembiayaan diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Landak. Ditetapkan di Ngabang pada tanggal 18 Juni 2019 BUPATI LANDAK, TTD KAROLIN MARGRET NATASA Diundangkan di Ngabang pada tanggal 18 Juni 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANDAK, TTD VINSESNSIUS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2019 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANDAK PROVINSI KALIMANTAN BARAT : ( 6 TAHUN 2019 ) PENJELASAN ATAS RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN KABUPATEN LANDAK NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK I. UMUM Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Demikian juga anak adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. mengingat posisi dan harapan kepada anak sebagai potensi dan masa depan bangsa sehingga anak patut mendapat perhatian dari semua pihak agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar serta terhindar dari perlakuan dan tindakan yang salah, kekerasan, diskriminasi yang akan merusak perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial anak. Untuk itu anak perlu mendapat kesempatan seluas luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, sosial dan akhlak yang mulia.. Meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah tercantum kewajiban dan tanggung jawab perlindungan anak, serta sanksi terhadap pelaku-pelaku maupun pihak pihak yang akan merusak dan merampas hak-hak anak akan tetapi melihat kompleksitas permasalahan anak perlu lebih dipertegas agar semua pihak turut serta dalam memikul tanggungjawab terhadap masa depan anak. Oleh karena itu melalui Peraturan Daerah ini dapat lebih mengimplementasikan hak-hak anak serta perlindungannya sehingga dapat dilaksanakan lebih komprehensif, terintegrasi dan berkesinambungan baik unsur pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat serta lembaga-lembaga lain yang terkait dengan masalah anak. Dengan demikian Peraturan Daerah ini akan dapat lebih menjabarkan dan melengkapi hal-hal dalam peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi khususnya yang berkaitan dengan permasalahan anak.

1.Undang – undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak di ubah menjadi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2.Perda Perlindungan Anak Kabupaten Landak Nomor 15 tahun 2013 tentang Perlindungan Anak masih menggunakan Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 tahun 2002.
3.Untuk menambah pasal-pasal yang dalam program kebijakan daerah yang belum tercantum, termuat pada perda sebelumnya (KLA, FAD, PATBM, dan KPAD).
4.Memperkuat Program dan Kebujakan Pusat, untuk di implementasikanke Provinsi / Daerah dalam bentuk Perda sebagai Regulasi pelaksanaan kegiatan program di daerah.
5.Sebagai dasar hukum dalam melaksanakan program-program yang berkaitan dengan kepentingan dan hak anak di daerah
6.Sebagai dokumentasi administrasi daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 29a Cukup jelas Pasal 29b Cukup jelas Pasal 29c Cukup jelas Pasal 29d Cukup jelas Pasal 29e Cukup jelas Pasal 29f Cukup jelas Pasal 29g TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANDAK NOMOR 87

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 6 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 29E

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 29A

Pasal 29B

Pasal 29C

Pasal 29D

Pasal 29E

Dasar hukum (5)

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 55 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015