DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Langkat

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan serta merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Langkat memerlukan peningkatan kinerja, pelayanan, dan profesionalisme, sehingga dapat memberi dampak pada meningkatnya mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT, PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT BUPATI LANGKAT PROVINS! SUMATERA UTARA 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. 3.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9};
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322 ) ;
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, Pasal I Beberapa ketentuan daJam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016) diubah sebagai berikut:

Menetapkan

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENLANGKAT dan BUPATI LANGKAT

8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29); 4

Pasal 13

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi prata.ma.
(3)Jabatan eselon II.b ataujabatan tinggi pratama meliputi:
1. a.Sekretaris DPRDkabupaten;
2. b.Inspektur daerah kabupaten;
3. c.Asisten sekretaris Daerah kabupaten
4. d.Kepala dinas Daerah kabupaten;
5. e.Kepala badan Daerah kabupaten;
6. f.Staf ahli bupati;
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Rurnah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

(2)Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penya.mpaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
(7)Jabatan eselon IV. b a tau jabatan pengawas meliputi: 5
1. g.Direktur rumah sakit umum daerah Kabupaten kelas Adan kelas B; dan
2. h.Direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A.
(4)Jabatan eselon Ill.a ataujabatan administrator meliputi:
1. a.Sekretaris inspektorat Daerah;
2. b.Inspektur pembantu;
3. c.Sekretaris dinas Daerah kabupaten;
4. d.Sekretaris badan Daerah kabupaten;
5. e.Kepala bagian;
6. f.Camat;
7. g.Direktu.r rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas C;
8. h.Wakil direktur rumah sakit um.um Daerah kabupaten kelas A dan kelas B; dan
  1. 1.Wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten kelas A.
(5)Jabatan eselon lli.b atau jabatan administrator meliputi:
1. a.Kepala bidang pada dinas Daerah dan badan Daerah;
2. b.Sekretaris kecamatan;
3. c.Direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas D;
4. d.Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas A, kelas B, dan kelas C; dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten kelas Adan kelas B.
(6)Jabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas meliputi:
1. a.Lurah;
2. b.Kepala Sub bagian pada sekretariat Daerah kabupaten, sekretariat DPRD, inspektorat Daerah, dinas Daerah, dan badan Daerah;
3. c.Kepala seksi pada dinas Daerah:
4. d.Kepala sub bidang pada badan Daerah;
5. e.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah kelas A;
6. f.Sekretaris kecamatan tipe B;
7. g.Kepala seksi pada kecamatan;
8. h.Kepala sub bagian pada rumah sakit daerah kabupalen; dan
  1. 1.Kepala seksi Pada rumah sakit Daerah kabupaten. ALI PEMBIN TK. I NIP. 197 0803 200212 1 005 Diundangkan di Stabat pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA (7-136/2020) BUPATI LANGKAT, ttd TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Ditetapkan di Stabat pada tanggal 30 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. Pasal n Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9. a.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten dan badan daerah kabupaten kelas B;
10. b.Kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah kelas A;
11. c.Kepala sub bagian pada kecamatan;
12. d.Sekretaris kelurahan; dan
13. e.Kepala seksi pada kelurahan.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rumah Sakit Daerah sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan serta merupakan bagian dari perangkat daerah Kabupaten Langkat memerlukan peningkatan kinerja, pelayanan, dan profesionalisme, sehingga dapat memberi dampak pada meningkatnya mutu layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat;
c.bahwa dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada buruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Oaerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LANGKAT, PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT NOMOR 7 TAHUN 2020 TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT BUPATI LANGKAT PROVINS! SUMATERA UTARA 2 Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. 3.Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keduaatas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9};
6.Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322 ) ;
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nornor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3
1.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8

(1)Pada urusan pemerintahan di bidang kesehatan, selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Rumah Sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi yang bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan kesehatan secara profesional.
(2)Sebagai unit organisasi yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Rumah Sakit Daerah Kabupaten memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.
(3)Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan, Pasal I Beberapa ketentuan daJam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2016) diubah sebagai berikut:

Menetapkan

8.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Ten tang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29); 4

Pasal 13

(1)Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(2)Sekretaris Daerah kabupaten merupakan jabatan eselon II.a atau jabatan pimpinan tinggi prata.ma.
(3)Jabatan eselon II.b ataujabatan tinggi pratama meliputi:
1. a.Sekretaris DPRDkabupaten;
2. b.Inspektur daerah kabupaten;
3. c.Asisten sekretaris Daerah kabupaten
4. d.Kepala dinas Daerah kabupaten;
5. e.Kepala badan Daerah kabupaten;
6. f.Staf ahli bupati;
  1. 3.Ketentuan Pasal 13 ayat (4) dan ayat (6) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  2. 2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

( 1) Rurnah Sakit Daerah Kabupaten dipimpin oleh Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten.

(2)Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
(3)Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penya.mpaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian Rumah Sakit Daerah Kabupaten.
(4)Dalam melaksanakan ketentuan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), Direktur Rumah Sakit Daerah Kabupaten ditetapkan selaku kuasa pengguna anggaran dan kuasa pengguna barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.
(7)Jabatan eselon IV. b a tau jabatan pengawas meliputi: 5
1. g.Direktur rumah sakit umum daerah Kabupaten kelas Adan kelas B; dan
2. h.Direktur rumah sakit khusus Daerah Kabupaten kelas A.
(4)Jabatan eselon Ill.a ataujabatan administrator meliputi:
1. a.Sekretaris inspektorat Daerah;
2. b.Inspektur pembantu;
3. c.Sekretaris dinas Daerah kabupaten;
4. d.Sekretaris badan Daerah kabupaten;
5. e.Kepala bagian;
6. f.Camat;
7. g.Direktu.r rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas C;
8. h.Wakil direktur rumah sakit um.um Daerah kabupaten kelas A dan kelas B; dan
  1. 1.Wakil direktur rumah sakit khusus Daerah kabupaten kelas A.
(5)Jabatan eselon lli.b atau jabatan administrator meliputi:
1. a.Kepala bidang pada dinas Daerah dan badan Daerah;
2. b.Sekretaris kecamatan;
3. c.Direktur rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas D;
4. d.Kepala bagian dan kepala bidang pada rumah sakit umum Daerah kabupaten kelas A, kelas B, dan kelas C; dan rumah sakit khusus Daerah kabupaten kelas Adan kelas B.
(6)Jabatan eselon IV.a ataujabatan pengawas meliputi:
1. a.Lurah;
2. b.Kepala Sub bagian pada sekretariat Daerah kabupaten, sekretariat DPRD, inspektorat Daerah, dinas Daerah, dan badan Daerah;
3. c.Kepala seksi pada dinas Daerah:
4. d.Kepala sub bidang pada badan Daerah;
5. e.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah dan badan Daerah kelas A;
6. f.Sekretaris kecamatan tipe B;
7. g.Kepala seksi pada kecamatan;
8. h.Kepala sub bagian pada rumah sakit daerah kabupalen; dan
  1. 1.Kepala seksi Pada rumah sakit Daerah kabupaten. ALI PEMBIN TK. I NIP. 197 0803 200212 1 005 Diundangkan di Stabat pada tanggal 30 Desember 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, ttd INDRA SALAHUDIN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT, PROVINS! SUMATERA UTARA (7-136/2020) BUPATI LANGKAT, ttd TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN Ditetapkan di Stabat pada tanggal 30 Desember 2020 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat. Pasal n Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
9. a.Kepala unit pelaksana teknis pada dinas Daerah kabupaten dan badan daerah kabupaten kelas B;
10. b.Kepala sub bagian pada unit pelaksana teknis dinas Daerah dan unit pelaksana teknis badan Daerah kelas A;
11. c.Kepala sub bagian pada kecamatan;
12. d.Sekretaris kelurahan; dan
13. e.Kepala seksi pada kelurahan.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Langkat Nomor 7 Tahun 2020

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 13

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1982

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1986

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2019

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016