DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK. Terdiri dari XI Bab, dan 26 Pasal. Dengan uraian sebagai berikut; Bab I Ketentuan Umum, Bab II Sasaran Pembatasan dan Jenis Sampah Plastik, Bab III Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, Bab IV Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah, Bab V Rencana Aksi Daerah, Bab VI Peran Serta Masyarakat, Bab VII Pembinaan dan Pengawasan, Bab VIII Insentif, Bab IX Sanksi Administratif, Bab X Pembiayaan, Bab XI Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan produk danjatau kemasan produk/wadah plastik menghasilkan dan menyebabkan timbulan sampah plastik yang dapat membahayakan kesehatan, pencemaran, dan zatau kerusakan lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya pengurangan atas timbulan sampah plastik dari dampak buruk atau bahaya terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan Zatau wadah plastik di daerah Kabupaten Lombok Timur;
c.bahwa berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, setiap orang dalam pengelolaan sampah meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, berkewajiban melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa pengurangan sampah sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga antara lain meliputi pembatasan timbulan sampah berupa pembatasan penggunaan kantong plastik dan menghindari penggunaan produk, barang dan I atau kemasan plastik sekali pakai;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan 'sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik; BUPATI LOMBOK TIMUR, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAH PLASTIK TENTANG PERATURANDAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2021 BUPATI LOMBOK TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT - Menirnbang

Menetapkan

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBATASAN TIMBULAN SAMPAHPLASTIK. MEMUTUSKAN: BUPATIWMBOK TIMUR dan DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENWMBOK TIMUR Dengan Persetujuan Bersama

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6.Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/Se1;jen/Kum.l/l0/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
7.Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 6), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2012 Nomor 6); Mengingat Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Daerah adalah Kabupaten LombokTimur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati LombokTimur.
4.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5.Sampah Plastik adalah sampah yang mengandung senyawa polimer.
6.Timbulan Sampah Plastik adalah volume dan/atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah platik di wilayah tertentu per satuan waktu.
7.Pembatasan Timbulan Sampah Palstik adalah upaya meminimalisasi timbulan sampah plastik yang dilakukan sejak sebelum dihasilkannya suatu produk darr/atau kemasan produk plastik sampai dengan saat berakhirnya kegunaan produk dan/ atau kemasan produk plastik.
8.Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks atau polyethylene, thermoplastic synthetik polimeric, atau bahan-bah an sejenis lainnya, dengan atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
9.Kantong Plastik Sekali Pakai adalah kantong plastik yang diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
10.Plastik Sekali Pakai adalah segala bentuk alar/bahan yang terbuat dari atau mengandung bahan dasar plastik, lateks sintetis atau polyethylene, thermoplastic synthetic polymeric dan diperuntukkan untuk penggunaan sekali pakai.
11.Sedotan plastik adalah sedotan plastik lepasan, baik yang disediakan secara eceran ataupun grosiran serta tidak melekat sebagai satu kesatuan dengan kemasan mmum.
12.Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, darr/atau wadah plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi, dan penggunaan secara bijaksana dan bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik yang tidak ramah lingkungan.
13.Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 14.Toko Modem adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pasall BABI KETENTUANUMUM Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.sasaran pembatasan dan jenis Sampah Plastik;
b.pengaturan mengenai Pembatasan Timbulan Sampah Plastik;
c.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
d.rencana aksi Daerah;
e.peranserta masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.insentif;
h.sanksi administratif; dan
i.pembiayaan. Pasa13

(1)Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dimaksudkan untuk mengendalikan dan mengurangi peredaran sampah plastik dan produk, kemasan produk, danj'atau wadah berbahan plastik dari sumber penghasil sampah.
(2)Tujuan Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk:
1. a.meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup dari bahaya akibat penggunaan produk, kemasan produk, dan Iatau wadah plastik;
2. b.menjamin perlindungan dan pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi masyarakat akibat penggunaan produk, kemasan produk, dan Iatau wadah plastik;
3. c.mengurangi Timbulan Sampah Plastik dan dampak pencemaran lingkungan hidup yang berasal dari produk dan/ atau kemasan produk plastik;
4. d.mengendalikan laju timbulan Sampah Plastik yang menjadi beban pencemar bagi lingkungan hidup; dan
5. e.meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah plastik. Pasa12
  1. 15.Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
  2. 16.Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah termasuk keIja sarna dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
  3. 17.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dilakukan melalui kegiatan:
6. a.pelarangan penyediaan Kantong Plastik Sekali Pakai; dan
7. b.pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai.

Pasal 6

(1)Pembatasan Timbulan Sampah Plastik dilakukan terhadap jenis produk, kemasan produk, darr/atau wadah plastik meliputi:
1. a.Kantong Plastik Sekali Pakai;
2. b.sedotan plastik; dan C. wadah makanan/rninuman plastik.
(2)Wadah makanan plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, termasuk alat makan plastik berupa sendok dan garpu plastik sekali pakai. Pasa1S
(1)Sasaran pengaturan Pembataaan Timbulan Sampah Plastik dalam Peraturan Daerah ini meliputi pelaku usaha dan/ atau kegiatan di bidang:
1. a.ritel;
2. b.jasa makanan dan minuman; dan
3. c.kegiatan pemerintahan.
(2)Pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Toko Modern;
2. b.Pusat Perbelanjaan; dan
3. c.Pasar Rakyat.
(3)Pelaku usaha atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.rumah makan;
2. b.kafe;
3. c.restoran;
4. d.jasa boga; dan
5. e.hotel atau penginapan.
(4)Kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi kegiatan rapat/pertemuan, sosialisasi, pelatihan, seminar, lokakarya, workshop, simposium, dan/ atau kegiatan sejenisnya yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di Daerah.

BAB III

PEMBATASANTIMBULANSAMPAHPLASTIK

Pasal 4

a.tidak menggunakan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah berbahan plastik;
b.menggunakan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah yang mudah diurai oleh proses alam; dan/ atau
c.menggunakan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah yang menimbulkan sampah plastik sesedikit mungkin. Pasa110 Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap jenis produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai meliputi:
a.sedotan plastic, sendok plastik; dan
b.wadah makanarr/minuman plastik.

BAB II

SASARANPEMBATASANDANJENIS SAMPAHPLASTIK Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

Pasal 9

a.menyediakan kantong alternatif lain yang ramah lingkungan dan mudah diurai oleh proses alam;
b.tidak menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai kepada konsumenj'pembeli baik secara gratis atau berbayar;
c.menjualan produk tanpa kemasan atau wadah Plastik Sekali Pakai; darr/atau
d.menyarankan kepada konsumen/pembeli untuk membawa dan menyediakan wadah atau kantong belanja sendiri. Pasa1S Setiap pelaku usaha dan/ atau kegiatan di bidang ritel, jasa makanan dan minuman serta kegiatan pemerintahan dilarang menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terselenggaranya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, meliputi:
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai;
2. b.memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik; dan
3. c.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terdapat keterpaduan dalam pembatasan dan pengurangan timbulan Sampah Plastik.

Pasal 13

BABIV TUGASDANWEWENANGPEMERINTAHDAERAH

(1)Pengelola Pasar Rakyat, pelaku usaha atau kegiatan di bidang jasa makanan dan minuman serta instansi pemerintah di Daerah yang menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4), berkewajiban melakukan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai terhadap pelaksanaan usaha atau kegiatannya.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1)Setiap pelaku usaha Toko Modem dan Pusat Perbelanjaan wajib mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai dengan:
1. a.menyusun rencana atau program pengurangan penggunaan kemasan produk, dan/ atau wadah plastik sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya; dan
2. b.menyediakan kemasan produk dan/ atau wadah altematif lain yang ramah lingkungan dan mudah diurai oleh proses alam.
(2)Pelaku usaha Toko Modem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.minimarket; b supermarket;
2. c.departement store; dan/ atau
3. d.hypermarket.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana atau pelaksanaan program pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. \. Pasall1 -to,' • .. . ' ~\.: ; n :O:;",::J r. ;~L(;·~'F;~:r:.:'>·;; .):;.!~.~··1·J ;[~.:::f·rfI:~;.~ '}f • :, .-:'., '! '" ; . ~ ; t . :.J " t: "," _.-,'rr:'\.{'L~_ ,t." ..' ..; ;; ~.: .:;..-:...: _. r ~.' "'l}' ;:JP;;i; ';.:,·C:, ;.)r~L~~:~'F} :-·1~·,,.::>'t ',_// ~"'i/\ C1- '~'.~/\ ") j,'r!' :. L ..; " r;..- -._..... -": " .... ' - .. , :;,i :.~;.. f' .... {.' F~'~··~}:.~'I\.~-'-:~[>-~rut;;-~~Y~(T·r;!~~~~;,:,:~.r~1 ,'! .~.~~::~~t. l,I-.;',!J "~!1~'J_:~f;.~:~;:::,~·.~'.'.I..:'~"r I" t,,, ,';, '.!;',.":::'..~.:- .'.~.~; . • , • ,... (", -,i "1:"\ ' I"~ ..• 0' _- J~1.. . ..'-I" .', ',',,' '.',' '.:iJ:"·_:".~\·.-.,_i _.~·~.•.i .l·':.tV'~;'''~- , \ . {I',:', ,· ....·4 _. " ,0,', ,' .•,"." :- ,'- -.' ~'\", fo' (' ,,-,,{, ~., •• -. " ~- ~."'.' ••• ~< ' .. ~' ',1._ .. ','J". ~.- . :.~: ~'.(~I."" \./ ." . ,. , ; ..'~-,.j • ':'.~:. ,; t .~ .- : ~.' ~. :7·_, .~ :;. ,. ",CO ;.:,;,;,u:·~.({J , '. (I) Dalam upaya pembatasan timbulan Sampah Plastik di Daerah, Pemerintah Daerah menetapkan strategi, program, dan kegiatan yang sinergis, terukur, dan terarah untuk mengurangi jumlah penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/ atau kantong plastik sekali pakai dalam bentuk Rencana Aksi Daerah.
(2)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) merupakan dokumen perencanaan yang memberikan arahan strategis bagi Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam rangka percepatan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/ atau kantong plastik sekali pakai untuk periode 5 (lima)tahunan. Pasa115 BABV RENCANA AKSI DAERAH Dalam rangka Pembatasan Timbulan Sampah Plastik, Pemerintah Daerah berwenang:
1. a.menentukan kebijakan pengurangan produk, kemasan produk, dan/atau wadah Plastik Sekali Pakai melalui persyaratan perizinan usaha sebagai salah satu upaya pengendalian timbulan Sampah Plastik di Daerah;
2. h.menetapkan kebijakan dan strategi pengurangan penggunaan Kantong Plastik Sekali Pakai serta produk, kemasan produk, danj'atau wadah Plastik Sekali Pakai; dan
3. c.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai oleh pelaku usaha dan/ atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman, serta kepada masyarakat yang menjadi konsumen.

Pasal 14

(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), Pemerintah Daerah:
1. a.mengadakan sosialisasi mengenai pelarangan Kantong Plastik Sekali Pakai dan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai kepada masyarakat dan pelaku usaha;
2. b.mendorong pelaku usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik Sekali Pakai dan melakukan pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, darr/atau wadah Plastik Sekali Pakai;
3. c.mendorong penggunaan kantong lain sebagai altematif pengganti Kantong Plastik;
4. e.mendorong masyarakat untuk melakukan pengurangan secara mandiri terhadap penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah plastik dan tidak menggunakan Kantong Plastik Sekali Pakai; dan
5. f.melakukan pengawasan pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan produk, wadah, atau Kantong Plastik.
(1)Masyarakat berperan aktif dalam upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.
(2)Peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
1. a.tidak menggunakan produk, kemasan produk, wadah, dan/ atau Kantong Plastik Sekali Pakai dalam kegiatan sehari-hari;
2. b.mengurangi penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/ atau Kantong Plastik Sekali Pakai;
3. c.aktif melakukan pencegahan dan sosialisasi mengenai bahaya penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/atau Kantong Plastik Sekali Pakai terhadap kesehatan dan lingkungan;
4. d.melakukan pembersihan lingkungan, sungai, pantai, dan/ atau laut terhadap sampah plastik; dan/ atau
5. e.berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program zero waste Pemerintah Daerah.
(3)Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan dalam rangka peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap upaya Pembatasan Timbulan Sampah Plastik.

Pasal 17

BABVI PERANSERTAMASYARAKAT

(1)Dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bupati dapat membentuk Tim, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat.
(2)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 16

(3)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui strategi yang meliputi:
1. a.gerakan peningkatan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap upaya pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, wadah, dan/ atau kantong plastik sekali pakai;
2. b.pengendalian dan pengurangan sampah plastik;
3. c.komunikasi, informasi, dan edukasi kepada konsumen dalam pengurangan sampah plastik; dan
4. d.penguatan kelembagaan, pengawasan, darr/atau penegakan hukum.
(4)Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(5)Penyusunan dokumen rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah.
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(1)Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui:
1. a.monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengurangan penggunaan kemasan produk, wadah, darr/atau Kantong Plastik Sekali Pakai oleh pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman; dan
2. b.penegakan hukum atau pemberian sanksi.
(2)Penegakan hukum atau pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan satuan polisi pamong praja.

Pasal 21

(1)Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan terhadap pelaku usaha atau kegiatan di bidang ritel dan jasa makanan dan minuman, serta kepada masyarakat sebagai konsumen.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
1. a.edukasi atau sosialisasi;
2. b.konsultasi;
3. c.pelatiban; dan
4. c.fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan kemasan produk, wadah, dan/ atau kantong plastik yang ramah lingkungan.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas. Pasa120 Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembatasan timbulan Sampah Plastik di Daerah.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2021

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

PEMBATASANTIMBULANSAMPAHPLASTIK

Pasal 4

SASARANPEMBATASANDANJENIS SAMPAHPLASTIK Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 6

PEMBATASANTIMBULANSAMPAHPLASTIK

Pasal 4

SASARANPEMBATASANDANJENIS SAMPAHPLASTIK Pengurangan penggunaan produk, kemasan produk, dan/ atau wadah Plastik Sekali Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan cara:

Pasal 9

Pasal 7

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 21

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 81 Tahun 2012