DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Timur No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 22 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 IPUU /Xll l2ol4, menyatakan bahwa penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pqiak Daerah dan Retribusi Daerah tidak berkekuatan hukurxr karena bertentangan dengan Pasa.l 28D dan Pasal 28F

Mengingat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.bahwa berdasqrkan putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengenda.lian Menara Telekomunikasi, perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdaserkan p€rtimbangan sebagaimana dimakeud dalam huruf a dan huruf b, p€rlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan ataa Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2Ol1 tentang Retribusi Pengendaliar Menara Telekomunikasi; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahut 1960 tcntang Pctaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahr:r 196O Nomor 1O4, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); PARAT HII]R1 f.riHrs I Il.s. !
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang l,arangan Pralrtek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
6.Undang-Undang Nomor 2a Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan I€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (L€mbaian Negara Republik Indonesia Tahun 2OO2 Nomor 134, Tambahan l€mbfian Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahu,r 2OO2 tentang Penfaran (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Talun 2O02 Nomor 139, Tambahan lrembaral Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
10.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 terrtang Pembentukan Kabupaten Lurm Timur dan Nabupaten Mamuju Utara di provinsi Sulawesi SeLataa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negar"a Republik lndonesia Nomor 427Ol.; 1 1. Ufldang-Undang Nomor 26 "tahu.n 2OO7 tentang Penataan Ruang (Icmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo7 Nomor 68, Tambahan Lcmbaran Negara RePublik lndonesia Nomor 4725);
12.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO9 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Oo9 Nomor 1, Tambahar L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
13.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2oo9 tentang Pelayanan Pubtik (Lrcmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO9 Nomor 112, Tambahan lcmbara-n Negara Republik Indonesia Nomor 5O38);
14.Undang-Undang Nomor 28 Talun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9 Nomor 13O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); l'i- li 2 KTIIS ii,
15.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg Nomor 14O, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintaha-n Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negala Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentalg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan ljmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2OOO tentang Penyelenggalaan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentalg Penggunaan Spektrum FYekuensi Radio dan Orbit Satelit (kmbarai Negara Republik Indonesia Tahun 2OO0 Nomor 108, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2OO5 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO2 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOS Nomor 83, Tamba]lan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4532);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentqng Pengetolaan l(euangan Daerah (l€mbaran Negara RepubLik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daera} (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
22.Peratural Pemerintah Nomor 15 Tahun 20lO tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan L€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5103);
23.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2o1o tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 516O); S.Ldr 3 PARAF HIT,R,{ KIIIS L- \ '1, 24, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan P4iak Daerah dan Retribusi Daerah (L.mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25.Peraturar Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungaa (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 48, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 5285);
26.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 10 Tahun 2005 tentang Sertifrkasi Alat dan Perangkat Tekekomunikasi; 27- PeratrJ.,.a'] Menteri Dalaln Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaaa Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 31O);
28.Peraturan Bcrsama Mcnteri Da.lam Ncgeri, Mentcri Peke rjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2OO9, Nomor 07IPRT/M/2O@, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/O3/2009, Nomor 3/P/20o9 tentang Pedomal Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
29.Keputusar Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2OOO tentang Kawasan Keselarnat8rl Operasi Penerbangan (KKoPh
30.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2oO8 tentaltg Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8) sebagaimana telal diubah beberapa kali teralhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daera} Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 35);
31.Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 20lO Nomor l5);
32.Peratulan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Kabuoaten Luwu -Timur _2O l l-2031 (Lembarai Daeiah Kabupaten Lu\tru Timur Tahun 2Ol I Nomor 7, Tambalan Lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3g); 1'\RAF IIIf,R,\ t-- k I ilIs i I I
33.Peratural Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahuu 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Lusan Timur Tahun 20 I 1 Nomor 33, Tambahsn I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 57); Dengan Persetujuar Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR dan BUPATI LI'WU TIMUR MEMUTUSKAN; Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWL' TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALTAN MENARA TELEKOMUNIKASI Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 33 ?ahun 2O1l tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O11 Nomor 33) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal I angka 2 diubah, ditambahkan 1 angka yaitu angka 37 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

l.Pemerintahan Daera} adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan PerwakiLan Ralgat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluae-luasnya dalam eietem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945.
1. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penlrelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. 3.Daerah adalah lGbupaten Luwu Timur.
3. 4.Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. 5.Dewan Perwakilan Ralryat Daerah yang selanjutnya disinSkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. 6.Peraturan Bupati adalah peraturan Bupati Luwu Tirnrrr.
6. 7.Instan8i prelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten yang bertanggung jawab dan berwena-ng melaksanakan pelayanan dalam urusan komunikasi darr informatika.
7. 8.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. 9.Jasa adalah kegiatan pemerin tah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan baraflg, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. l0 Jasa umum adalah pelayanan yang sediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikrnati PiIr.i " HJE&\RK|IiS Sr: 5 oleh orang pribadi atau badan. I I ll ll.Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingal umum yang didirikan di atas tanah atau bangunaa yang merupalan satu kesatuan konstruksi dengan banguna:r gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan p€rangkat telekomunikasi;.
9. 12.Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secana bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
10. 13.Penyelenggara telekomurrikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badarr Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Insta-nsi Pertahanan Keamalan Negara.
11. 14.Telekomunikasi adalah setiap pemancarart, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem eleldromagnetik lainnya.
12. 15.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruld-u telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switchiog Center (MSC), Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC) , dan jaringaa transmisi utama (backbone transmbsion) . l6-Zana adalah batasan area prersebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
13. 17.Penetapan Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi adalah kajian penentuan lokasi-lokasi yang diperuntukkan bagi pembangunan menara telekomunikasi.
14. 18.Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. 19.Bargunan gedung adalah eujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus. 2O. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badaa Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. 21.Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. 22.Perusahaan nasional adalah badar usaha yang berbentuk badan usaha atau tidak berbadan usaha yang seluruh modalnya adalah modal dalam negeri dan berkedudukan di lndonesia serta tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia. 23, Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikar dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan dan beroperasi di lndonesia.
18. 24.Retribusi adalah pung\rtan daerah sebagai pembayaran ataa jaaa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. P.\RA i KIIIS Srl(du 6 E"r.
19. 25.Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yarg disediakan atau diberikal oleh Pemerintah Daerah terkait pengelolaan persampahan, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. 26.Retribusi Pengenda-tian Menara Telekomunikasi adal,ah retribusi yang dipungut Bebrg^i pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakar dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
21. 27.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundalg-undangal retribusi diwajibkan untuh melakukan pembayaJan retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu,
22. 28.Masa Retribusi adalah suatu jaIrgka waktu tertentu yarg merupakan batas we-ktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkar jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
23. 29.Surat Ketetapa! Retribuei Daerah, yang aelanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutartg.
24. 30.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yarg selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dar/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
25. 31.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapsn retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 32, Surat Setoran Retribuai Daerah, yang Belanjutnya dieingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukalr menggunakal formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
26. 33.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah ketebihar pembayaraa retribusi karena jumlah lcedit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutarg;
27. 34.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilakeanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi darl atau untuk tujual lain dalam rangka melaksanakan ketentua-n peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
28. 35.Penyidikan tindak pidana dibidaag retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukaa oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yang tedadi serta men€mukan tersangkanya.
29. 36.Izin mendirikan bangunan menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi clan persyaratal telois ysrrg berlaku. hRAF HIf,R,\ irKHts Srk,!, t- t v R"g. 7
30. 37.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkal SBU adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menJrusr,rn komponen masukan kegiatan yang dite tapkan sebagai biaya masukan.
31. 2.Ketentuan Pasal 23 ayat (1) dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut : pasal 23 (l) Besarnya retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

(2)Tingkat Penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadilen dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah dalam pengawasal dan pengendalian menara telekomunikasi.

3.Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pase'l 24

(1)Struktur tarif didasarkan pada komponen biaya yang dikeluarkan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi ya,lg didasarkan pada klasilikasi zona yang terbagi atas empat zona.
(2)Pembagian zona sebagaimana dimalsud pa.da ayat (1) terdiri :
1. a.zona I yang meliputi Kecamatan Malili dan Kecamatan Angkona;
2. b.zona II yang meliputi Kecamatan Towuti, Kecamatan Nuha dan Kecamatan Wasuponda;
3. c.@ta lll yang meliputi Kecamatan Burau, Kecamatan Wotu, Kecamatan Tomoni, Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Mangkutana dan Kecamatan Kalaena; dan
4. d.zona IV khusus untuk wilayah Desa Bantilang dan Sekitarnya.
(3)Komponen biaya sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) terdiri dari ;
1. a.Honorarium Petugas Pengawas;
2. b.Transportasi;
3. c.Uang Malan; dan
4. d.AIat T\r1is Kantor.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Komponen Biaya sebagaimana dimalsud pada ayat (3) mengacu pada SBU dan Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

4.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1)Strultur dar besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi tercantum dalam tampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarken pada formula perhitungan s€bagaimana t€rcantum dalam lampirart yang merupakan bagian tidaf< terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Ketentuan Iebih lanjut mengenai Tarif Retribusi sebagaimara dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali dengan berpedoman pada SBU dan Biaya Pedalanarl Dinas Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. I'\1., I Itrg, S(kd, I Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. fuar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur, Ditetapkan di Ma.lili pada tanggal 22 Februari 2016 BUPATI LUWU TIMUR, M . THORIG HUSLER Diundangkan di Malili pada tanggal 22 Febrsari 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR, BAHRI SULI LEMBARAN DAERAH KAEIUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR :2r NOREG PERATURAN SULAWESI SEI,ATAN, DAERAH KABUPATEN L(,wU TIMUR PROVINSI 2 Tahun 2016,Nonor 18a.342/a/HI(M/2016 Tansgal 15 Ee bruari 2016 PARAP: Sekda 9 Ex! ills PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 2TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2O11 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI I. UMUM Sehubungal dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 /P,|'.]U-Xll l2ol4 terhadap permohononan uji materi penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajiak Daerah dan Retribusi Daerah terkait tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang diajukan oleh Perseroan Terbatas Kame Komunikasi Indonesia (selaku pemohon) dengan amar putusan mengambu.lkan gugatan pemohon seluruhnya dan menyatakan bahwa penjelasan Pasal 724 Undalg-Undang Paja.k Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) yang menyatakan bahwa tarif rctribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari Nilai JuaI Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menara telekomunikasi bertentangan dengan Undarg-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Pemerintah Daerah diminta untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dengan melakukan peninjaual kembali atas tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengaa berpedoman pada tata cara penghitungan tarif retribusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasa.l 151, Pasai 152, dan Pasa.l 161 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentarg Pajak Daerah dar Retribusi Daerah. Balrwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 151, Pasal 152 dan Pasal 161 teranglah Eudah bahwa penetapan tarif retribusi pengendalian menara telekomunikasi seharusnya didasarkan pada biaya jasa pengawasan dan rangka pengawasan dan pengendalian menara agar tetap sesuai dengan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KA.E}UPATEN LUWU TIMUR NOMOR L. q [i::.. w S.kdr 10 l! PARAF Hl[R^ LAMPTRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN L['WU TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2OT1 TENTANG RETRIBUSI PENGENDAIIAN MENARA TELEKOMUNIKASI FORUULI\ PERHITT'ITCAIT TARIF RETRIBUSI PENGEITDALIAN MEIARA TELEKOUUITIKASI

1.7-,<>na I Deskripsi Biaya Satuan Banyak Jumlah Keterangan
1.Honorarium Petugas Pengawas Rp450.OOO,OO Orang 1 Kali Rp45O.OO0,OO Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah2. Transportasi Rp4O.0OO,OO Orang I Kali Rp40.000,O0
3.Uang Makan Rp20.000,0o Oranq 1 Ka.li Rp2O.OOO,0O
4.ATK Rp5OO.OOO,OO Paket 1 Kali Rp50O.OOO,OO Total Biaya Rpl.OrO.Odr,OO Deskripsi Jumlah Kuniungan Pertahun Retribusi Pengendaliaa Menara Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara 4 Kali Rpf .O10.OO0,OO / menara/kunjungan x 4 Kali = Rp4.O4o.(xx)'oo/De!.ra/tahu!
2.ZONA lI Deslcipsi Biaya Satuan Banyak Jumlah Keteralgan
1.Honorarium Petugas Pengawas Rp450.OOO,OO Orarrg 1 Kali Rp45O.OOO,OO Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah2. Tralsportasi Rp6O.0O0,O0 Orang 1 Kali Rp60.0OO,OO
3.Uans Makan Rp2O.0OO,O0 Orang l Kali Rp20.0O0,OO
4.ATK RpsO0.O0O,OO Paket 1 Kali Rp5OO.O0O,OO Total Biava Rp1,O3O,OOO,(x, Deskripsi Jumlah Kuniungan Pertahun Retribusi Pengen dalian Menara Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara 4 Kali : Rp4, l2o.qD,oo/ metrara/tahu! IiRAF }IIfRARXHIS S{tdr (( Rpl.O3O.O0O,OO / menara/kunjungan x 4 Kali
3.ZONA III Deskripsi Biaya Satuan Banvak Jumlai Keterangan
1.Honorarium Petugas Pengawas Orang 1 Kali Rp45O.OOo,OO Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintsh Daerah5. Transportasi Rp70.OOO,O0 Oranq 1 Kali Rp70.OOO,0O
5.Uang Mal<an Rp2O.oO0,o0 Orang 1 Kali Rp2O.o0O,0O
7.A'lK Rp50O.O0O,0O Paket I Kali Rp50O.OOO,00 Total Biaya Rpr.(XO.O(x),(x) Deskripsi Jumlah Kuniungan Pertahun Retribusi ndalian Menara Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Menara 4 Kali Rp1.O40.O00,OO / menara/kunjungan x 4 Kali = Bpa. f 6O.qXr,OO/meaara/trhun 4, ZONA lV Deskripsi Biaya Satuan Banyak Jumlah Keterangan
1.Honorarium Petugas Pengawas Rp450.O00,0O Orang 1 Kali Harga satuan biaya berdasarkan SBU Pemerintah Daerah2. Transportasi Rp6O.0OO,00 Orang Rp60.00O,0O Sewa sarana Mobilitas Air Rpi.O0O.OO0,OO Otang 1Kali Rp1.00O.O00,0O
3.Uans Makan Rp2O.0OO,O0 Orang Rp2O.0OO,0O
4.ATK Rp5O0.0O0,0O Paket l Kali Rp500.OOO,OO Total Biaya Rp2.O3O.O(x),(x) Deskripsi Jumlah Kuniungan Pertahun Retribusi Pengendalian Menara Kegiatan Pengawasan dal Pengendalian Menara 3 Kali Rp2.O30.OOO,OO / menara/kunjungan x 3 Kali = Rp6.O90.fl)O,@/[retara/tahu! NARAF HIIIiARXHIS BUPATI LUWU TIMUR, )) THORIG SLER 12 Rp45O.o0O,00 Rp450.0Oo,OO 1Kali I Kali i

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 25

Pasal 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Dasar hukum (15)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1981

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 53 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2010

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2010

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2011