DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 4 Tahun 2015

Nomor: 4
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 Mei 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LIMBONG MENJADI KECAMATAN RONGKONG

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan latar belakang sejarah dan budaya serta mewujudkan aspirasi masyarakat, maka dipandang perlu perubahan nama Kecamatan Limbong;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraruran Daerah tentang Perubahan Nama Kecamatan Lim bong menjadi Kecamatan Rongkong. I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun I 945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826). - I - Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN NAMA KECAMATAN LIMBONG MENJADI KECAMATAN RONG KONG. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : I. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

2.Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN NAMA DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini Kecamatan Limbong berubah nama menjadi Kecamatan Rongkong.

Pasal 3

Wilayah Kecamatan Rongkong terdiri dari :

a.Desa Marampa;
b.Desa Limbong;
c.Desa Pengkendekan;
d.Desa Komba;
e.Desa Kanandede;
f.Desa Minanga; dan
g.Desa Rinding Allo.

Pasal 4

Ibukota Pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Desa Limbong.

Pasal 5

Segala peraturan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Daerah ini dengan penempatannya dalarn Lembaran Oaerah Kabupaten Luwu Utara, Ditetapkan di Masamba pada tanggal 21 Mei 2015 UP. Tf LUWU UTARA, NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA PROVINS! SULAWESI SELATAN NOMOR TAHUN 2015 . 3 -

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 4 Tahun 2015

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PERUBAHAN NAMA DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

PERUBAHAN NAMA DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (4)

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1999

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008