DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2008

Nomor: 19
Tahun: 2008
Ditetapkan: 28 Februari 2008
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 79

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
4.Peraturan . . .
4.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Kecamatan atau sebutan lain adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat daerah kabupaten/kota.
6.Pembentukan kecamatan adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai kecamatan di kabupaten/kota.
7.Penghapusan kecamatan adalah pencabutan status sebagai kecamatan di wilayah kabupaten/kota.
8.Penggabungan . . .
8.Penggabungan kecamatan adalah penyatuan kecamatan yang dihapus kepada kecamatan lain.
9.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini.
(2)Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemekaran 1 (satu) kecamatan menjadi 2 (dua) kecamatan atau lebih, dan/atau penyatuan wilayah desa dan/atau kelurahan dari beberapa kecamatan.

Pasal 3

Pembentukan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

Pasal 4

Syarat administratif pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

a.Batas usia penyelenggaraan pemerintahan minimal 5 (lima) tahun;
b.Batas usia penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan yang akan dibentuk menjadi kecamatan minimal 5 (lima) tahun;
c.Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau nama lain untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang menjadi calon cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
d.Keputusan . . .
d.Keputusan Kepala Desa atau nama lain untuk desa dan Keputusan Lurah atau nama lain untuk kelurahan di seluruh wilayah kecamatan baik yang akan menjadi cakupan wilayah kecamatan baru maupun kecamatan induk tentang persetujuan pembentukan kecamatan;
e.Rekomendasi Gubernur.

Pasal 5

Syarat fisik kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

(1)Cakupan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk daerah kabupaten paling sedikit terdiri atas 10 desa/kelurahan dan untuk daerah kota paling sedikit terdiri atas 5 desa/kelurahan.
(2)Lokasi calon ibukota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memperhatikan aspek tata ruang, ketersediaan fasilitas, aksesibilitas, kondisi dan letak geografis, kependudukan, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya.
(3)Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi bangunan dan lahan untuk kantor camat yang dapat digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 7

(1)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
1. a.jumlah penduduk;
2. b.luas wilayah;
3. c.rentang kendali penyelenggaraan pelayanan pemerintahan;
4. d.aktivitas perekonomian;
5. e.ketersediaan sarana dan prasarana.
(2)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan hasil kajian yang dilakukan pemerintah kabupaten/kota sesuai indikator sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

. . .

Pasal 8

(1)Pemerintah kabupaten/kota dapat membentuk kecamatan di wilayah yang mencakup satu atau lebih pulau, yang persyaratannya dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan pertimbangan untuk efektifitas pelayanan dan pemberdayaan masyarakat di pulau-pulau terpencil dan/atau terluar.
(2)Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari gubernur sebagai wakil Pemerintah.

Pasal 9

(1)Pemerintah dapat menugaskan kepada pemerintah kabupaten/kota tertentu melalui gubernur selaku wakil Pemerintah untuk membentuk kecamatan dengan mengecualikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pertimbangan kepentingan nasional dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

Isi peraturan

Teks79PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (23)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 12 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 14 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 10 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bungo No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 16 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 6 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nunukan No. 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 01 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 11 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor No. 3 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sikka No. 8 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang No. 1 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 1 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 15 Tahun 2017