DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Juni 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

regulasi_utama

Ringkasan

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi: a. pencegahan; b. pengurangan risiko; dan c. penanganan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masih banyak anak yang perlu mendapat perlindungan dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan/atau perlakuan salah di Daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Penyelenggaraan Perlindungan anak merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
3.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indionesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA dan BUPATI LUWU UTARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun kebawah dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6.Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, pemerhati anak, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi risiko, dan menangani korban tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
7.Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, dan psikologis.
8.Penelantaran Anak adalah setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan, dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh-kembang anak, termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
9.Eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat taupun keluarga dengan tujuan memaksa anak untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.
10.Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak.
11.Penanganan adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan atau penelantaran.
12.Lingkungan Pengasuhan adalah pengasuhan oleh orangtua dan pengasuhan di luar pengasuhan orangtua. Pengasuhan di luar pengasuhan orangtua terdiri dari pengasuhan oleh orangtua asuh atau orangtua angkat maupun pengasuhan dalam lembaga seperti panti asuhan atau panti sosial asuhan anak atau nama lain sejenisnya
13.Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi masyarakat terutama perempuan dan anak korban tindak kekerasan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dilakukan dengan prinsip:

a.non diskriminasi;
b.untuk kepentingan terbaik bagi anak;
c.hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh- kembang anak; dan
d.penghargaan terhadap pendapat anak, sesuai dengan usia dan tingkat kematangannya.

Pasal 4

Perlindungan anak bertujuan untuk :

a.mencegah tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak;
b.mengurangi risiko tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak;
c.menangani korban tindakan kekerasan dan atau penelantaran terhadap anak; dan
d.meningkatkan kualitas hidup anak agar dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan yang aman dan nyaman.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan anak meliputi:

a.pencegahan;
b.pengurangan risiko; dan
c.penanganan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak meliputi :

a.menyusun rencana strategis perlindungan anak jangka panjang, menengah, dan pendek sebagai bagian yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b.mencegah, mengurangi risiko, dan menangani anak yang menjadi korban tindak kekerasan dan/atau penelantaran anak;
c.mendorong tanggungjawab orang tua, masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan;
d.melakukan koordinasi dan kerjasama dalam mencegah dan menangani terjadinya tindak kekerasan dan atau penelantaran anak;
e.mengoptimalkan peran dan fungsi lembaga di lingkungan Pemerintah Daerah yang terkait untuk melakukan pencegahan, pengurangan resiko dan penanganan tindak kekerasandan atau penelantaran anak;
f.menyediakan sarana dan prasarana; dan
g.melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi.

BAB V

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 7

Sasaran pencegahan, pengawasan dan pengaduan/ pelaporan yang terkait dengan pemenuhan hak anak termasuk hak atas perlindungan.

Pasal 8

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

a.merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
1. 1.pencegahan, pengawasan, dan pengaduan/ pelaporan masalah perlindungan anak;
2. 2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran;
3. 3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran atas: a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan sosial dan psikologis; d) akta kelahiran; dan e) layanan bantuan hukum;
4. 4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi : a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi;
5. 5.upaya untuk meningkatkan pencapaian norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai kewenangan daerah dalam urusan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
1. 1.hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
2. 2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak melalui pengembangan kapasitas kelembagaan, dan tenaga penyedia layanan;
d.tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
1. 1.tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. 2.tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. 3.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4. 4.tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
5. 5.tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
e.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan atau penelantaran.

Pasal 9

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dan/atau penelantaran terhadap anak.

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2015