Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
a.merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme tentang:
1.pencegahan, pengawasan, dan pengaduan/ pelaporan masalah perlindungan anak;
2.penanganan secara terpadu untuk anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran;
3.jaminan pemenuhan hak setiap anak yang menjadi korban kekerasandan atau penelantaran atas:
a) layanan pemulihan dan pemeliharaan kesehatan; b) kelangsungan layanan pendidikan; c) layanan sosial dan psikologis; d) akta kelahiran; dan e) layanan bantuan hukum;
4.penyelenggaraan dukungan untuk keluarga yang meliputi :
a) konseling; b) pendidikan pengasuhan anak; c) mediasi keluarga; dan d) dukungan ekonomi;
5.upaya untuk meningkatkan pencapaian norma, standar, prosedur dan kriteria yang sesuai kewenangan daerah dalam urusan pemenuhan hak dan perlindungan anak;
b.meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat melalui sosialisasi, edukasi dan informasi mengenai:
1.hak-hak anak, perlindungan anak, dan pengasuhan anak; dan
2.dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran anak;
c.meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan anak melalui pengembangan kapasitas kelembagaan, dan tenaga penyedia layanan;
d.tenaga penyedia layanan sebagaimana dimaksud dalam huruf c meliputi:
1.tenaga penyedia layanan kesehatan;
2.tenaga penyedia layanan pendidikan;
3.tenaga penyedia layanan sosial dan psikologis;
4.tenaga penyedia layanan pengasuhan; dan
5.tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
e.meningkatkan kemampuan anak untuk mengenali risiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan dan atau penelantaran.