DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magelang No. 1 Tahun 2016

Nomor: 1
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

1.Ketentuan Umum 2.Kriteria Perusahaan 3.Sanksi Administratif 4.Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan 5.Mekanisme Penyelenggaraan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Serta Program Kemitraan dan bina Lingkungan 6.Pembinaan dan pengawasan 7.Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu menjalin hubungan sinergis antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan para pelaku dunia usaha dan masyarakat melalui pemanfaatan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta program kemitraan dan bina lingkungan; c. bahwa agar pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan serta program kemitraan dan bina lingkungan memperoleh hasil yang optimal perlu diatur dalam Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852); 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Penanaman Modal Di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG dan BUPATI MAGELANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN. BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 5. Perusahaan adalah perorangan atau badan yang menjalankan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, dan koperasi. 6. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 7. Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut PK adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 8. Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. 9. Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri serta pemberdayaan dana dari bagian laba BUMN. 10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

Pasal 2

Program TJSL dan PKBL dilaksanakan berdasarkan asas: a. kepastian hukum; b. kepentingan umum; c. keterpaduan; d. keterbukaan; e. partisipatif; f. berkelanjutan; dan g. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan Pengaturan Program TJSL dan PKBL adalah untuk memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum atas pelaksanaan Program TJSL dan PKBL dalam menciptakan hubungan Perusahaan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat di Daerah, melalui upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta memperbaiki kualitas lingkungan hidup dan ekosistem sehingga menciptakan pembangunan berkelanjutan. BAB II KRITERIA PERUSAHAAN

Pasal 4

(1) Perusahaan di Daerah yang wajib melaksanakan Program TJSL meliputi: a. Perseroan Terbatas; b. Badan Usaha Milik Daerah; dan c. Perusahaan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berskala usaha menengah atau besar. (2) BUMN di Daerah wajib melaksanakan PKBL. BAB III SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1) Setiap perusahaan dan BUMN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dijatuhi sanksi administratif berupa: a. teguran lesan; dan/atau b. teguran tertulis. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. BAB III PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN SERTA PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Pasal 6

Program TJSL dan PKBL harus selaras dengan Prioritas Pembangunan Daerah, meliputi: a. bidang pendidikan; b. bidang kesehatan; c. bidang perekonomian; d. bidang lingkungan hidup; e. bidang infrastruktur; dan f. bidang sosial dan keagamaan.

Pasal 7

Program TJSL dan PKBL bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf a diarahkan untuk: a. mencapai bebas putus sekolah; b. peningkatan sarana prasarana pendidikan formal, non formal dan informal; c. penggalian, pembinaan dan pelestarian kebudayaan; dan d. pembinaan kepemudaan dan olah raga.

Pasal 8

Program TJSL dan PKBL bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan kesehatan meliputi: a. usaha kesehatan; b. pembiayaan kesehatan; c. sumber daya kesehatan; d. farmasi; e. alat kesehatan dan makanan; dan f. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 9

Program TJSL dan PKBL bidang perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c diarahkan untuk peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan koperasi dan UMKM, agribisnis, peternakan, perikanan dan pasar tradisional.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (10)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003

Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2008

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2012

Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2013