DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Nomor: 12
Tahun: 2019
Ditetapkan: 26 November 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuanPasa13 ayat (3) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedornan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan .Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang ... 2 2
3.Undang-Undang NomorS Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind'onesiaTahun 2015 N,omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 114, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan' Pemerintah Nomor 18 Tahun20 16 tentangPerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6402).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun200B tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan PerangkatDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); lO.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaks an akan Drusan Pemerintahandi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenMajalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1). Dengan ... 3 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1)Pasa14diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah KabupatenMajalengka adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakanSekretariat Daerahdengan Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. c.lnspektorat KabupatenMajalengka merupakan Inspektoratdengan . Tipe A;
4. d.Dinas, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengkadengan Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidangkesehatan;
  3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengkadengan Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana;
  6. 6.Dinas ... 4 4
  7. 6.Dinas Ketah an an Pangan, PertaniandanPerikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Drusan Pemerintahan bidang pertaniandan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  8. 7.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan TipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Perdagangandanurusan pemerintahan bidang perindustrian;
  9. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  10. 9.Din as Sasial Kabupaten Majalengka d,engan Tipe B menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang sosial;
  11. 10.Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UsahaKecilMenengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  12. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  13. 12.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan Tipe Bmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dankawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  14. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  15. 14.Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  16. 15.Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
  17. 16.Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
  18. 17.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  19. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan.Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe Bmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
  20. 19.Satuan ... 5 5
  21. 19.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat.
5. e.Badan terdiridari :
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenMajalengka denganTipe A melaksanakan fungsi penunjangurusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjangurusanpenelitiandanpengembangan;
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjangurusan keuangan;
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsipenunjang urusankeuangan;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dengan TipeB melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan palitik;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan kewenangan sub bidang penanggulangan bencana.
6. f.Kecamatan terdiridari :
  1. 1.Kecamatan Argapuradengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Banjaran dengan Tipe A; 3.. Kecamatan Bantarujeg denganTipe A;
  3. 4.KecamatanCigasong dengan Tipe A;
  4. 5.Kecamatan Cikijing denganTipe A;
  5. 6.Kecamatan Cingambul dengan Tipe A;
  6. 7.Kecamatan Dawuan denganTipe A;
  7. 8.Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A; 9.. Kecamatan Jatiwangi denganTipe A;
  8. 10.KecamatanKadipaten dengan Tipe A;
  9. 11.Kecarnatan Kasokandel dengan Tipe A;
  10. 12.Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
  11. 13.Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
  12. 14.Kecamatan Leuwimunding denganTipeA;
  13. 15.Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
  14. 16.Kecamatan Maja dengan Tipe A;
  15. 17.Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
  16. 18.Kecamatan Malausma dengan Tipe A;
  17. 19.Kecamatan PalasahdenganTipe A;
  18. 20.KecamatanPanyingkiran dengan Tipe A;
  19. 21.Kecamatan Rajagaluh denganTipe A;
  20. 22.Kecamatan ... 6 6
  21. 22.Kecamatan Sindangdengan Tipe A;
  22. 23.KecamatanSindangwangi deng8n Tipe A;
  23. 24.Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
  24. 25.Kecamatan Sumberjaya dengan Tipe A;
  25. 26.Kecamatan Talaga dengan Tipe A.
(2)PadaKeeamatan sebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf fdapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatanuntukmembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasa15 Bagan Struktur PerangkatDaerah Kabupaten M.ajalengkatercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan Pasa110 diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: PasallO

(1)Selain UPTDinas sebagaimanadimaksuddalam Pasal 8,pada Dinas yangmembidangi Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unitoganisasi bersifat khususdan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)RumahSakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)memiliki otonomidalam pengelolaan keuangan dan barangmilikdaerah serta bidang kepegawaian.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (S)dan ayat (6) Pasa112 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.aatau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, AsistenSekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Staf Ahlimerupakan Jabatan eselon° II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator. .
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
(5)Lurah ... 7 7
(5)Lurah,Kepala Sub Bagianpada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Dinas dan Badan, Kepala Seksi padaDinas dan Badan, Kepala Unit PelaksanaTeknis pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Keca:tnatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
(6)Kepala UnitPelaksana Teknis padaDinas KelasB, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinasdan BadanKelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.batau jabatan Pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknispada Dinas yang berbentuk satuan pendidikandijabat oleh jabatan fungsionalguru atau pamong belajar sesuai dengan peraturanperundang- undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat -oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.

5.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasa! 12A yang berbunyis'ebagai berikut : Pasa112A

(1)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur RumahSakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatanPimpinan TinggiPratama.
(2)Direktur Rumah SakitUmum.Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah KelasA merupakan jab,atan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
(3)Direktur Rumah SakitUmum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas Bdan KelasC, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakanjabatan struktural eselon III.b ataujabatan Administrator.
(4)KepalaSub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas. Pasa120 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah clilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2020.

10.Ketentuan ... 8 8
10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehinggaPasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
b.PeraturanDaerah KabupatenMajalengka Nomor 8 Tahun20 11 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalcliundangkan. Agar setiaporang men getahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkandi Majalengka pada tangga126.November 2019 BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNA SOBAHI Diundangkan eli Majalengka pada tanggal 26 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMAJALENGKA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JA WA BARAT( 12/298/2019). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, - . GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1003 LAM PI RAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Nomor : 12 Tabun 2019 Tanggal : 26 November 2019 Tentang : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KASUPATEN MAJALENGKA BUPATI DPRD ttd KARNA SOBAHI SEKRETARIAT DPRD(A) BUPATI MAJALENGKA, SEKRETARIAT DAERAH{A) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJ~NGKA, ~I~N~ : Garis Pertanggungjawaban : Garis Pembinaan Administratif : Garis Hubungan Kemitraan : Garis Komando I I r-------r---------,------------r--------, -.--------------r---------------------------1 I I ._.- . . . ~ -- I I I I I I I I I I t I SATUAN POLISI BADAN BADAN : I DINAS : PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 1 Badan Kepe aian I 1. Dinas Pendidikan (A. ) PEMADAM BENCANA DAERAH . . gaw I '. - KEBAKARAN (A) (Klasifikasi A) dan Pengembangan I 2. Dlnas Kesehatan (A) Sumber Daya I 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (A) Manusia (A) : 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)
1. 2.Badan Perencanaan I 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembangunan I Keluarga Berencana (A) Daerah, Penelitian I 6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (A) ~rPengembangan: 7. Dinas Perdagangan dan Perindusman (A) 3 B ...d . K.. .. 1 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu . . a an euangan . J Pintu (B) d..an .Ase.t.Daerah (B) I 9 D.' S..' 1(B)I .. lnas OSla
2. 4.Badan Pendapatan I 10 .D.. ' K.. ak ... K . d U -h. K '1 D ah (B) . . . lnas etenag erJaan, operaSl an sa. a eel aer .. . f Menengah (A)
3. 5.Badan Kesatuw: ,I 11. Dines Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (A) Bangsadan Pohtik I . ..... . ... . fB} I 12. Dlnas Perumahan, Kawasan Permuklman dan I Pertanahan (B) : 13. Dinas Pemuda dan Olah Raga (8) I 14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (A) I 15. Dinas Perhubungan (B) I. KECAMATAN(A) 16. Dinas Komunikasi dan lnformatika (B)
4. 17.Dinas Lingkungan Hidup (B)
5. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (B) INSPEKTORAT {A) KEPALA BAGIAN HUKUM, c:::::::tf NIP. 19680327 199603 1 003 Keterangan : WAKIL BUPATI ~ III L _ r-:.~~-~~~-~-~-~-~-~-~-~~~~-~~~-~~~-~~~-~-~~~~~~.~-~~~-~-~~~~~.~-~~.~~~-~-~ _ _._.- I I I I I I I GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI STAF AHLI

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan ketentuanPasa13 ayat (3) Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedornan Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah, evaluasi kelembagaan pemerintah dilaksanakan paling singkat 3 (tiga) tahun sekali;
b.bahwa berdasarkan hasil evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daIam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka.

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan .Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang PembentukanKabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3.Undang-Undang ... 2 2
3.Undang-Undang NomorS Tahun 2014 tentang Aparatur SipilNegara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5494);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Ind'onesiaTahun 2015 N,omor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2016 Nomor 114, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan' Pemerintah Nomor 18 Tahun20 16 tentangPerangkatDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6402).
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun200B tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengendalian Penataan PerangkatDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539); lO.Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaks an akan Drusan Pemerintahandi Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2019 tentangRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) KabupatenMajalengka 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 1). Dengan ... 3 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA dan BUPATI MAJALENGKA MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka(Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1)Pasa14diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah KabupatenMajalengka adalah sebagai berikut:
1. a.Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakanSekretariat Daerahdengan Tipe A;
2. b.Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
3. c.lnspektorat KabupatenMajalengka merupakan Inspektoratdengan . Tipe A;
4. d.Dinas, terdiri dari :
  1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangpendidikan;
  2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengkadengan Tipe A menyelenggarakan urusanpemerintahan bidangkesehatan;
  3. 3.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
  4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengkadengan Tipe Amenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa;
  5. 5.Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalianpenduduk dan keluarga berencana;
  6. 6.Dinas ... 4 4
  7. 6.Dinas Ketah an an Pangan, PertaniandanPerikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan, Drusan Pemerintahan bidang pertaniandan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
  8. 7.Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan TipeAmenyelenggarakan urusanpemerintahan bidang Perdagangandanurusan pemerintahan bidang perindustrian;
  9. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
  10. 9.Din as Sasial Kabupaten Majalengka d,engan Tipe B menyelenggarakan urusanpemerintahan bidang sosial;
  11. 10.Dinas Ketenagakerjaan, Koperasi dan UsahaKecilMenengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
  12. 11.Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  13. 12.Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka dengan Tipe Bmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dankawasan permukiman dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
  14. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
  15. 14.Dinas Pariwisata dan KebudayaanKabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
  16. 15.Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan (untuk wilayah daratan);
  17. 16.Dinas Komunikasidan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan pemerintahan bidang Statistik, serta urusan pemerintahan bidang persandian;
  18. 17.Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
  19. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan.Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe Bmenyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
  20. 19.Satuan ... 5 5
  21. 19.Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan ketertiban umumserta perlindungan masyarakat.
5. e.Badan terdiridari :
  1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia KabupatenMajalengka denganTipe A melaksanakan fungsi penunjangurusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  2. 2.Badan PerencanaanPembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan .Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjangurusanpenelitiandanpengembangan;
  3. 3.Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsi penunjangurusan keuangan;
  4. 4.Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B melaksanakan fungsipenunjang urusankeuangan;
  5. 5.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Majalengka dengan TipeB melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan palitik;
  6. 6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klasifikasi A melaksanakan kewenangan sub bidang penanggulangan bencana.
6. f.Kecamatan terdiridari :
  1. 1.Kecamatan Argapuradengan Tipe A;
  2. 2.Kecamatan Banjaran dengan Tipe A; 3.. Kecamatan Bantarujeg denganTipe A;
  3. 4.KecamatanCigasong dengan Tipe A;
  4. 5.Kecamatan Cikijing denganTipe A;
  5. 6.Kecamatan Cingambul dengan Tipe A;
  6. 7.Kecamatan Dawuan denganTipe A;
  7. 8.Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A; 9.. Kecamatan Jatiwangi denganTipe A;
  8. 10.KecamatanKadipaten dengan Tipe A;
  9. 11.Kecarnatan Kasokandel dengan Tipe A;
  10. 12.Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
  11. 13.Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
  12. 14.Kecamatan Leuwimunding denganTipeA;
  13. 15.Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
  14. 16.Kecamatan Maja dengan Tipe A;
  15. 17.Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
  16. 18.Kecamatan Malausma dengan Tipe A;
  17. 19.Kecamatan PalasahdenganTipe A;
  18. 20.KecamatanPanyingkiran dengan Tipe A;
  19. 21.Kecamatan Rajagaluh denganTipe A;
  20. 22.Kecamatan ... 6 6
  21. 22.Kecamatan Sindangdengan Tipe A;
  22. 23.KecamatanSindangwangi deng8n Tipe A;
  23. 24.Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
  24. 25.Kecamatan Sumberjaya dengan Tipe A;
  25. 26.Kecamatan Talaga dengan Tipe A.
(2)PadaKeeamatan sebagaimanadimaksud padaayat (1) huruf fdapat dibentuk Kelurahan sebagai perangkat Kecamatanuntukmembantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.

2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut : Pasa15 Bagan Struktur PerangkatDaerah Kabupaten M.ajalengkatercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
3.Ketentuan Pasa110 diubah , sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: PasallO

(1)Selain UPTDinas sebagaimanadimaksuddalam Pasal 8,pada Dinas yangmembidangi Kesehatan terdapat Rumah Sakit Daerah sebagai unitoganisasi bersifat khususdan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(2)RumahSakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (l)memiliki otonomidalam pengelolaan keuangan dan barangmilikdaerah serta bidang kepegawaian.

4.Ketentuan ayat (2), ayat (4), ayat (S)dan ayat (6) Pasa112 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon II.aatau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris DPRD, Inspektur, AsistenSekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Staf Ahlimerupakan Jabatan eselon° II.b atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(3)Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator. .
(4)Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
(5)Lurah ... 7 7
(5)Lurah,Kepala Sub Bagianpada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat , Dinas dan Badan, Kepala Seksi padaDinas dan Badan, Kepala Unit PelaksanaTeknis pada Dinas dan Badan Kelas A, serta Kepala Seksi pada Keca:tnatan merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas.
(6)Kepala UnitPelaksana Teknis padaDinas KelasB, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis pada Dinasdan BadanKelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IV.batau jabatan Pengawas.
(7)Kepala Unit Pelaksana Teknispada Dinas yang berbentuk satuan pendidikandijabat oleh jabatan fungsionalguru atau pamong belajar sesuai dengan peraturanperundang- undangan.
(8)Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk Pusat Kesehatan Masyarakat dijabat -oleh pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan.

5.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasa! 12A yang berbunyis'ebagai berikut : Pasa112A

(1)Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Direktur RumahSakit Khusus Daerah Kelas A merupakan jabatan eselon II.b atau jabatanPimpinan TinggiPratama.
(2)Direktur Rumah SakitUmum.Daerah Kelas C, Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas B, Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A dan Kelas B, serta Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Daerah KelasA merupakan jab,atan struktural eselon III.a atau jabatan Administrator.
(3)Direktur Rumah SakitUmum Daerah Kelas D, Kepala Bagian dan Kepala Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas A, Kelas Bdan KelasC, dan Rumah Sakit Khusus Daerah Kelas A dan Kelas B merupakanjabatan struktural eselon III.b ataujabatan Administrator.
(4)KepalaSub Bagian dan Kepala Seksi pada Rumah Sakit Daerah merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan Pengawas. Pasa120 Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah clilaksanakan mulai Bulan Januari Tahun 2020.

10.Ketentuan ... 8 8
10.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehinggaPasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka; dan
b.PeraturanDaerah KabupatenMajalengka Nomor 8 Tahun20 11 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009. Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggalcliundangkan. Agar setiaporang men getahu inya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkandi Majalengka pada tangga126.November 2019 BUPATI MAJALENGKA, ttd KARNA SOBAHI Diundangkan eli Majalengka pada tanggal 26 November 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENMAJALENGKA, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 12 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JA WA BARAT( 12/298/2019). Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, - . GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI NIP. 19680327 199603 1003 LAM PI RAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA Nomor : 12 Tabun 2019 Tanggal : 26 November 2019 Tentang : PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KASUPATEN MAJALENGKA BUPATI DPRD ttd KARNA SOBAHI SEKRETARIAT DPRD(A) BUPATI MAJALENGKA, SEKRETARIAT DAERAH{A) SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJ~NGKA, ~I~N~ : Garis Pertanggungjawaban : Garis Pembinaan Administratif : Garis Hubungan Kemitraan : Garis Komando I I r-------r---------,------------r--------, -.--------------r---------------------------1 I I ._.- . . . ~ -- I I I I I I I I I I t I SATUAN POLISI BADAN BADAN : I DINAS : PAMONG PRAJA DAN PENANGGULANGAN 1 Badan Kepe aian I 1. Dinas Pendidikan (A. ) PEMADAM BENCANA DAERAH . . gaw I '. - KEBAKARAN (A) (Klasifikasi A) dan Pengembangan I 2. Dlnas Kesehatan (A) Sumber Daya I 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (A) Manusia (A) : 4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (A)
1. 2.Badan Perencanaan I 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pembangunan I Keluarga Berencana (A) Daerah, Penelitian I 6. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (A) ~rPengembangan: 7. Dinas Perdagangan dan Perindusman (A) 3 B ...d . K.. .. 1 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu . . a an euangan . J Pintu (B) d..an .Ase.t.Daerah (B) I 9 D.' S..' 1(B)I .. lnas OSla
2. 4.Badan Pendapatan I 10 .D.. ' K.. ak ... K . d U -h. K '1 D ah (B) . . . lnas etenag erJaan, operaSl an sa. a eel aer .. . f Menengah (A)
3. 5.Badan Kesatuw: ,I 11. Dines Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (A) Bangsadan Pohtik I . ..... . ... . fB} I 12. Dlnas Perumahan, Kawasan Permuklman dan I Pertanahan (B) : 13. Dinas Pemuda dan Olah Raga (8) I 14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (A) I 15. Dinas Perhubungan (B) I. KECAMATAN(A) 16. Dinas Komunikasi dan lnformatika (B)
4. 17.Dinas Lingkungan Hidup (B)
5. 18.Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah (B) INSPEKTORAT {A) KEPALA BAGIAN HUKUM, c:::::::tf NIP. 19680327 199603 1 003 Keterangan : WAKIL BUPATI ~ III L _ r-:.~~-~~~-~-~-~-~-~-~-~~~~-~~~-~~~-~~~-~-~~~~~~.~-~~~-~-~~~~~.~-~~.~~~-~-~ _ _._.- I I I I I I I GUN GUN MOCHAMAD DHARMADI STAF AHLI

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 12

Pasal 23

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020