DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016

Nomor: 14
Tahun: 2016
Ditetapkan: 2 November 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. t2l Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b.intensitasUrusanPemerintahandanpotensiDaerah;
2. c.e{isiensi;
3. d.efektivitas;
4. e.Pembagian habis tugas;
5. g.tatakerjaYang jelas; dan
6. h.fleksibilitas.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah'

Pasal 3

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka' terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;dan
f.Keca.matan.

Pasal 4

(U Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Kabupaten Majalengka merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten ' Mqialengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan uru san pemerintatran bidang ke sehatan;
3. 3.Dinas Kependudukan d,an Pencatatan Sipil Kabupaten Majaleng!<a dengan fipe e menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; .
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urLlsan pemerintahan bidang Pemberdayaan MasYarakat dan Desa; S. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mqialengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan p"r.*purn darr perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 6.Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
6. 7.Dinas Perdagangan Kabupaten Mqfalengka dengan Tipe A menyelen ggarakan u ru san pemerintahan bidang Perdagan gan ;
7. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majatengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
8. 9.Dinas ... 6 t 6
g.Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
1. 10.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 1L. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekedaan umum dan penataan ruang;
2. 12.Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majatengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub urusan Sumber Daya Air;
3. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan ufl.rsan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
4. 14.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
5. 15.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. 16.Dinas Pangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelen ggarakan uru sarl pemerintahan bidang Pangan;
7. 17.Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan ufl.lsan pemerintahan bidang Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan) ;
8. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan -bidang Statistik; L9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusall pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan; 2O. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten M4ialengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
9. 21.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
e.Badan ... 7 7
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Kecamatan terdiri dari :
2. 1.Kecamatan Argapura dengan Tipe A;
3. 2.Kecamatan Banjaran dengan Tipe A;
4. 3.Kecamatan Bantarujeg dengan Tipe A;
5. 4.Kecamatan Cigasong dengan Tipe A;
6. 5.Kecamatan Cffiing dengan Tipe A;
7. 6.Kecamatan Cingambul dengan Tipe A; .
8. 7.Kecamatan Dawuan dengan Tipe A;
9. 8.Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A;
10. 9.Kecamatan Jatiwangi dengan Tipe A; 1O. Kecamatan Kadipaten dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Kasokandel dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Leuwimunding dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Maja dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Malausma dengan Tipe A; 2. 3.
19. 19.Kecamatan... B 8
20. 19.Kecamatan Palasah dengan Tipe A;
21. 20.Kecamatan panyingkiran dengan Tipe A;
22. 21.Kecamatan Rajagaluh dengan Tipe A;
23. 22.Kecamatan Sindang dengan Tipe A;
24. 23.Kecamatan Sindangwangr dengan Tipe A;
25. 24.Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
26. 25.Kecamatan Sumbedaya dengan Tipe A;
27. 26.Kecamatan Talaga dengan Tipe A. (21 Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 5

Bagan struktur perangkat daerah Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit ferja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pennnan kepada masyarakat, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 a5rat (1) huruf d angka g 'melekat unit pelayanan terpadu satu pintu (pTSp). (21 Pelimpahan kewenang€n pelayanan perizinan dan non perieinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada "y"t 1fy ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam rangka- menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paaa bidang y*g menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk- tim teknis sesuai kebutuhan.
(1){21 9

BAB III

PEMBENTUI(AN UI}T

Pasal 8

pada Dinas atau Badan dapat dibentuk uPT Dinas atau UPT Badan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati' UpT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dartI ataut"gl.t^r, i"f"ris penunjang tertentu perangl<at daerah induknya'

Pasal 9

Selain uPT Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdapat UPT Dinas di bidang pendidilfan berupa satuan pendidikan' satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (U berbentuk ;;; pLndidikan formal dan non formal'

Pasal 10

Selain UPT Dinas sebagai rnar1a dimaksud dalam Pasa1 8' terdapat UPT Dinas di bidar; f.L"tfr"t"t Uerupa **4. sakit daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai *ii-otg*isasi bersifat fungsional dan unit i;t;"" yang blkerja secara profesional' Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonomdalampenyelenggaraantatakelolaru*ut,sakitdantatakelola klinis serta *Ir,"t*ptai" pota pengelolaan keuangan badan layanan u.mum Daerah. BAB TV STAF AHLI

Pasal 11

Ehrpati dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling barryak 3 (tiga) staf ahli' Staf Ahli Bupati dianglat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persYaratan.

(1)(2t {u {21 (u (21
(1)sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris "' 1O
(3)10 {21 Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggr pratama. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan stmktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengalryas. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Tipe A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan perundang-undan gan {8} Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4)
(5)
(6)(7t
(1)(21 (s)
(4)Jenis ... 11 11
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraarl urusan pemerintahan daerah.
(6)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fu ngsional. (71 Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang*undangan.

BAB VII

TA?A KTR.IA

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing. (21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila tedadi penyimpangan agar mengambil langkah-langftah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpih dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. {41 Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing*masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pen)rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam ... t2
(6)17t
(1)(2' L2 Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan w4jib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

PE![BIAYAAN

Pasal 15

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan stafahli dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mqialengla dan sumber-sumber lain yang sah.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka. t2l Pembentukan Perangkat Daerah dilakukan berdasarkan asas :
1. a.Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; b.intensitasUrusanPemerintahandanpotensiDaerah;
2. c.e{isiensi;
3. d.efektivitas;
4. e.Pembagian habis tugas;
5. g.tatakerjaYang jelas; dan
6. h.fleksibilitas.
(3)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah'

Pasal 3

Jenis Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka' terdiri atas :

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat DPRD;
c.Inspektorat;
d.Dinas;
e.Badan;dan
f.Keca.matan.

Pasal 4

(U Susunan dan Tipelogi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

a.Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten Majalengka merupakan Sekretariat DPRD dengan Tipe A;
c.Inspektorat Kabupaten Majalengka merupakan Inspektorat dengan Tipe A;
d.Dinas, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Kabupaten ' Mqialengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. 2.Dinas Kesehatan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan uru san pemerintatran bidang ke sehatan;
3. 3.Dinas Kependudukan d,an Pencatatan Sipil Kabupaten Majaleng!<a dengan fipe e menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil; .
4. 4.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urLlsan pemerintahan bidang Pemberdayaan MasYarakat dan Desa; S. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Mqialengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan p"r.*purn darr perlindungan anak serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
5. 6.Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
6. 7.Dinas Perdagangan Kabupaten Mqfalengka dengan Tipe A menyelen ggarakan u ru san pemerintahan bidang Perdagan gan ;
7. 8.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majatengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal;
8. 9.Dinas ... 6 t 6
g.Dinas Sosial Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
1. 10.Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi; 1L. Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekedaan umum dan penataan ruang;
2. 12.Dinas Perumahan, Permukiman dan Sumber Daya Air Kabupaten Majatengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan sub urusan Sumber Daya Air;
3. 13.Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan ufl.rsan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga;
4. 14.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
5. 15.Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
6. 16.Dinas Pangan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelen ggarakan uru sarl pemerintahan bidang Pangan;
7. 17.Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan ufl.lsan pemerintahan bidang Perhubungan (Untuk Wilayah Daratan) ;
8. 18.Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan pemerintahan -bidang Statistik; L9. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Majalengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusall pemerintahan bidang Lingkungan Hidup dan urusan pemerintahan bidang Kehutanan; 2O. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten M4ialengka dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kearsipan dan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan.
9. 21.Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Majalengka dengan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat;
e.Badan ... 7 7
e.Badan terdiri dari :
1. 1.Badan Kepegawaian dan Pengembangan sumber Daya Manusia Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan; Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Majalengka dengan Tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Penelitian dan Pengembangan; Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan Kecamatan terdiri dari :
2. 1.Kecamatan Argapura dengan Tipe A;
3. 2.Kecamatan Banjaran dengan Tipe A;
4. 3.Kecamatan Bantarujeg dengan Tipe A;
5. 4.Kecamatan Cigasong dengan Tipe A;
6. 5.Kecamatan Cffiing dengan Tipe A;
7. 6.Kecamatan Cingambul dengan Tipe A; .
8. 7.Kecamatan Dawuan dengan Tipe A;
9. 8.Kecamatan Jatitujuh dengan Tipe A;
10. 9.Kecamatan Jatiwangi dengan Tipe A; 1O. Kecamatan Kadipaten dengan Tipe A;
11. 11.Kecamatan Kasokandel dengan Tipe A;
12. 12.Kecamatan Kertajati dengan Tipe A;
13. 13.Kecamatan Lemahsugih dengan Tipe A;
14. 14.Kecamatan Leuwimunding dengan Tipe A;
15. 15.Kecamatan Ligung dengan Tipe A;
16. 16.Kecamatan Maja dengan Tipe A;
17. 17.Kecamatan Majalengka dengan Tipe A;
18. 18.Kecamatan Malausma dengan Tipe A; 2. 3.
19. 19.Kecamatan... B 8
20. 19.Kecamatan Palasah dengan Tipe A;
21. 20.Kecamatan panyingkiran dengan Tipe A;
22. 21.Kecamatan Rajagaluh dengan Tipe A;
23. 22.Kecamatan Sindang dengan Tipe A;
24. 23.Kecamatan Sindangwangr dengan Tipe A;
25. 24.Kecamatan Sukahaji dengan Tipe A;
26. 25.Kecamatan Sumbedaya dengan Tipe A;
27. 26.Kecamatan Talaga dengan Tipe A. (21 Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dibentuk kelurahan sebagai perangkat kecamatan untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.

Pasal 5

Bagan struktur perangkat daerah Kabupaten Majalengka tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit ferja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Untuk meningkatkan kualitas pelayanan pennnan kepada masyarakat, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 a5rat (1) huruf d angka g 'melekat unit pelayanan terpadu satu pintu (pTSp). (21 Pelimpahan kewenang€n pelayanan perizinan dan non perieinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada "y"t 1fy ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
(3)Dalam rangka- menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paaa bidang y*g menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk- tim teknis sesuai kebutuhan.
(1){21 9

BAB III

PEMBENTUI(AN UI}T

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Ehrpati dalam melaksanakan tugasnya dibantu paling barryak 3 (tiga) staf ahli' Staf Ahli Bupati dianglat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi persYaratan.

(1)(2t {u {21 (u (21
(1)sekretaris Daerah merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
(2)Sekretaris "' 1O
(3)10 {21 Sekretaris DPRD, Inspektur, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan dan Staf Ahli merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggr pratama. Sekretaris Inspektorat, Inspektur Pembantu, Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala Bagian serta Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator. Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan stmktural eselon IIIb atau jabatan administrator. Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan, Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Tipe A, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengalryas. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tipe B, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Tipe A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berbentuk satuan pendidikan dijabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai ketentuan perundang-undan gan {8} Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dijabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan. Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
(4)
(5)
(6)(7t
(1)(21 (s)
(4)Jenis ... 11 11
(4)Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Jumlah dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraarl urusan pemerintahan daerah.
(6)Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fu ngsional. (71 Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai d.engan ketentuan peraturan perundang*undangan.

BAB VII

TA?A KTR.IA

Pasal 14

(1)Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing. (21 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila tedadi penyimpangan agar mengambil langkah-langftah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpih dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. {41 Setiap pimpinan satuan organisasi wqiib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing*masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
(5)Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk pen)rusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
(6)Dalam ... t2
(6)17t
(1)(2' L2 Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan w4jib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing, pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat berkala.

BAB VIII

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 15

Peraturan turunan (3)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2017