DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2015

Nomor: 6
Tahun: 2015
Ditetapkan: 5 November 2015
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Majalengka

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Urrdang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sernua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka. Mengingat : .....2 2 Mengingat : 1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 2' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lin-gkungan Propinsi Dj-awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dlngan Undang-Urd..rg Nom[r 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan [abupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5o tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuir 196g Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republit< Indonesia Nomor 2g51); 3' Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi aan rvepotisme (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5f );
1. 4.undang-undang Nomor LZ Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 No*or 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l; 5' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LeLbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 7 ' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inione-sia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Rlpublik Indonesia Nomor 5Oa9); 8' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oO9 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tarnbahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 9' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ol1 tentang Badan penyelenggzrraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6); 1O. Undang-Undang ... 3 3 iO. Unau"ng-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O);
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
4. 13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 ta}rlurr 2Ol3 tentalg Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 255);
5. 14.Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 81); l
6. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2OOG tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2O13 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al3 Nomor L392l.;
8. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7L Tahun 2Ol3 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor laOO);
9. 18.Peraturan Menten ...4 4 t8. p"."to.rn Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 589);
11. 20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2Ot4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 1676);
12. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan l,embarhn Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. 22.Peratr;ur:an Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D4erah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);
14. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2AA9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OA9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perdnglat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20ll Nomor 8). I)engen Persetujuan Bersama DEWAtr PERWAKILAIT RAI(YAT DAERAII KABIIPATEil UA*'ALENGKA dan BI'PATI UA*IALEilGI(A MEMUTUSKAII:

Menetapkan

Menetapkan : PERATT'RAIT DAERAII TEITTANG RBTRIBUSI PEI,AYAITAN I(ESEIIATAN PADA PUSAT XESEIIATAIY MASYARAI<A'T DI KABTIPATEIT MA^IALEIYGKA.

BAB II

IYAMA, OBYEK, SUBYEK DAIY UIA.'IB REIRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan ... 7 7 til Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilalrukan oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
(3)Subyek Retribusi adalah setiap orurng atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas. (41 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III

GOItr)NGAIT RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum. BAB TV PENGUKI'RAIY TIITGKAT PENGGUNAAIT JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. BABV . PRIITSIP PEITETAPAN, STRI'KTTIR DAN BESARAIY TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut-

Pasal 7

(1)Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri atas :
1. a.Rawat Jalan yang meliputi :
  1. 1.Pelayanan ..... 8 8
  2. 1.Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari : a). Klinik umum; b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana; c). Klinik MTBS; d). Klinik Gigi dan Mulut;
  3. 2.Pelayarran Konsultasi / Konseling.
  4. 3.Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.
  5. 4.Pelayanan UGD.
  6. 5.Pelayanan Pemeriksan l-ainnya.
2. b.Rawat Inap yang meliputi :
  1. 1.Pasien Umum;
  2. 2.Pasien Kebidanan;
3. c.Penunjang Medis yang meliputi :
  1. 1.l"aboratorium, terdiri dari : a). I"aboratorium Sederhana; { b). L,aboratorium Lanjutan; c). Pemeriksaan Sputum BTA.
  2. 2.Radiodiagnostik;
  3. 3.Elektromedis;
4. d.Penunjang Non Medis. l (21 Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yarry dikenakan retribusi dikelompokan sebagai berikut :
1. a.Rawatjalan;
2. b.Rawat Inap;
3. c.Penunjang Medis;
4. d.Penunjang Non Medis; pl Tarllf .....9 9 t l Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap:
5. a.Penggunaan sarana Puskesmas
6. b.Jasa pelayanan yang meliputi :
  1. 1.Jasa Medis;
  2. 2.JasaParamedis; 3" Jasa Administrasi.
(3)Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap :
1. a.Penggunaan fasilitas rawat inap;
2. b.Jasa visite dokter;
3. c.Jasa'asuhan keperawatan 3 kali shift; d- Makanan pasien.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap:
1. a.Penggunaan fasilitas Puskesmas;
2. b.Jasa pelayanan.
(5)Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEUUITGUTAIT DAN PEUBAYARAN

Pasal 11

(1)Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan kesehatan yang gratis. (21 Jenis pelayanan kesehatan yang gratis ssfoagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku bagr penduduk Kabupaten Majalengka yang meliput :
1. a.Retribusi Rawat Jalan;
2. b.Pelayanan Konsultasi/ Konseling;
3. c.Tindakan Medis [Jmum, terdiri dari : 1).Up Hecting; 2). Incisi Abses; '{ 3). Tindik; 4). Ekstraksi benda asing aurikula; 5). Ekstraksi benda asing nasalea; 6). Luka tanpa jahitan.
4. d.Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari : : 1). Pemeriksaan; 2). Incisi; 3). Tambalan Sementara; 4). Pencabutan ringan.
5. e.Pemeriksaan Anak Sekolah.
(3)Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Urrdang Nomor 28 Tahun 2AO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka sernua ketentuan yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah perlu disesuaikan;
b.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2OO8 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas di Kabupaten Majalengka telah berusia lebih dari 3 tahun maka berdasarkan ketentuan

Mengingat

Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Majalengka. Mengingat : .....2 2 Mengingat : 1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 2' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lin-gkungan Propinsi Dj-awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dlngan Undang-Urd..rg Nom[r 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan [abupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5o tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuir 196g Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republit< Indonesia Nomor 2g51); 3' Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi aan rvepotisme (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5f );
1. 4.undang-undang Nomor LZ Tahun 2oo3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo3 No*or 47, Tarrrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2S6l; 5' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LeLbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 7 ' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inione-sia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Rlpublik Indonesia Nomor 5Oa9); 8' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oO9 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tarnbahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 9' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ol1 tentang Badan penyelenggzrraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6); 1O. Undang-Undang ... 3 3 iO. Unau"ng-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
2. 11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 14O);
3. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2OO5 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelengga-raan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a593);
4. 13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 291 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2OL3 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 ta}rlurr 2Ol3 tentalg Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2073 Nomor 255);
5. 14.Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4 Nomor 81); l
6. 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagairnana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2O11 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2OOG tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. 16.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2O13 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Al3 Nomor L392l.;
8. 17.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7L Tahun 2Ol3 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL3 Nomor laOO);
9. 18.Peraturan Menten ...4 4 t8. p"."to.rn Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OL4 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. 19.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 589);
11. 20.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2Ot4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 1676);
12. 21.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OO8 Nomor 2, Tambahan l,embarhn Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
13. 22.Peratr;ur:an Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan D4erah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten M4ialengka Tahun 2OO9 Nomor 2,);
14. 23.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1O Tahun 2AA9 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2OA9 Nomor 1O) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2OLL tentang Perubatran Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2OO9 tentang Organisasi Perdnglat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 20ll Nomor 8). I)engen Persetujuan Bersama DEWAtr PERWAKILAIT RAI(YAT DAERAII KABIIPATEil UA*'ALENGKA dan BI'PATI UA*IALEilGI(A MEMUTUSKAII:

Menetapkan

Menetapkan : PERATT'RAIT DAERAII TEITTANG RBTRIBUSI PEI,AYAITAN I(ESEIIATAN PADA PUSAT XESEIIATAIY MASYARAI<A'T DI KABTIPATEIT MA^IALEIYGKA.

BAB II

IYAMA, OBYEK, SUBYEK DAIY UIA.'IB REIRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

Pasal 3

(1)Obyek Retribusi adalah Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
(2)Dikecualikan ... 7 7 til Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilalrukan oleh Pemerintah, BUMN/BUMD dan pihak swasta.
(3)Subyek Retribusi adalah setiap orurng atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada Puskesmas. (41 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

BAB III

GOItr)NGAIT RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum. BAB TV PENGUKI'RAIY TIITGKAT PENGGUNAAIT JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. BABV . PRIITSIP PEITETAPAN, STRI'KTTIR DAN BESARAIY TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Pasal 7

(1)Jenis pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas terdiri atas :
1. a.Rawat Jalan yang meliputi :
  1. 1.Pelayanan ..... 8 8
  2. 1.Pelayanan Rawat Jalan, terdiri dari : a). Klinik umum; b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana; c). Klinik MTBS; d). Klinik Gigi dan Mulut;
  3. 2.Pelayarran Konsultasi / Konseling.
  4. 3.Pelayanan Tindakan Medis dan Gawat Darurat.
  5. 4.Pelayanan UGD.
  6. 5.Pelayanan Pemeriksan l-ainnya.
2. b.Rawat Inap yang meliputi :
  1. 1.Pasien Umum;
  2. 2.Pasien Kebidanan;
3. c.Penunjang Medis yang meliputi :
  1. 1.l"aboratorium, terdiri dari : a). I"aboratorium Sederhana; { b). L,aboratorium Lanjutan; c). Pemeriksaan Sputum BTA.
  2. 2.Radiodiagnostik;
  3. 3.Elektromedis;
4. d.Penunjang Non Medis. l (21 Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Pelayanan kesehatan pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yarry dikenakan retribusi dikelompokan sebagai berikut :
1. a.Rawatjalan;
2. b.Rawat Inap;
3. c.Penunjang Medis;
4. d.Penunjang Non Medis; pl Tarllf .....9 9 t l Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap:
5. a.Penggunaan sarana Puskesmas
6. b.Jasa pelayanan yang meliputi :
  1. 1.Jasa Medis;
  2. 2.JasaParamedis; 3" Jasa Administrasi.
(3)Tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan terhadap :
1. a.Penggunaan fasilitas rawat inap;
2. b.Jasa visite dokter;
3. c.Jasa'asuhan keperawatan 3 kali shift; d- Makanan pasien.
(4)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan terhadap:
1. a.Penggunaan fasilitas Puskesmas;
2. b.Jasa pelayanan.
(5)Besaran tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 91

(1)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3)Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

TATA CARA PEUUITGUTAIT DAN PEUBAYARAN

Pasal 11

(1)Setiap orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali jenis pelayanan kesehatan yang gratis. (21 Jenis pelayanan kesehatan yang gratis ssfoagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlaku bagr penduduk Kabupaten Majalengka yang meliput :
1. a.Retribusi Rawat Jalan;
2. b.Pelayanan Konsultasi/ Konseling;
3. c.Tindakan Medis [Jmum, terdiri dari : 1).Up Hecting; 2). Incisi Abses; '{ 3). Tindik; 4). Ekstraksi benda asing aurikula; 5). Ekstraksi benda asing nasalea; 6). Luka tanpa jahitan.
4. d.Tindakan Gigi dan Mulut, terdiri dari : : 1). Pemeriksaan; 2). Incisi; 3). Tambalan Sementara; 4). Pencabutan ringan.
5. e.Pemeriksaan Anak Sekolah.
(3)Bupati dapat menambah jenis pelayanan kesehatan yang gratis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 91

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 91

Pasal 11

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Darurat No. 14 Tahun 1950

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 12 Tahun 2013