Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2015
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2015
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 45
Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif yang terkandung dalam Peraturan Daerah dimaksud;
Mengingat : .....2 2 Mengingat : 1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 2' Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Dalam Lin-gkungan Propinsi Dj-awa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dlngan Undang-Urd..rg Nom[r 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan [abupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5o tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahuir 196g Nomor 31, Tambahan kmbaran Negara Republit< Indonesia Nomor 2g51); 3' Undang-Undang Nomor 28 Tahun lggg tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi aan rvepotisme (6mbaran Negara Republik Indonesia Tahun lggg Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g5f );
5' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 6' Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LeLbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aaOe; 7 ' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Inione-sia Tahun 2OOg Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Rlpublik Indonesia Nomor 5Oa9); 8' Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2oO9 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor L44, Tarnbahan trmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5O63); 9' Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2ol1 tentang Badan penyelenggzrraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oll Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52s6); 1O. Undang-Undang ... 3 3 iO. Unau"ng-Undang Nomor 23 Tahu n 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791;
l
8). I)engen Persetujuan Bersama DEWAtr PERWAKILAIT RAI(YAT DAERAII KABIIPATEil UA*'ALENGKA dan BI'PATI UA*IALEilGI(A MEMUTUSKAII:
Menetapkan : PERATT'RAIT DAERAII TEITTANG RBTRIBUSI PEI,AYAITAN I(ESEIIATAN PADA PUSAT XESEIIATAIY MASYARAI<A'T DI KABTIPATEIT MA^IALEIYGKA.
BAB II
Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan pada Puskesmas.
(41 Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pelayanan kesehatan pada Puskesmas. BAB III GOI.oNGAN RETRIBUSI
BAB III
Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan Retribusi Jasa Umum. BAB TV PENGUKI'RAIY TIITGKAT PENGGUNAAIT JASA
Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jumlah dan jenis pelayanan yang diberikan oleh puskesmas. BABV . PRIITSIP PEITETAPAN, STRI'KTTIR DAN BESARAIY TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Prinsip Penetapan
Prinsip penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan pada biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut-
a). Klinik umum; b). Klinik KIA dan Keluarga Berencana; c). Klinik MTBS; d). Klinik Gigi dan Mulut;
a). I"aboratorium Sederhana; { b). L,aboratorium Lanjutan; c). Pemeriksaan Sputum BTA.
l (21 Rincian jenis pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Stnrktur dan Besaran Tarif Retribusi
pl Tarllf .....9 9 t l Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan terhadap:
3" Jasa Administrasi.
d- Makanan pasien.
(21 Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
BAB VI \MLAYAII PEUUITGUTAN Pasal 1() Retribusi dipungut pada setiap Puskesmas di Wilayah Kabupaten Majalengka. BAB VII ..... 10 10 BAB VII TATA CARA PEUUITGUTAIT DAN PEMBAYARAN Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan
BAB VII
(21 Jenis pelayanan kesehatan yang gratis ssfoagaimana dimaksud pada ayat
1).Up Hecting; 2). Incisi Abses; '{ 3). Tindik; 4). Ekstraksi benda asing aurikula; 5). Ekstraksi benda asing nasalea; 6). Luka tanpa jahitan.
: 1). Pemeriksaan; 2). Incisi; 3). Tambalan Sementara; 4). Pencabutan ringan.
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Presiden (Perpres)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)