DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 14 Tahun 2017

Nomor: 14
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengenai waktu dan ketentuan terkait pelaksanaan kegiatan belajar di masyarakat. Peraturan ini mencakup tujuan pengaturan jambelajar; ketentuan jam belajar; ketentuan kegiatan pembelajaran; peran masyarakat dan lembaga; monitoring dan evaluasi; sanksi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif dan terencana di lingkungan masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jam Belajar bagi Pelajar di Lingkungan Masyarakat. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3896); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang........ SALINAN 2
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;
6.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2013 Nomor 9);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALINAU dan BUPATI MALINAU

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JAM BELAJAR DILINGKUNGAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Malinau.
2.Pemerintah Daerah............ 3
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati Malinau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Malinau.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Malinau.
5.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Olahraga Kabupaten Malinau.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.
7.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satpol PP Kabupaten Malinau.
8.Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malinau.
9.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
10.Visi pendidikan adalah wawasan ke depan tentang ciri-ciri ideal manusia yang didambakan sebagai hasil bimbingan, pembelajaran dan/atau pelatihan.
11.Misi Pendidikan adalah seperangkat tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan visi pendidikan.
12.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13.Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
14.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15.Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenis dan jenjang pendidikan tertentu.
16.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Suasana....... 4
17.Suasana kondusif adalah suatu keadaan dimana para pelajar/peserta didik sekolah dasar dan menengah dapat melakukan kegiatan belajar di rumah/di lingkungan masyarakat dengan aman dan nyaman.
18.Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19.Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Malinau.
20.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
21.Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
22.Rukun Tetangga selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang terdiri dari sekelompok kepala keluarga pada suatu wilayah rukun warga (RW).
23.Ketua RT adalah Ketua RT di wilayah Kabupaten Malinau.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pengaturan peraturan daerah ini adalah:

a.untuk mendukung terlaksananya dan terwujudnya visi dan misi penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Malinau;
b.untuk mewujudkan kondisi belajar di lingkungan masyarakat yang kondusif melalui peran dan partisipasi aktif masyarakat;
c.untuk menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban masyarakat;
b.penyelenggaraan jam belajar di lingkungan masyarakat; dan
c.sanksi dan.......... 5
c.sanksi dan penghargaan.

BAB III

HAK ,KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

(1)Setiap warga berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
(2)Setiap pelajar di lingkungan masyarakat berhak mendapatkan atau memperoleh kenyamanan atau situasi yang kondusif untuk belajar di luar jam sekolah.

Pasal 5

(1)Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar dilingkungan masing-masing.
(2)Setiap warga masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
(3)Setiap orang tua/wali peserta didik/para pelajar berkewajiban menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya, di luar waktu belajar sekolah.
(4)Setiap orang tua/wali peserta didik/pelajar berkewajiban mendampingi atau mengawasi putra atau putrinya dalam belajar di rumah.
(5)Setiap warga masyarakat berkewajiban berperan serta menciptakan situasi kondusif pada saat jam sekolah berlangsung dengan cara mendorong setiap pelajar untuk berada di sekolah pada jam sekolah.
(6)Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk memperingatkan atau menegur para pelajar sekolah dasar atau sekolah menengah yang bermain atau berkeliaran di luar sekolah pada saat jam sekolah kecuali pelajar yang bersangkutan menjalankan tugas sekolah.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/Dusun, Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW) menjamin dan melindungi warga masyarakat dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.
(2)Setiap satuan pendidikan berkewajiban mendukung dan mensosialisasikan kepada peserta didik dan kepada orang tua wali, perihal penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.
(3)Pemerintah Daerah wajib mendorong dan memfasilitasi terselenggaranya jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat.

Pasal 7

(1)Bagi penduduk usia sekolah dilarang menonton siaran televisi atau sejenis dan/atau pergi keluar rumah atau lingkungan untuk melakukan kegiatan yang tidak ada kaitan dengan belajar.
(2)Orang tua...... 6
(2)Orang tua penduduk usia sekolah dan/atau masyarakat/lembaga dilarang membuat suasana gaduh, dan/atau melakukan keramaian, kecuali dengan izin.
(3)Penduduk usia sekolah dilarang bermain di warung internet atau sejenisnya pada saat pelaksanaan jam belajar masyarakat.
(4)Pemilik warung internet dan/atau sejenis dilarang menerima penduduk usia sekolah untuk bermain pada saat pelaksanaan jam belajar.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAM BELAJAR BAGI PELAJAR DI LINGKUNGAN MASYARAKAT

Pasal 8

(1)Peran serta masyarakat dalam menciptakan suasana yang kondusif bagi pengokohan budaya belajar bagi para pelajar di lingkungan masing-masing, diwujudkan dalam bentuk penetapan jam belajar bagi para pelajar dilingkungan masyarakat.
(2)Jam belajar bagi para pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh setiap Rukun Tetangga, Rukun Warga, atau Desa berdasarkan kesepakatan bersama warga masyarakat atau mengacu pada ketentuan peraturan daerah ini.
(3)Penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat dilakukan melalui proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.
(4)Kepala Desa, bersama Ketua RW dan Ketua RT mengkoordinasikan perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V

PEMBENTUKAN TIM TERPADU

Pasal 9

(1)Dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan program jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk satu Tim Terpadu, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Tim Terpadu berkoordinasi dengan Kepala Desa, Ketua RW dan Ketua RT dalam proses perencanaan dan penetapan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi penyelenggaraan jam belajar bagi pelajar di lingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4). 7

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (11)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) No. 47 Tahun 1999

Undang-undang (UU) No. 23 Tahun 2002

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2003

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2010

Peraturan Pemerintah (PP) No. 66 Tahun 2010

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2007

Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2013