Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :
a.Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
b.Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
c.Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat Tipe A yang melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
d.Dinas Daerah, terdiri dari :
1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan; 2) Dinas Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif; 3) Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga; 4) Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan; 5) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; 6) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 7) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 8) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada subPolisi Pamong Praja dan subKebakaran; 9) Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu; 10) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; 11) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian; 12) Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman; 13) Dinas Perhubungan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; 14) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dan pengelolaan kehutanan; 15) Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan pangan; 16) Dinas Perikanan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 17) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;
e.Badan Daerah terdiri atas :
1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan; 2) Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang pengelolaan keuangan dan aset; 3) Badan Pendapatan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang Bidang Pengelolaan Pajak dan Retribusi; 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan penelitian dan pengembangan; 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe B, Melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; 6) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Tipe A, melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan bidang pengelolaan perbatasan daerah.
f.Kecamatan terdiri atas :
1.Kecamatan Moa Lakor Tipe A, membawahi wilayah kerja :
2.Kecamatan Pulau Letti Tipe A;
3.Kecamatan Wetar Tipe A;
4.Kecamatan Wetar Timur Tipe A;
5.Kecamatan Pulau Masela Tipe A;
6.Kecamatan Pulau Wetang Tipe A;
7.Kecamatan Pulau-Pulau Terselatan Tipe A;
8.Kecamatan Pulau-Pulau Babar Tipe A;
9.Kecamatan Wetar Barat Tipe A;
10.Kecamatan Damer Tipe A;
11.Kecamatan Dawelor Dawera Tipe A;
12.Kecamatan Mdona Hyera Tipe A;
13.Kecamatan Kepulauan Romang Tipe A;
14.Kecamatan Kisar Utara Tipe A;
15.Kecamatan Pulau Lakor Tipe A;
16.Kecamatan Babar Timur Tipe A;
17.Kecamatan Wetar Utara Tipe A.
2.Ketentuan pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut :
(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksana Teknis (UPT)
(2)Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
(3)unit pelaksanaan teknis sbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diatur dengan Peraturan Bupati.
3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: